Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem dan Pertanian

Persentase penduduk miskin Indonesia pada bulan September 2021 sebesar 9,71 persen, turun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan turun 0,48 persen poin terhadap September 2020 ungkap Margo Yuwono Kepala BPS saat menyampaikan berita resmi statistik 17 Januari 2022.

Angka yang cukup menarik dan bahkan mungkin menyenangkan bagi Bangsa Indonesia. Saat pandemi covid -19 masih membayangi kehidupan negeri ini, tapi masih mampu mencapai penurunan angka kemiskinan. meski jika dicermati berdasarkan status wilayah perkotaan dan perdesaan, maka terlihat jelas ketimpangan yang terjadi.

Persentase penduduk miskin di perdesaan bulan September 2021 berada pada angka 12,53 persen jauh di atas angka persentase penduduk miskin perkotaan yang sebesar 7,60 persen. Meski penurunan kemiskinan di perdesaan terjadi dua kali lipat dari penurunan penduduk miskin di perkotaan, 0,57 persen penurunan angka penduduk miskin di pedesaan, dibanding 0,29 persen penurunan yang terjadi di perkotaan.

Kemiskinan merupakan masalah kronis bangsa ini, sehingga sangatlah wajar jika informasi kemiskinan menjadi “menu” yang menarik perhatian. Terlebih lagi dengan melandanya pandemi covid-19 sejak awal 2020 menjadikan kemiskinan suatu hal yang diperhatikan “lebih”. TNP2K dalam webistenya http://tnp2k.go.id/ menuliskan bahwa arahan presiden dalam rapat terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang strategi percepatan pengentasan kemiskinan serta rapat terbatas tanggal 21 Juni 2021 tentang strategi penanggulangan kemiskinan kronis menyebutkan agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat nol persen pada 2024.

Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah sebuah indikator yang merupakan proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional atau persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari 1,9$ pada PPP (Purchasing Power Parity) per kapita per hari. Sementara untuk kemiskinan dihitung menggunakan garis kemiskinan setara 2,5$ PPP per kapita per hari.

Pada Bulan Maret tahun 2021 (untuk Bulan September 2021 belum tersedia) tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai angka 4,0 persen dengan angka kemiskinannya 10,14 persen. Provinsi Papua Barat menjadi pemegang angka tertinggi kemiskinan ekstrem, disusul Papua, NTT dan Maluku. Sementara itu Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi dengan kemiskinan ekstrem terendah.

Namun secara agregat, tiga besar provinsi pemilik jumlah penduduk miskin ekstrem terbesar adalah provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah masing-masing di atas 750 ribu.

Beberapa karakteristik penduduk miskin ekstrem Maret 2021 yang mungkin menarik diperhatikan, antara lain persentase penduduk miskin ekstrem 15 tahun ke atas menurut status bekerja adalah 56,76 persen bekerja dan 5,23 persen pengangguran. Sisanya 38,01 persen merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Lebih mendalam lagi membacanya didapatkan bahwa sebagian besar penduduk miskin ekstrem Maret 2021 bekerja di sektor pertanian yaitu 60,63 persen. 

Diikuti perdagangan, akomodasi, makan minum 13,66 persen, kemudian industry pengolahan 8,99 persen dan konstruksi 6,71 persen serta lainnya 10,01 persen. Dalam sektor pertanian tersebut sebagian besar penduduk miskin ekstrem bekerja sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.

Selanjutnya jika mengamati penduduk miskin ekstrem dengan pendekatan rumah tangga (ruta), maka dapat dikelompokkan menjadi kelompok rumah tangga miskin ekstrem tunggal (1 anggota rumah tangga/ART) dan rumah tangga miskin ekstrem lebih dari 1 ART. Pada Maret 2021 sebagian besar kepala ruta (KRT) miskin ekstrem tunggal adalah perempuan sekitar 87,86 persen. Sedangkan untuk ruta lebih dari 1 ART sekitar 12,33 persen. Untuk sumber penghasilan utama ruta miskin ekstrem tunggal sebagian besar tidak bekerja 50,95 persen, kemudian 26,18 persen di sektor pertanian.

