Lalu bagaimana jika ada yang tetap berbaur. Misalnya menggunakan atribut keagamaan tertentu, ikut masuk ke rumah ibadah tertentu (untuk beribadah) tentu pemahamannya patut dipertanyakan.
Dipertanyakan, apa motifnya.
Berbeda jika kepala daerah atau pemimpin politik lainnya. Yang sering kita dengar, mereka ikut meramaikan ibadah atau hari besar keagamaan tertentu, padahal bukan agamanya sendiri.
Tentu kepala daerah ini niatnya bukan beribadah. Akan tetapi menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang berdiri dan mengayomi semua golongan.
Sederhananya, kebebasan beragama atau toleransi itu tidak harus ada unsur ikut-ikutan. Agama itu soal prinsip dan tidak boleh ada hal apapun yang merusak prinsip itu.
Prinsipnya jelas, tidak perlu ikut-ikutan. Ibadah itu sesuatu yang sangat eksklusif. Hanya umat agama tertentu yang boleh melakukan ibadah tertentu itu.
Dengan demikian kita tetap bisa bersatu. Sudah selayaknya perdebatan terkait persatuan kita bergeser.
Tidak harus melulu soal SARA. Jika antar SARA bersatu saling berbaur (dalam hal peribadatan atau ibadah), maka itulah tolok ukur persatuan.
Saya pikir, itu definisi persatuan yang keliru dan tidak lagi relevan. Terutama dalam menghadapi persaingan global yang begitu dahsyat.
Saya harus bilang, keberagaman kita terkait suku, agama, ras dan golongan, merupakan kekuatan bangsa kita. Akan tetapi kekuatan ini sekaligus juga kelemahan kita.
Kita akan lebih mudah pecah, ketika berbicara terkait ini. Kita tidak akan mudah pecah, saat kekayaan alam kita habis dikeruk untuk bangsa lain dengan pintu masuk investasi.