Mohon tunggu...
Monique Rijkers
Monique Rijkers Mohon Tunggu... profesional -

only by His grace, only for His glory| Founder Hadassah of Indonesia |Inisiator Tolerance Film Festival |Freelance Journalist |Ghostwriter |Traveler

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Jerman Butuh 60 Tahun untuk Buka Arsip Nazi ke Publik

3 Oktober 2017   08:56 Diperbarui: 3 Oktober 2017   13:51 4448
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Saya dan Sang Pahlawan

Indonesia kapan? 

Ya, butuh waktu 60 tahun bagi Jerman untuk setuju membuka arsip milik Nazi yang tersimpan dalam enam gudang penyimpanan dokumen. Akibat perbuatan Partai Nazi, Jerman terpojok untuk bersikap. Untung Jerman memiliki pemimpin yang bersedia meruntuhkan tembok penghalang dan membangun jembatan pemulihan agar keluarga korban dan penyintas bisa mencicipi kebenaran, meski sudah sangat terlambat 60 tahun. Apakah ini berarti baru pada 2025 bagi bangsa Indonesia untuk mengetahui kebenaran 1965? Atau baru pada tahun 2058 untuk mengungkap Peristiwa Mei 1998?

Pada tahun 2014, saat mendapat kesempatan ke Australia untuk belajar liputan lingkungan, saya mampir ke Museum Holocaust Melbourne. Kebetulan ada acara Diskusi Umum dengan pembicara Paul Shapiro, Direktur Mandel Centre for Advanced Holocaust Studies pada US Holocaust Memorial Museum di Washington DC. Paul Shapiro menyampaikan pengalamannya berjuang membuka data arsip dari International Tracing Service (ITS) atau Layanan Penelusuran Arsip Internasional.

Paul Saphiro adalah orang yang berusaha keras agar arsip rahasia milik Hitler tersebut dapat diakses terutama oleh keluarga pada korban dan publik. Untuk pencatatan, Nazi termasuk sangat teratur dan lengkap, Paul Saphiro menunjukkan berbagai foto dokumen saat presentasi. Catatan Nazi tersebut adalah bentuk kebanggaan mereka yang berhasil menguasai orang Yahudi dan pertanggungjawaban mereka terhadap Hitler. 

Satu hal yang menjadi pertanyaan, mengapa dokumen ITS perlu dibuka? Bukankah itu akan menimbulkan luka dan trauma? Paul Saphiro menyatakan, 'Informasi terkait ITS harus berada di tangan penyintas dan keluarga korban, ini adalah kewajiban moral dari kita yang hidup." Selain itu data ITS merupakan tambang emas untuk riset mengenai Holocaust karena banyak pula penyintas yang masih anak-anak saat berada di kamp konsentrasi. 

Namun, satu hal yang terpenting, Paul Saphiro menegaskan ITS membantah penolakan terhadap Holocaust. Berkat ITS maka kebenaran sejarah bisa dibuktikan. ITS menyimpan seluruh data terkait persekusi, kerja paksa dan Holocaust oleh Nazi dengan jumlah mencapai lebih dari 50 juta halaman dokumen yang berkaitan dengan nasib lebih dari 17,5 juta orang.

Dokumen Bukti Sejarah
Dokumen Bukti Sejarah
Arsip ITS awalnya dimiliki oleh Palang Merah Inggris dengan tujuan mengizinkan jutaan orang mengungsi dan hilang selama Perang Dunia Kedua untuk dilacak oleh keluarga. Lokasi penyimpanan ITS secara fisik sekarang bertempat di Bad Arolsen, Jerman namun kini bisa tersedia layanan online bagi perpustakaan di seluruh dunia yang berminat memberi layanan pelacakan dokumen dan penelitian historis.

Butuh 60 Tahun Untuk Membuka Arsip ITS

Meski akhirnya ITS bisa diakses oleh publik, namun perjalanan untuk mendapatkan akses sungguh berliku. ITS dikumpulkan dari dokumen catatan transportasi orang, data penjara dan data dari Gestapo. Menurut Paul Saphiro ada 100 juta data dari seluruh dunia. Data juga diperoleh dari tentara sekutu dan juga dari Kamp Pembebasan yang dikelola oleh Badan PBB yang menangani Pemulihan dan Rehabilitasi yang menampung mereka yang dibebaskan dari kamp konsentrasi.

