Proses pergantian ‘kekuasaan’ lebih baik dilaksanakan secara bersamaan (eksekutif dan legislatif) pusat dan daerah, dari presiden, gubernur, wali kota atau bupati, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Pilkada dan Pemilu (Pileg & Pilpres), yang dilaksanakan secara bersamaan akan mempermudah proses konsolidasi politik, menciptakan stabilitas politik, dan membuat ‘energi’ penyelengaraan pemerintahan atau partai politik akan berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan pada pertarungan politik pragmatis jangka pendek.
Oleh karena itu, perubahan secara ‘radikal’ dan menyeluruh perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi serta kualitas politik di Indonesia, jika tidak maka implikasinya adalah pada tindakan – tindakan koruptif dan politik praktis pragmatis yang merugikan masyarakat, karena kondisi biaya politik yang tinggi. Paradigma politik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, memperjuangkan rakyat, dan lain sebagainya menjadi tidak berlaku, jika seluruh stakeholdersdalam politik dan pemerintahan hanya mementingkan kekuasaan, dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. ‘Rantai setan’ politik harus segera diputus dalam merespon momentum ini, karena pada hakekatnya negara dibentuk dan didirikan untuk masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
