EVALUASI TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU PEMAHAMAN TERHADAP KEADAAN MODERNISME

 

Pendidikan memiliki peran penting dalam melibatkan masyarakat secara sektoral, untuk mencapai tatanan sosial yang ideal sangat perlunya masyarakat yang terdidik, mengingat bahwa keadaan kontemporer saat ini pendidikan sangat di perlukan untuk mengembangkan kepribadian, pikiran, dan keterampilan sosial seseorang. Pendidikan mempersiapkan individu yang lebih manusiawi menghadapi berbagai pengalaman hidup. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh status khusus dalam masyarakat, baik di tempat tinggal mereka maupun di luar. Keyakinan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, manusia hidup bukan hanya sebagai mahluk yang sekedar menjalani hidup saja, terlebih dari pada itu pendidikan sangat memiliki peluang besar untuk menentukan arah suatu bangsa, dan peran pendidikan terletak pada kemampuannya sebagai pengalaman belajar yang memungkinkan seseorang untuk memahami berbagai aspek kehidupan, mengapresiasi perspektif yang berbeda, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan penting bagi anak-anak, orang dewasa, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan memberikan pengetahuan tentang dunia di sekitar dan diharapkan mampu mengubahnya menjadi tempat yang lebih baik.

Ketentuan suatu sistem tidak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan itu sendiri. Kebijakan mengenai pendidikan menjadi akumulasi penerapan upaya pencerdasan bangsa. (Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) Komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan di Indonesia terus mengalami berkembang melalui langkah-langkah transformatif yang menyeluruh. Di era Merdeka Belajar, fokus pada inovasi kurikulum, pemberdayaan guru, dan integrasi teknologi di kelas menjadi pilar utama dalam upaya memastikan setiap individu mendapatkan pendidikan berkualitas. Paradigma Merdeka Belajar, yang menempatkan kebutuhan siswa sebagai prioritas, menjadi bagian dari hal yang fundamental penting bagi transformasi pendidikan. Dengan pendekatan ini, sekolah dan pendidik dapat sepenuhnya menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.

"Ketika seseorang merasakan manfaat dari pendidikan yang berpusat pada siswa, hal ini akan menjadi dorongan kuat untuk mempertahankannya," ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) dengan tema "Hasil PISA dan Transformasi Pendidikan di Indonesia" yang disiarkan melalui kanal YouTube KEMENDIKBUD RI, pada Kamis, (01/02/2024).  

• Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan proses untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah program sudah berjalan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan. Evaluasi pendidikan bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan dengan mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya serta mengidentifikasi apakah telah mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini juga membantu menilai efektivitas metode pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui evaluasi, informasi mengenai program pendidikan dapat diperoleh, sehingga dapat memastikan implementasi kebijakan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi kebijakan pendidikan melibatkan komunikasi intensif antara berbagai pihak, baik formal maupun non-formal, yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan.

Peran tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, yang mendirikan Taman Siswa, mencerminkan titik balik penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Melalui langkah ini, pendidikan tidak lagi eksklusif untuk kalangan elite, tetapi menjadi hak bagi seluruh rakyat. Setelah meraih kemerdekaan, sistem pendidikan nasional mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun awalnya agak bergejolak, semangat untuk menyamakan akses pendidikan semakin masif.

tahun 1975, terjadi reformasi di mana pendidikan dijadikan alat untuk pembangunan nasional. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun diperkenalkan untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar.

Era reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan dalam pendidikan. Fokus mulai bergeser ke pemberdayaan siswa dan kurikulum yang lebih inklusif.

Meskipun demikian, pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kesenjangan antar daerah, kualitas guru, dan ketidakmerataan fasilitas belajar. Namun, terdapat juga kemajuan positif, terutama dalam pemanfaatan teknologi.

Teknologi, seperti internet dan e-learning, telah menjadi sekutu baru dalam dunia pendidikan, memungkinkan pembelajaran dari mana pun. Tantangan seperti akses internet yang belum merata masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Menggerakkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik menjadi prioritas tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi semua pemangku kepentingan melibatkan masyarakat secara holistik. Mendikbudristek menyoroti tiga faktor utama yang akan memengaruhi keberlanjutan program Merdeka Belajar di masa depan.

 Pertama, peran krusial ratusan ribu Guru Penggerak yang telah menjadi agen perubahan dengan memperkenalkan paradigma baru dalam dunia pendidikan serta memberikan dampak positif bagi rekan-rekan guru lainnya.

Kedua, lebih dari 80 persen sekolah di Indonesia telah secara sukarela mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip dan ide-ide dari Kurikulum Merdeka.

Terakhir, revolusi digital melalui berbagai platform pendukung pembelajaran yang telah diperkenalkan oleh Kemendikbudristek. Mendikbudristek menegaskan bahwa gerakan ini harus dilihat bukan sebagai kebijakan pemerintah yang bersifat top-down, tetapi sebagai inisiatif yang berkembang dari bawah.

"Di negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan harus selalu memberikan prioritas kepada siswa yang tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan mandat yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan kurikulum dan pengajaran yang berfokus pada mereka yang berpotensi paling tertinggal," jelas Mendikbudristek.