Mohon tunggu...
Momon Sudarma
Momon Sudarma Mohon Tunggu... Guru - Penggiat Geografi Manusia

Tenaga Pendidik

Selanjutnya

Tutup

Politik

Bukan Dendam Politik, Tapi Permainan Politik Hukum !

26 Desember 2024   11:28 Diperbarui: 26 Desember 2024   11:28 28
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
KPK (sumber : https://www.cnnindonesia.com/)

Kok, masih ada yang yakin bahwa proses penetapan atau praktek penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai sebuah dendam politik.  Atau, jika hal ini adalah benar, memangnya, apa yang dimaksud dengan dendam politik, dan apa yang terjadi dibalik itu semua Itu.  

Persoalan ini, tampaknya menarik untuk dikaji sedemikian rupa, sehingga kita bisa memahami, beberapa celah pemikiran yang mungkin akan semakin memperlebar narasi atau diskusi kita mengenai praktek politgik di negeri kita ini.

Sebagai kesimpulan awal nan sederhana, atau konklusi pemikiran, dengan memahami ragam percaturan narasi politik yang ada selama ini, "kita malah meragukan, bahwa praktek penetapan Sekjen PDIP itu sebagai sebuah dendam politik."  Ini yang kita sampaikan di sini.

Meminjam, pemaknaan yang disediakan mbahnya Google, kita menemukan makna dendam, yaitu "... keinginan yang kuat untuk membalas kejahatan atau penderitaan yang dialami seseorang. Dendam juga bisa diartikan sebagai rasa marah yang sangat kuat disertai dengan keinginan untuk menyakiti orang lain.

Ada situasi psikologis yang masih mencurigakan, jika kasus di atas sebagai bentuk dendam politik. Karena, sejatinya, sebuah dendam, si pelaku memiliki jeda, baik untuk merasakan derita, termasuk menyusun rancangan pembalasannya. Artinya, butuh waktu untuk berpikir dan memikirkannya. Tetapi, manakala sebuah tindakan perlawanan itu tidak membutuhkan waktu yamg cukup, maka hal itu, bukan lagi disebut sebagai dendam, melainkan sebagai pembalasan saja.

Contoh sederhana, jika seseroang sedang berkelahi, kemudian dia membalas pukulan musuhnya, maka jal itu bukan dendam, melainkan balasan atau perlawanan, dari korbannya. Dengan kata lain, jika penetapan status tersangka kepada Sekjen PDIP sebagai bentuk dendam politik dari Jokowi atau siapapun, rasanya kurang tepat, dan tidak rasional, karena waktu penetapannya, tidak jauh dari proses kejadian itu.

Tetapi, ada yang unik dari berita seperti ini. Di media sosial, seperti yang disampaikan Novel Baswedan, bahwa pengusulan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus yang disangkakan, sudah jauh-jauh hari diusulkan, namun 'tidak diproses' oleh KPK. Namun, setelah ada pergantian pimpinan KPK, dan juga rezim, malah kemudian tidak membutuhkan waktu lama, ditetapkannya.

Terlebih lagi, bila kemudian ada yang menyebutnya, sebagai bentuk "perlawanan'  kepada orang yang  kritis' kepada pemerintah. Pandangan ini, disampaikan Ray Rangkuti. 

Sehubungan hal ini, maka hal yang menarik untuk disimpulkan itu, bahwa, fenomena ini lebih menunjukkan permainan politik-hukum, dibanding sebagai sebuah dendam politik atau penegakkan hukum. 

Mengapa  hal ini bisa terjadi ? 

Pertama, Novel Baswedan mengatakan, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan seharusnya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku sejak 2020. Dia menduga, ada keterlibatan mantan Ketua KPK 2019-2024, Firli Bahuri, hingga pemberian status tersangka pada Hasto sempat tertunda. Maka hal itu, secara kasat-nalar, bukan soal penegakkan hukum, melainkan permainan politik hukum.

Kedua, jika ucapan Ray Rangkuti itu adalah benar, bahwa sudah lama terdengar isu beberapa orang anggota atau pengurus PDIP jadi target hukum. Khususnya mereka yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya dan juga yang sekarang. Maka penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK adalah sinyal dari isu dimaksud, maka asumsi ini pun, menunjukkan adanya permainan politik dalam penegakkan hukum.

Lha, bila demikian adanya, bukankah pihak KPK mengatakan bahwa hal ini adalah murni masalah hukum ? 

Pihak KPK mengatakan, bahwa alasan mengapa baru menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap yang melibatkan Eks Caleg PDIP Harun Masiku meski telah menangani kasus ini sejak 2019. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penetapan tersangka itu baru dilakukan sebab penyidik baru merasa yakin dengan alat bukti yang dimiliki.

Jika kita yakin dengan ucapan KPK, maka  kesimpulannya adalah (1) penetapan status hukum seseorang tidak bisa sembarangan, (2) butuh keyakinan-dari penyidik untuk mengambil keputusan mengenai status hukum seseorang. 

Sayangnya memang, untuk menghadirkan keyakinan ini, bisa dipengaruhi situasi politik, atau atmosfera hukum yang mendukung. Karena, manakala situasi tidak menentu, ditambah keteguhan penegak hukum yang lemah, maka yang ada, bukan penegakkan hukum, melainkan politik penetapan hukum itu sendiri !

itulah persoalannya !!!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun