Penanganan Kemiskinan dan Kesehatan Masyarakat dalam Situasi Pandemi

Skenario pendekatan yang terintegrasi

Pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan menemukan bahwa beberapa skenario pendekatan yang terintegrasi dibutuhkan untuk perlindungan sosial yang lebih cocok untuk menangani malnutrisi bersifat multidimensi. Program dan kebijakan perlindungan sosial yang terintegrasi mencakup komponen yang relevan dengan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, gender dan WaSH (Water, Sanitation, and Hygiene) untuk meningkatkan kesejahteraan dan gizi penerima manfaat secara keseluruhan. Program terintegrasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang efektif dan mekanisme pertanggungjawaban yang mapan dari mitra pembangunan, serta menjadi tantangan untuk ditingkatkan dan dipertahankan. Program yang diberikan adalah perlindungan sosial, jaminan kesehatan, dukungan terhadap UMKM, serta membantu masyarakat atau komunitas untuk memiliki akses ke perbankan dan jaringan internet.

Untuk mengurangi kemiskinan dibutuhkan penambahan konsumsi, pendapatan, program pembelajaran sosial, program microfinance, dan bantuan tunai untuk kebutuhan hidup (Banerjee A., Duflo E., dan Kremer M., Award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019). Mereka melakukan penelitian dengan pendekatan eksperimental untuk mengurangi kemiskinan dan memiliki potensi besar untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga ke depannya dapat meningkatkan perekonomian (penambahan konsumsi dan pendapatan). Banerjee A. menyatakan bahwa program intervensi diperlukan dalam mengubah perilaku manusia sehingga termotivasi untuk menjadi lebih baik. Program pembelajaran sosial, misalnya, berupa saling berbagi pengalaman antar masyarakat dan diharapkan berkembang menjadi central in the social network. Duflo E. menyatakan dibutuhkan program microfinance berupa pinjaman lunak yang digunakan untuk pelayanan keuangan, misalnya bertransaksi, tabungan, asuransi, program penanggulangan kemiskinan, program bantuan beras miskin, dan kartu perlindungan sosial. 

Penanganan yang dilakukan

Untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dan perekonomian kita, pemerintah sudah melakukan kebijakan fiskal maupun moneter. Pada tanggal 20 Juli 2020 dibentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang bertugas melakukan stimulus sebesar Rp. 695,2 triliun dengan enam program, yaitu Kesehatan (Rp. 87,55 triliun), Perlindungan sosial (Rp. 203,91 triliun), Program K/L dan Pemda (Rp. 106,05 triliun), Bantuan UMKM (Rp. 123,46 triliun), Insentif usaha (Rp. 120,6 triliun), dan Pembiayaan korporasi (Rp. 53,7 triliun). Sementara itu pada tanggal 15 September 2020 Bank Indonesia telah memberikan stimulus sebesar Rp. 662,1 triliun untuk menjaga likuiditas di pasar keuangan.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)  Indonesia di tahun 2020 pada kuartal pertama sebesar 2,97%, di kuartal kedua sebesar minus 5,32%, di kuartal ketiga akan mengalami kontraksi lagi meski lebih rendah, Dengan terjadinya GDP growth negatif pada dua kuartal berturut-turut, berarti perekonomian kita sudah masuk ke periode resesi meski pada tingkatan yang rendah. Dampak dari resesi adalah pasar modal kita akan bergejolak, mengalami koreksi, rupiah mengalami depresiasi dan cadangan devisa akan terkuras untuk melakukan intervensi atas anjloknya mata uang rupiah di pasar keuangan. Namun pada kuartal keempat diharapkan terjadi ekspansi dengan penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, dan otomatis terjadi peningkatan sisi konsumsi.

Pada saat pemerintah daerah DKI Jakarta mengumumkan akan dilaksanakannya kebijakan pemberlakuan PSBB, keesok harinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung bergejolak mengalami koreksi yang cukup dalam. Hal ini diikuti oleh penarikan dana besar-besaran dari pasar modal kita. Namun pada hari kedua setelah pengumuman tersebut, IHSG kembali mengalami rebound dengan adanya koreksi atas PSBB tidak seperti pada saat awal pandemi. Jadi terlihat pengumuan PSBB tersebut langsung mempengaruhi kondisi perekonomian kita dengan memberikan signal negatif ke pasar modal sehingga diperlukan kehati-hatian dan koordinasi dalam membuat kebijakan. Pembatasan sosial otomatis akan mengurangi kegiatan di masyarakat khususnya di tingkat bawah sehingga berdampak buruk terhadap konsumsi dan daya beli.  

Langkah tambahan yang diperlukan

Sebagaimana informasi yang diberikan pemerintah, menjelang akhir tahun 2020 ini vaksin covid-19 diharapkan masuk ke Indonesia sebanyak 30 juta vaksin. Program pertama disebutkan bagi petugas medis dan itu sangat wajar untuk lebih terjaminnya kualitas pelayanan penyakit covid-19. Kita berharap vaksinnya berkualitas baik dan tidak menimbulkan efek samping serius yang dapat menambah beban bagi pemerintah dan masyarakat. 

Tahun depan diperkirakan sekitar 300 juta vaksin akan tersedia dari produksi di Indonesia oleh Biofarma dan termasuk yang diimpor dari berbagai negara. Dengan meningkatnya jumlah vaksin yang masuk dan sebagian akan dibantu oleh pemerintah, maka kegiatan perekonomian diharapkan akan lebih meningkat. Namun penetapan sasaran distribusi vaksin sejak awal sangat menentukan keberhasilan dalam mendorong ekonomi nasional dan untuk itu masyarakat miskin khususnya di perkotaan sangat perlu diutamakan. 

Oleh karena itu program kedua distribusi vaksin diharapkan bagi mereka yang masuk dalam katagori masyarakat miskin dan rentan terhadap penyakit dan keadaan malnutrisi khususnya di kota-kota besar dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Memberi prioritas bagi masyarakat miskin untuk sehat terlebih dahulu, akan membuka ruang bagi mereka untuk lebih leluasa bisa bekerja, yang akhirmya akan meningkatkan aktifitas perekonomian yang bertumbuh secara berkelanjutan.