2. Perlindungan Lingkungan Hidup
Selain memperhatikan isu-isu politik dan sosial, MKRI juga memperhatikan isu-isu lingkungan hidup. Keputusan-keputusannya telah mengarah pada perlindungan lebih lanjut terhadap alam Indonesia yang kaya dan keragaman hayati yang unik. Salah satu kasus penting mengenai perlindungan lingkungan hidup adalah putusan MKRI tentang Moratorium Izin Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2015. MKRI mempertimbangkan dampak lingkungan yang serius dari ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali. Melalui putusannya, MKRI mengakui perlunya langkah-langkah konkret untuk melindungi lingkungan dan mencegah degradasi hutan serta habitat satwa liar yang unik di Indonesia. Keputusan MKRI ini mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengatur perkebunan kelapa sawit dan berkontribusi pada upaya pelestarian alam Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati.
3. Menghapuskan Diskriminasi Gender
MKRI telah mengambil peran progresif dalam menghapuskan diskriminasi gender di Indonesia. Keputusan-keputusannya telah membuka jalan bagi kesetaraan gender yang lebih besar dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan pasar tenaga kerja. Kasus yang mencolok terkait diskriminasi gender adalah putusan MKRI tentang Penghapusan Diskriminasi dalam Hukum Perkawinan pada tahun 2017. MKRI menyatakan bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan harus sama, dan menolak adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perkawinan. Keputusan ini telah membuka jalan bagi kesetaraan gender yang lebih besar di Indonesia, memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi secara adil dalam bidang hukum
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia
MKRI telah berperan penting dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan mendukung perlindungan terhadap hak-hak individu, MKRI telah membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Salah satu kasusnya adalah putusan MKRI tentang Pengesahan Pengadilan HAM Internasional pada tahun 2018. MKRI menyatakan bahwa putusan pengadilan hak asasi manusia internasional harus diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Keputusan ini memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran ketika hak asasi manusia dilanggar. Putusan MKRI ini telah membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua warga negara Indonesia.
Harapan Publik ke Depan
1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Publik berharap MKRI terus meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh MK. Selain itu, akuntabilitas yang lebih besar akan memastikan integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi.
2. Menjadi Lebih Responsif terhadap Perubahan Sosial
Indonesia mengalami perubahan sosial yang cepat dan kompleks. MKRI perlu menjadi lebih responsif terhadap perkembangan tersebut agar tetap relevan dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan keputusan yang adil.
