Mohon tunggu...
Kkn
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lestari
Lagi Rame!
[Isi Survei] Yuk, Sama-sama Kita Bikin Kompasiana Jadi Lebih Baik!
Yura Yunita: Bisa? "Aku Gak Bisa, Yura"
Lagi Ramai Pada Pakai Hengpon Jadul
Tradisi Medali Eko Yuli Terhenti di Olimpiade 2024
Efek Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar
Tantangan dan Peluang Menuju Rupiah Digital
Kamu pasti suka!
Wahyu irawan
Wahyu irawan Mohon Tunggu... Konsultan - Seorang aktivis pengamat transportasi dan pengamat kebijakan publik

Seorang aktivis pengamat transportasi dan pengamat kebijakan publik

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Andi Surya Tidak Bisa Mengingkari Kebenaran Grondkaart

23 Oktober 2018   10:48 Diperbarui: 23 Oktober 2018   11:56 253
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum dan peraturan yang mendasari Grondkaart (kai.id)
Hukum dan peraturan yang mendasari Grondkaart (kai.id)
Hukum dan peraturan yang mendasari Grondkaart (kai.id)
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hukum dan peraturan yang mendasari Grondkaart (kai.id)
Hukum dan peraturan yang mendasari Grondkaart (kai.id)

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

grondkaart

tanahnegara

tanahpemerintah

politik

hukum
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.