Aktivisme Digital dalam Pemberontakan di Myanmar: Media Sosial Sebagai Strategi Aspirasi Publik

Pemberontakan di Myanmar yang mencuat pada awal 2021 menjadi sorotan dunia karena gerakan massa yang menentang kudeta militer. Latar belakang pemberontakan ini melibatkan sejarah panjang konflik etnis dan politik di Myanmar. 

Disusul dengan junta militer Myanmar yang secara tiba-tiba mengambil alih kendali dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, sehingga memicu gelombang protes dan perlawanan rakyat.

Penyebab utama pemberontakan ini mencakup penolakan terhadap kembalinya rezim militer, tuntutan untuk pemulihan demokrasi, dan aspirasi untuk hak asasi manusia serta kebebasan sipil. 

Perlawanan rakyat, terutama melalui penggunaan media sosial, menjadi pendorong kuat dalam membangkitkan kesadaran internasional dan menggambarkan semangat keberanian rakyat Myanmar yang berjuang untuk keadilan dan kebebasan.

Para demonstran dan kelompok pemberontak di Myanmar telah menggunakan media sosial untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi selama protes anti-kudeta yang dimulai pada Februari 2021. 

Mereka menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Telegram untuk berbagi dan mengkoordinasikan  informasi tentang aksi protes seperti lokasi protes, taktik, dan strategi.

Penggunaan media sosial oleh para demonstran dan kelompok pemberontak di Myanmar telah memainkan peran penting dalam memobilisasi massa dan menyebarkan informasi tentang protes anti-kudeta. Namun, penggunaan media sosial juga berada dalam risiko yang besar karena pemerintah Myanmar telah menggunakan platform tersebut untuk memantau dan menangkap para aktivis.

Pemberontak di Myanmar pun melancarkan strategi kampanye menggunakan media sosial untuk menarik perhatian masyarakat. Beberapa strategi kampanye pemberontak di Myanmar untuk menarik perhatian masyarakat melalui media sosial antara lain:

Mobilisasi Massa Melalui Kampanye Online

Gerakan masyarakat sipil secara online, seperti Milk Tea Alliance, memainkan peran signifikan dalam menyebarkan isu kudeta di Myanmar dan mendorong perjuangan demokrasi di kancah internasional. Gerakan #MilkTeaAlliance itu sendiri menyatukan gerakan anak muda pro-demokrasi di Thailand, Hong Kong, dan Myanmar. Mereka menggunakan media sosial sebagai media penghubung dan melakukan kampanye untuk menarik perhatian masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.

Penggunaan Simbol dan Ideologi dalam Kampanye

Media sosial terbukti mempercepat penyebaran simbol, ide, dan pesan kampanye yang menarik perhatian dan menunjukkan niat demonstrasi damai atau non-kekerasan anak muda Myanmar.

Penggunaan Jaringan Sosial Media

Muncul sebuah jaringan di berbagai akun Facebook dan Telegram untuk para tentara Myanmar yang ingin membelot dari junta militer. Jaringan ini diorganisir oleh ratusan sukarelawan anti-kudeta Myanmar yang tergabung dalam People's Embrace (pelukan rakyat). Hal ini menarik perhatian masyarakat dan memperluas jangkauan kampanye pemberontak. Para tentara yang ingin membelot dari junta militer dapat menghubungi akun tersebut secara online kemudian akan menjalani pemeriksaan. Disediakan tempat tinggal, makanan, keamanan, hingga tunjangan bagi mereka yang lolos pemeriksaan.

Melalui strategi-strategi ini, pemberontak di Myanmar berhasil menggunakan media sosial untuk menarik perhatian masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri terkait dengan situasi politik di negara mereka.

Junta militer Myanmar yang saat ini menguasai pemerintahan merespon penggunaan media sosial oleh para pemberontak dengan pembatasan akses, pengawasan dan sensor, serta propaganda dan kontrol narasi. 

Dengan berbagai upaya ini, pemerintah junta militer Myanmar berusaha untuk mengendalikan penggunaan media sosial oleh para pemberontak dan untuk membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang dianggap mengancam keamanan dan stabilitas negara.

Walaupun mengalami pembatasan dan pemantauan yang ketat dari junta militer, media sosial telah memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, memobilisasi massa, dan mempengaruhi opini publik dalam pemberontakan Myanmar. 

Media sosial memungkinkan pemberontak anti-kudeta untuk menyebarkan informasi tentang aksi protes, kekerasan yang terjadi, dan tindakan represif junta militer. Hal ini memungkinkan para pemberontak untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat luas baik di dalam maupun di luar negeri. 

Melalui media sosial, para pemberontak dapat menyampaikan aspirasi mereka dan mempengaruhi pandangan masyarakat terkait dengan situasi politik di Myanmar.

Masyarakat internasional tidak tinggal diam dengan konflik yang terjadi di Myanmar ini. Terdapat berbagai upaya solidaritas dan dukungan online dari masyarakat internasional bagi pemberontakan di Myanmar. 

Beberapa contoh upaya tersebut antara lain:

Aksi Solidaritas dan Kampanye Online

Sejumlah kelompok masyarakat internasional menggalang dukungan melalui kampanye online dengan tagar seperti #SaveMyanmar, #JusticeforMyanmar, #SaveBurma, dan #PrayforMyanmar. Tagar-tagar tersebut telah digunakan oleh banyak orang di berbagai platform media sosial sebagai bentuk dukungan dan solidaritas terhadap perjuangan demokrasi di Myanmar. Beberapa orang bahkan mengubah foto profil sosial media mereka menjadi hitam untuk menunjukkan kesedihan atau merah untuk mendukung partai NLD (National League for Democracy) milik Aung San Suu Kyi.

Kritik dari PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuding junta Myanmar menutup akses untuk pangan, dana, dan informasi, serta menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa pro demokrasi dan warga sipil. PBB juga telah mengkritisi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap para pemimpin politik yang dipilih secara demokratis, tokoh masyarakat sipil, dan jurnalis.

Penggalangan Dukungan Internasional

Beberapa organisasi hak asasi manusia juga turut mendokumentasikan pelanggaran HAM serius di Myanmar dan menggalang dukungan internasional untuk menekan junta militer agar mengakhiri kekerasan dan mengembalikan demokrasi sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar.

Melalui berbagai upaya solidaritas dan dukungan online ini, dunia internasional berupaya untuk memberikan dukungan moral dan politik bagi pemberontakan di Myanmar serta menekan junta militer untuk menghormati hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

Media sosial telah menjadi alat penting dalam perjuangan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar. Tantangan pengawasan dari junta militer mungkin terus berlanjut, namun junta militer bisa berhadapan dengan kesulitan dalam mengontrol akses di platform media sosial. 

Peran media sosial dalam pemberontakan Myanmar di masa depan akan menjadi semakin penting, begitu pula dengan peran internasional yang turut meningkat.

Referensi

Antara. 2023. "PBB Tuding Junta Myanmar Tutup Akses Untuk Pangan, Dana, Informasi". https://www.antaranews.com/berita/3445335/pbb-tuding-junta-myanmar-tutup-akses-untuk-pangan-dana-informasi.
Hapsari, Hendrati. 2021. "Tagar #SaveMyanmar Bergema".  https://www.rmoljawatengah.id/tagar-savemyanmar-bergema.

Kansara, Reha. 2022. "Tentara Myanmar Ramai Membelot Dari Junta Militer Melalui Jaringan Bawah Tanah Medsos". BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61295941.

Rao, Anuradha. Atmakuri, Archana. 2021. "The Role of Social Media in Myanmar's CDM: Strengths, Limitations and Perspectives from India". Institute of South Asian Studies. https://www.isas.nus.edu.sg/papers/the-role-of-social-media-in-myanmars-cdm-strengths-limitations-and-perspectives-from-india/.