ITS dijalankan oleh 11 negara terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, Yunani, Polandia, Luksemburg dan Israel. Untuk mencegah keingintahuan publik, Palang Merah sempat membantah dokumen ITS ini eksis. Jerman pun menolak mengungkap data tersebut. Bahkan Amerika Serikat ikut-ikutan ragu dan berharap negara lain yang menuntut pengungkapan dokumen tersebut.

Mengapa Israel Tidak Menuntut ITS Dibuka?

Pada tahun 2004, Badan Khusus Internasional mengenai Pendidikan, Mengenang dan Riset Holocaust bertemu di Roma, Italia dan sampai pada pertanyaan "Siapa yang akan memegang kendali?" Jerman, Italia, Belgia dan Palang Merah Dunia mau membuka ITS tapi tidak bertanggung jawab atas dampaknya. Sementara Belanda, Polandia dan Israel diam, tak bersuara. 

Ada peserta yang mempertanyakan alasan Israel tidak menuntut pengungkapan ITS, padahal Israel seharusnya paling berkepentingan soal ini. Paul Saphiro menyebutkan Israel diliputi keraguan sehingga memilih untuk tidak bertindak sementara Amerika memiliki banyak alasan untuk bertindak, memaksa pengungkapan ITS.

Saat itu media sangat berperan penting membuka mata publik. Adalah sebuah koran lokal Mineapolis Star Tribune yang menurunkan tulisan tentang ITS dan sebuah koran di Jerman mempertanyakan momen pengungkapan ITS yang berdekatan dengan peresmian Berlin Memorial yang dikhawatirkan menimbulkan kontroversi. Lalu New York Times, Washington Times dan International Herald Tribune mulai menaruh perhatian pada isu ITS.

Puncaknya pada 2006, sebuah berita muncul di New York Times, "German Agrees to Open Holocaust Archive". Butuh waktu 60 tahun bagi Jerman untuk memutuskan memberikan akses ITS bagi publik. Perdana Menteri Jerman Angela Merkel yang paling berperan dan patut diberi apresiasi karena keberaniannya mengubah kebijakan terkait ITS. Jerman setuju memberikan salinan dokumen ke semua Holocaust Memorial Centre. Sebelas negara akhirnya meratifikasi perjanjian ITS. Lalu pada 2007, program 60 Minutes menurunkan episode tentang ITS dengan judul: "Hitler's Secret Archieves". Pada November 2007, ITS dibuka untuk publik. Paul Saphiro berkomentar, "Sangat terlambat untuk banyak orang."

Saya dan Sang Pahlawan
Saya dan Sang Pahlawan
Lantas apa signifikasi dari dibukanya data ITS dan konteks Indonesia? Holocaust yang terjadi pada 1939 hingga 1945 bukan dilakukan oleh bangsa Jerman tetapi oleh Partai Nazi sebagai pemenang Pemilu namun akibatnya diderita oleh seluruh Jerman. Namun ada kemauan dari pemimpin Jerman untuk mengobati luka masa lalu alih-alih cuma membalut dengan perban. Rasanya Indonesia perlu sosok pemimpin yang bersedia menjadi bak Merkel.

Saatnya Indonesia memiliki Komisi Pengungkapan Kebenaran Peristiwa '65 untuk menyudahi polemik sejarah saban bulan September. Saatnya kebenaran diperbincangan dalam ruang-ruang diskusi dan sejarah ditulis tanpa beban masa lalu dan bersih dari intimidasi dan ketakutan. Korban langsung Peristiwa '65 saat ini sudah jompo, mungkin generasi kita adalah generasi terakhir yang dapat mendengar langsung kesaksian mereka. Keluarga para korban pun tak hidup selama-lamanya, bukan? Kapan lagi kalau bukan sekarang? []

Tulisan ini telah dipublikasikan di DW Jerman Berbahasa Indonesia pada 3 Oktober 2017

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun