Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional..." Lalu, pasal 1 ayat 15 UU Nomor 3 Tahun 2005 mendefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
Pertanyaannya kemudian, kalau memang pemerintah, lewat tangan Kemenpora ingin mengintervensi lembaga itu, bukankah saat yang lebih tepat sebelum permendagri itu turun. Sebab, pemerintah masih punya saham di klub lewat bantuan dana APBD atau APBK-nya.
Bila, sekarang baru pemerintah balas dendam, itu langsung menyirat banyak tanya pada rakyat. Apakah ada unsur politisnya? Menpora pasti menjawab tidak. Tapi ada fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa ada voter yang mengaku, pada Kongres Luar Biasa 18 April 2015 itu jagoan "pemerintah" kalah, sehingga menjadi sebuah alasan untuk mempercepat pembekuan lembaga tersebut.
Apalagi, ketua PSSI terpilih La Nyalla Mattalitti terang-terangan tak mendukung Jokowi-Kalla pada masa kampanye pemilhan presiden [baca: Dua Pengurus PSSI Gabung ke Tim Pemenangan Prabowo-Hatta]. Kala itu, Ketua Kadin Jawa Timur itu masih berstatus Wakil Ketua Umum PSSI Ketua Badan Tim Nasional (BTN).
Untuk menjadi tim sukses calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa --- kala itu-- La Nyalla sudah mengajukan cuti dari PSSI, [baca: La Nyalla Ambil Cuti dari PSSI Karena Aktif di Tim Sukses Prabowo-Hatta]. Sebagai "utusan" dari sepakbola, La Nyalla tidak sendiri. Dia bersama anggota Komite Eksekutif, Roberto Rhouw, menjadi tim pemenangan Prabowo-Hatta.
Dia akui atau tidak, sikap yang berlawanan itu, tentu saja menjadi pelumas guna mempercepat pembekuan PSSI. Apalagi hasil KLB di Surabaya, pemenangnya adalah La Nyalla, pendukung Prabowo-Hatta.
Dan hasilnya, rakyat sudah melihat bahwa unsur politik juga ikut bermain dalam ranah kisruh ini. Mustahil, orang yang sudah terang-terangan mendukung lawan, lalu dibiarkan leluasa berkuasa di sepakbola. Sedikit banyak, "dendam" politik itu pasti mengemuka.
Bukan itu saja. Kabarnya, ada interes pribadi antara Imam dan La Nyalla yang kemudia ikut menjadi bumbu, sehingga pembekuan PSSI itu menjadi cepat "masak". Benarkah? hanya kejujuran seorang Nahrawi yang bisa menjawabnya.
Terlepas dari sikap yang disambut prokontra itu, kini kisruh benar-benar sudah runcing. Dalil yang dipapar Kemenpora dalam membekukan PSSI juga dinilai kuat, karena menilai induk cabang sepak bola tertinggi di Indonesia itu telah mengabaikan surat teguran tertulis yang dikeluarkan pemerintah.
Seperti dilansir KOMPAS.COM salah satu isi surat itu adalah memerintahkan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya untuk memenuhi permintaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).
Arema dan Persebaya dinilai bermasalah sehingga tidak mendapatkan rekomendasi untuk ikut serta dalam ISL 2015. Kedua klub itu dinilai BOPI masih terkendala masalah tiga aspek wajib, yakni kontrak kerja profesional, dokumen keuangan, dan legalitas klub.