Informasi tersebut semakin menambah keyakinan bahwa berbicara kemiskinan dan kemiskinan ekstrem bermuara pada sektor pertanian.

Indikator lain yang dapat menjelaskan eratnya kemiskinan ekstrem dengan pertanian adalah banyaknay ruta petani gurem di Indonesia. Sensus Pertanian 2013 (ST2013) menuliskan sekitar 14,24 juta ruta petani merupakan petani gurem. jumlah ruta petani gurem mengalami peningkatan pada saat Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS2018) menjadi 15,81 juta ruta petani, atau naik sekitar 10,95 persen dari angka ST2013.

Masih tingginya angka ruta petani gurem mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih menjadi “kantong” kemiskinan ekstrem.

Rendah dan tidak stabilnya angka Nilai Tukar Petani (NTP) mungkin dapat pula sebagai indikator awal bahwa kemiskinan ekstrem identik dengan pertanian. NTP tahun 2021 berada di angka 104,64 persen, angka yang mungkin menjadi indikator awal bahwa usaha di sektor pertanian itu masih menguntungkan. Namun jika dicermati lagi, angka NTP 2021 hanya subsektor perkebunan yang tinggu dan melebihi angka NTP sektor lainnya. Subsektor perkebunan pada tahun 2021 memiliki angka NTP 120,97 persen, sejak awal tahun 2021 berada di atas 110 persen.

Berbeda dengan perkebunan, subsektor tanaman pangan dengan NTP 2021 berada diangka 98,21 persen. Sepanjang tahun 2021 tanaman pangan hanya di Januari memiliki NTP di atas 100 persen yaitu 100,06 persen dan bulan-bulan lainnya stabil di bawah 100 persen. Untuk Hortikultura, di semester pertama 2021 mampu mencapai angka di atas 100 persen, namun sejak Juni hingga nopember berada di bawah 100 persen. Rendah dan tidak stabilnya NTP di tanaman pangan dan hortikultura menambah “isyarat” dekatnya pertanian dengan kemiskinan ekstrem.

Tanaman pangan dan hortikultura relatif bersinggungan langsung dengan kemiskinan ekstrem, dikarenakan banyaknya ruta yang bergantung utamanya pada usaha tanaman pangan dan hortikultura. SUPAS2018 mencatat sekitar 10,14 juta ruta petani Indonesia atau 36,64 persen dari ruta tani bergelut di komoditas tanaman pangan.

Kendala dan Strategi

Kemiskinan ekstrem sesuai arahan presiden harus menjadi skala prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk itu diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menghasilkan strategi penanggulangan kemiskinan yang koprehensif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha (swasta) serta masyarakat perlu bergandengan untuk bekerja bersama dan bekerja sama.

TNP2K dalam websaitenya telah menuliskan strategi penanggulangan, yaitu memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembanguan yang inklusif. Strategi-strategi tersebut tentunya sangat membutuhkan pijakan yang kuat, pijakan pertama adalah data-data yang dapat menjadi dasar pertimbangan suatu rencana disusun.

Seperti dituliskan di atas bahwa pembahasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sebagian besar pada akhirnya akan bermuara pada pembahasan pertanian. Sehingga data-data yang digunakan sebagai dasar perencanaan hendaknya memanfaatkan data-data pertanian, baik dari karakteristik penduduk petani sebagai pelaku usaha di sektor pertanian dan juga karakteristik petani sebagai objek yang akan di”entaskan”. Karakter petani sangat dekat dengan budaya yang di anut selama ini.

