Rupanya urusan pajak kembali menjadi bola panas yang menghebohkan dalam kasus bank Century. Kalau dulu, pengemplang pajaktermasuk perusahaan Bakrie diduga sebagai upaya perlawanan balik terhadap Boediono dan Sri Mulyani sehingga dianggap dikriminalisasikan, kini sebuah nama baru yang dilontar anggota pansus dari FPKS yang disebut sebagai temuan PPATK, yaitu Muhammad Tjiptarjo (MT). Apakah nama yang terbaru ini hanya merupakan nama yang sama dengan Dirjen Pajak sekarang yang kemarin mengumumkan dirinya sangat di-back up oleh Presiden SBY? Jika orang yang berbeda maka sungguh-sungguh sebuah kebetulan belaka. Sebuah portal berita dikutip memberitakan bahwa PPATK menemukan adanya transaksi keuangan puluhan milyar yang dilakukan nasabah Bank Century. MT, nama inisialnya, melakukan transaksi dengan nama yang berubah-ubah di akhir kedua periode penyertaan modal sementara (PMS). MT seringkali mengubah-ubah namanya. Misalkan saja namanya Muhammad Tjiptarjo, pertama dia kirim ke rekening dia sendiri di bank lain atas nama Muhammad Tjiptarjo. Tidak lama di rekening ini ditulis juga Tjiptarjo Tjip Muhammad Tjiptarjo.Dalam sekali transaksi, MT dapat berubah 3 kali namanya. Jumlah transaksinya puluhan Milyar, kadang-kadang pakai dolar, valas, dan transaksinya juga banyak. Jika berita ini benar, maka "pajak" memeang merupakan salah satu pihak yang terseret-seret dalam kasus bank Century ini. Ketika mengumumkan perusahaan Bakrie sebagai pengemplang pajak beberapa waktu lalu maka muncul rekasi yang meyakini bahwa ini merupakan respon atas getolnya Golkar "Aburizal Bakrie" yang dianggap berkepentingan terhadap Sri Mulyani, meski lantas kemudian konon diberitakan bahwa keduanya telah berdamai. Setelah presiden SBY sendiri mengumumkan perlunya tindakan terhadap pengempalng pajak di Rapim Polri, Dirjen Pajak pun "Muhammad Tjiptarjo" membusungkan dada dengan dukungan presiden yang lantang itu. Kasus bank Century ini tampaknya makin seru saja, Golkar dan PKS memang memainkan kartu-kartu penting dalam tarian politik di Senayan sana. Semoga nama MT yang disebut-sebut itu bukanlah merupakan nama Dirjen Pajak yang sebenarnya, karena jika benar kesamaan tersebut maka kredibilitas otoritas pajak negeri ini akan menjadi tanda tanya besar
