Tidak Ada yang Permanen di Politik

[caption id="attachment_346529" align="alignnone" width="300" caption="Koalisi Merah Putih"][/caption]

Koalisi Merah Putih(KMP) yang beranggotakan partai Gerindra, Golongan Karya (Golkar), PAN, PKS, PPP, dan Partai Demokrat terancam pecah. Hal ini disebabkan kekecewaan partai PPP yang tidak masuk dalam paket pimpinan MPR Koalisi Merah Putih. Padahal, KMP menjanjikan satu kursi perwakilan MPR kepada PPP, sehingga PPP ikhlas ketika tidak mendapatkan kursi perwakilan DPR. Tidak adanya satu perwakilan PPP di paket pimpinan MPR, membuat PPP menjalin hubungan dengan Koalisi Indonesia Hebat(KIH), yang merupakan koalisi oposisi KMP. Apakah ini artinya PPP akan menyebrang ke KIH dan menyebabkan KMP yang dianggap selalu solid akan terpecah?

Kesetiaan PPP sendiri sudah terjalin sejak 5 tahun silam, ketua PPP Suryadharma Ali menyatakan dukungan penuh kepada ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hubungan kedua partai tersebut juga bisa dibilang terjalin dengan baik dan hangat. Tetapi terjadi goncangan, pasangan Mega-Prabowo harus melenggang tanpa dukungan PPP pada pilpres 2009, Pada tahun 2014, kesetiaan PPP kembali muncul, ketua Suryadharma Ali kembali menyatakan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden RI 2014-2019. Kesetiaan PPP kembali teruji ketika PAN dan Golkar bergabung, calon wakil presiden Prabowo Subianto yang dipilih adalah ketua umum PAN, Hatta Rajasa. Meski kecewa dengan tidak dipilihnya calon wakil presiden dari PPP, kesetian partai berlambang Kakkbah itu terus berlanjut. Meski Prabowo-Hatta kalah dalam pertarungan pilpres 2014-2019, PPP tetap menunjukkan kesolidannya dalam Koalisi Merah Putih. Saat penetapan kursi DPR, PPP ikhlas tidak mendapatkan kursi perwakilan karena dijanjikan satu kursi perwakilan MPR. Saat penetapan paket pimpinan MPR, tidak ada perwakilan dari partai PPP yang sudah dijanjikan KMP.

Politik di negara Indonesia memang sudah tidak bisa ditebak lagi. Beberapa elite politik sudah tidak ada yang mementingkan kepentingan rakyat lagi dan hanya mementingkan kepentingan parpolnya saja. Terpilihnya Ketua DPR Setya Novanto yang dikritik oleh ketua KPK karena memiliki potensi untuk memilki masalah hukum, pemilihan ketua DPR dan wakilnya hanya sekedar pembagian kursi dan tidak mementingkan calon ketua yang berkompeten. PPP berharap mendapatkan pembagian kursi pimpinan, begitu mereka tidak mendapatkan kursi mereka berahli ke koalisi lain yang menwarkan mereka kursi pimpinan. Apakah pemilihan pimpinan MPR juga hanya sebagai pembagian kursi dan hanya mementingkan kepentingan parpol dan bukan kepentingan rakyat? Masihkah kita harus percaya kepada para elite politik? Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan semoga Indonesia semakin maju.