Pada tanggal 3 Maret 2017, AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) dan FRI-West Papua (Front Rakyat Indonesia untuk West Papua) mengadakan demonstrasi serentak di tujuh kota di Indonesia sebagai dukungan kepada tujuh negara Pasifik yang membawa isu Papua ke Dewan HAM PBB. Ketujuh negara tersebut yakni Vanuatu, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon. Aksi solidaritas tersebut menyusul pidato dari menteri kehakiman dan pembangunan masyarakat Vanuatu Ronald Kay Warsal yang mewakili tujuh negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan Papua Barat di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34.
Berbeda dengan AMP, FRI-West Papua merupakan organisasi yang terdiri dari orang-orang Indonesia non Papua yang mendukung upaya pemisahan Papua dari NKRI. "Keanggotaan kami orang-orang Indonesia walaupun kami tetap akan bekerjasama dengan orang-orang Papua, dengan organisasi Papua, dari segi mobilisasi massa maupun di dalam informasi, komunikasi," kata juru bicara FRI-West Papua, Surya Anta Ginting, dalam pernyataan pers di kantor LBH, Jakarta. Surya Anta Ginting juga mengajak masyarakat pendatang yang bermukim di Tanah Papua untuk mendukung perjuangan para pendukung kemerdekaan Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.
Demonstrasi serentak yang diadakan di Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Malang, Taliabu, dan Ternate ini tidak berjalan tanpa halangan. Di Jakarta, Yogyakarta, dan Malang, mereka dihadang oleh berbagai kelompok yang siap membela keutuhan NKRI. Berikut adalah kelompok-kelompok yang menghadang demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua tanggal 3 Maret 2017 lalu :
Pemuda Pancasila dan Paksi Katon (Yogyakarta)
"Hidup mahasiswa Papua! Hidup perempuan Papua! Hidup rakyat Papua yang melawan!" teriak salah satu anggota dari FRI-West Papua mengawali orasinya. "Kami, rakyat Indonesia, mendukung penuh kebebasan rakyat Papua untuk merdeka atas tanah mereka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini!" ujar tegas salah satu orator. Teriknya matahari tidak membuat massa orasi lelah dan mereka terus berorasi menyampaikan pendapat mereka di depan massa.
Sejak pagi pukul 07.30 WIB, kepolisian sudah siaga di beberapa titik. Di depan Asrama Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, empat mobil sabhara diparkirkan. Kemudian di Bundaran Universitas Gajah Mada dilengkapi dengan mobil tahanan, motor, serta mobil patroli lalu lintas. Sebelum massa aksi turun ke jalan, polisi terlebih dulu berada di titik kumpul seperti yang diajukan massa aksi kepada kepolisian.
Jumlah massa aksi sekitar 50 sampai 60 orang. Aksi demo dimulai sejak pukul 09.30 WIB membagikan selebaran di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Kemudian massa aksi beranjak menuju Bundaran UGM pada pukul 10.00 WIB. Ketika massa pendemo tiba di Bundaran UGM, sejumlah aparat kepolisian dan massa Pemuda Pancasila dan Paksi Katon telah berada di sana menunggu kedatangan mereka.
Pada pukul 10.09 WIB, Pemuda Pancasila menahan seorang anggota AMP yang sedang sibuk membagikan selebaran kepada pengguna jalan. Kejadian ini membuat situasi memanas. Namun pihak kuasa hukum LBH Yogyakarta meminta kepada pihak kepolisian untuk mengamankan situasi tersebut. Mahasiswa yang bernama Decki Derek Degei ini juga mengenakan slayer bermotif Bintang Kejora yang merupakan simbol OPM ketika beraksi. Selain selebaran-selebarannya dirampas, Degei sempat terkena pukulan dari beberapa anggota Pemuda Pancasila.
Setelah situasi mulai reda, jalan yang sempat macet beberapa menit mulai lancar. Melalui koordinator aksi, AMP dan FRI-West Papua membacakan pernyataan sikap di Bundaran UGM. Teriakan "Pancasila!" dan "NKRI!" muncul dari massa Pemuda Pancasila untuk menandingi teriakan "Papua merdeka!" dari massa pendemo. Lalu massa aksi diarahkan oleh kepolisian masuk menuju kampus UGM. Aparat kepolisian, Pemuda Pancasila, dan Paksi Katon mengawal massa aksi sampai masuk ke dalam lingkungan kampus UGM.
Puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua berjalan menuju kantor perwakilan PBB di Jakarta untuk menyuarakan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik yang meminta penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. "Kami memberikan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik. Kami berharap masalah-masalah Papua di antaranya pelanggaran HAM dimasukkan dalam sidang PBB," ujar Samsi, koordinator aksi FRI-West Papua di Jakarta, lewat telepon kepada media Jubi.
