Perbaikan Sisi Supply Merupakan Prioritas Utama untuk Peningkatan Perekonomian Indonesia

Bangladesh dan Vietnam merupakan negara yang memiliki kemajuan yang sangat pesat dalam membangun perekonomiannya. Menurut laporan World Economic Forum (2019), pertumbuhan ekonomi Bangladesh pada tahun 2020 akan mencapai 8%. Bangladesh menjadi sebuah negara pada tahun 1971, dimana perekonomannya sangat miskin, dengan pertumbuhan ekonomi minus 14%. Iklim politik Bangladesh pada saat itu berada di tingkat ketidakstabilan, dengan kondisi negara yang hancur oleh banjir dan kelaparan.

The Global Competitiveness Report (2019) menempatkan Bangladesh berada pada urutan ke-105 dunia. Semakin kompetitif suatu negara, maka semakin besar kemungkinan negara itu dapat meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Sejak tahun 1970, Bangladesh sudah memiliki perdagangan garmen dan sampai sekarang sudah menjadi industri bernilai USD 30 miliar. Ekonomi Bangladesh sedang mengalami diversifikasi, dengan sektor jasa, termasuk keuangan mikro dan komputasi yang sudah mencapai 53% dari PDB negara.  

Bangladesh memiliki pusat transformasi digital yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya secara berkelanjutan.  Bangladesh berhasil mengekspor hampir USD 1 miliar produk berteknologi setiap tahun, dimana pada tahun 2021 diharapkan akan meningkat menjadi USD 5 miliar. Bangladesh juga memiliki 600.000 freelancer IT. Kedepannya, Bangladesh akan terus memperbaiki tingkat kesehatan, pendidikan, kematian bayi, dan harapan hidup masyarakatnya.  

Pada tahun 1986, Vietnam melakukan reformasi ekonomi dan politik, Doi Moi, socialist-oriented market economy, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dari tahun 2002 sd 2018, lebih dari 45 juta orang diangkat dari tingkat kemiskinan, menurun tajam lebih dari 70% menjadi di bawah 6% (USD 3,2 perhari, PPP), dengan PDB per kapita meningkat 2,5 kali lipat, lebih dari USD 2.500 (World Bank, 2019). 

Ada tiga faktor utama sebagai pendorong ekonomi Vietnam, yaitu "Pertama, ekonomi yang menganut sistem perdagangan liberal dengan penuh semangat. Kedua, ekonomi yang melengkapi sistem liberal dengan reformasi domestik melalui deregulasi dan menurunkan biaya dalam berbisnis. Terakhir, ekonomi yang sudah banyak berinvestasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur, terutama melalui investasi publik" (World Economic Forum, 2018).  

Pada tahun 2006, The Global Competitiveness Vietnam menempati peringkat ke-77, dan pada tahun 2017 menempati peringkat ke-55. Di tahun 2007, ease of doing business Vietnam menempati peringkat ke-104, dan di tahun 2017 sudah mencapai peringkat ke-68. Vietnam berhasil menegakkan sistem kontrak proyek, meningkatkan akses ke kredit perbankan, listrik, pajak, dan perdagangan lintas batas. Melalui Revolusi Industri 4.0, Vietnam banyak berinvestasi pada infrastruktur yang memastikan akses murah ke internet.

Vietnam membangun infrastruktur yang diperlukan dunia bisnis dan menyediakan market-friendly policies in place, sehingga menjadikan Vietnam sebagai pusat investasi dan manufaktur asing di Asia Tenggara. Jepang dan Korea membangun perusahaan elektroniknya seperti Samsung, LG, Olympus dan Pioneer, begitu juga pembuat pakaian Eropah dan Amerika yang tak terhitung banyaknya sudah mendirikan tokonya di Vietnam. 

Financial Times (2017) melaporkan bahwa Vietnam sebagai pengeksport pakaian terbesar di kawasan ini dan pengeksport elektronik terbesar kedua setelah Singapura. Di saat perang dagang sekarang ini, Vietnam juga mengandalkan pertumbuhan ekonominya dari konsumsi kelas menengahnya sendiri yang sedang berkembang dan banyak perusahaan Tiongkok melakukan relokasi ke Vietnam.

Untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, dibutuhkan adanya integritas inovasi/teknologi dan perbaikan dari dampak buruk perubahan iklim (Romer dan Nordhaus) [1]. Joseph Stiglitz (2020) meyatakan bahwa untuk memperbaiki dampak buruk perubahan iklim serta adanya perlindungan akan kesehatan dan keselamatan pekerja, maka diharapkan adanya dukungan penuh dari perusahaan untuk membayar pajak dan upah yang layak, serta adanya dukungan dari peraturan pemerintah.        

Menurut data Bank Indonesia dari tahun 2016 sd 2019, Prompt Manufacturing Index (PMI) yang mengindikasikan kinerja industri pengolahan Indonesia, mengalami ekspansi maupun kontraksi, dengan indeks pembatasnya 50%. Terjadi kontraksi sebanyak 4 kuartal dan sisanya 12 kuartal sebagai ekspansi, dimana selalu terjadi ekspansi sejak tahun 2018 sd 2019. PMI menyebar dari 46.69% (minimum) sd 52.66% (maximum), dengan rataan 50,85% dan simpangan baku 1,89%. Pada tahun 2020, PMI kuartal pertama diharapkan mencapai 52,73%.

Untuk memperbaiki sisi supply, ada baiknya bahwa arah perekonomian Indonesia memperbaiki peringkat The Global Competitiveness Report yang pada tahun 2019 menempati peringkat ke-50 dunia, sehingga kedepannya diharapkan dapat meningkatkan standar hidup masyarakatnya. 

Perekonomian Indonesia membutuhkan pembangunan pusat transformasi digital, penggunaan sistem teknologi terbarukan, reformasi domestik melalui deregulasi dan menurunkan biaya dalam berbisnis, memperbaiki peringkat ease of doing business yang sekarang pada peringkat ke-73 dunia, serta menyediakan market-friendly policies in place. 

Untuk meningkatkan Prompt Manufacturing Index (PMI) atau adanya trend positif pada indeks ekspansi kedepannya, dibutuhkan peningkatan efisiensi pada input dan output, inventori, perkerja, serta adanya dukungan logistik yang baik, speed of supplier delivery time. 

Selama tahun 2017 sd 2019, indeks pekerja masih banyak mengalami kontraksi, bahkan pada tahun 2020 di kuartal pertama, indeksnya akan mencapai  48,75% (di bawah pembatasnya) . Di samping itu, speed of supplier delivery time masih banyak mengalami kontraksi juga dan di kuartal pertama tahun ini, indeksnya akan mencapai 49,14% (di bawah pembatasnya). Ada dua subsektor industri pengolahan yang menjadi pusat perhatian untuk diperbaiki dengan segera, yaitu barang kayu & hasil hutan lainnya, serta alat angkut, mesin & peralatannya.  

Jika selama tahun 2020 sd 2024 arah perekonomian Indonesia adalah memprioritaskan perbaikan pada pasar domestik, yaitu dengan perbaikan sisi supply dan meningkatkan efektifitas kebijakan fiskal untuk program bantuan sosial [1,2], maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dan kedepannya akan mencapai minimal 7% per tahun.

Dr. Moses Simanjuntak, An Economist and A Statistician 

Email: masconsultant@live.com

Youtube: Dr. Moses Simanjuntak, youtube.com

[1] Dampak Perang Dagang dan Virus Corona terhadap Perekonomian Global dan Domestik

[2] Dampak Wabah Virus Corona terhadap Perekonomian Tiongkok Serta Imbasnya terhadap Industri di Indonesia