Seperti adanya keyakinan bahwa menanam padi hanya dilakukan sekali dalam satu tahun, kalau memakskan melakukan tanam padi maka dapat dipastikan akan gagal. Menanam padi dilakukan pasca lebaran haji, sebelum itu lahan pertanian cenderung di biarkan. Mungkin ada pula yang meyakini hanya varietas tertentu yang boleh ditanam di wilayah tersebut, hanya teknik budidaya tertentu yang diterapkan, serta budaya-budaya lainnya yang ada di masyarakat petani.

Karakteristik petani sebagai masyarakat miskin ekstrem juga perlu diperhatikan, dan karakteristik ini kembali sangat dekat dengan budaya. Budaya kehidupan sehari-hari yang sudah mendarah daging dari nenek moyang. Mungkin di suatu wilayah makan “ikan asin” adalah makanan spesial sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi, sedangkan di wilayah lain ikan asin menjadi makanan yang memiliki nilai ekonomi rendah. Konsumsi nasi dari jagung bisa menjadi suatu kebanggaan atau perwujudan dari kesederhanaan meski sebetulnya dari sisi ekonomi mampu untuk mengkonsumsi nasi dari beras.

Selain itu juga perlu dipertimbangkan karakteristik dari infrastruktur di wilayah pertanian tersebut. hal ini sangat perlu mengingat penanggulangan kemiskinan ekstrem pasti akan berada pada infrastruktur atau memerlukan tambahan infrastruktur. Karakteristik yang berasal dari alam atau keyakinan terhadap suatu kondisi bersyarat untuk berdirinya sebuah infrastruktur. Dengan mengetahui karakteristik tersebut maka pada saat diperlukan dapat dilakukan intervensi. Seperti lahan yang ada di suatu wilayah akan digunakan untuk infrastruktur jalan, maka diperlukan data-data karakteristik lahan tersebut, sehingga jika ada kendala dapat diintervensi dengan teknologi. Lahan yang selama ini diyakini tidak akan berhasil untuk suatu komoditi, dengan intervensi teknologi maka lahan tersebut dapat menjadi lahan yang berpotensi untuk komoditi tersebut.

Setelah karakteristik masyarakat diketahui, perlu juga mengetahui bagaimana karakteristik dari penanggung jawab penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat mungkin memiliki karakteristik hampir sama. Tugas dan fungsi dari pemerintah pusat dan daerah sudah tertulis jelas. Untuk pihak swasta yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan ekstrem perlu diketahui karakteristiknya. Misalnya perusahaan-perusahaan dibidang pangan akan bergerak terkait peningkatan kualitas pangan masyarakat. Bila masyarakat melakukan konsumsi tidak seimbang dengan kondisi dan keperluannya, maka perusahaan bisa membantu. Perusahaan teknologi produksi pertanian dapat membantu sesuai karakteristik perusahaan tersebut.

Dengan adanya pengetahuan karakteristik dari masing-masing pihak yang bertanggung jawab, pemerintah pusat, daerah dan masyarakat serta perusahaan-perusahaan atau pihak swasta, maka kolaborasi akan sangat mungkin menghasilkan “irama yang indah”. Apalagi dalam rencana strategi yang diungkap diberbagai sumber akan bersifat bootom up, no one left behind, sekali selesai dalam batas waktu yang ditentukan serta tindak lanjut penanganan dapat diusulkan melalui posyandu kesejehteraan yang dikembangkan di kantong kemiskinan.

Data

Keindahan kolabarosi akan menghasilkan irama yang indah jika data-data diperlukan tersedia, tercukupi, terkini dan terjamin kesesuainnya dengan kondisi lapangan. Strategi bootom up meski berangkat dari kondisi makro dengan pendekatan sensus dapat menyasar mengarah pada kondisi mikro.

Sensus pertanian 2023 (ST2023) sangat mungkin menjadi alternative solusi dari permasalahan data. Ruang lingkup dari ST2023 tidak hanya mendapatkan karateristik petani sebagai unit usaha tapi juga sebagai penduduk, karakteristik infrastruktur juga menjadi salah satu objek. Tidak ketinggalan dalam ST2023 adalah karakteristik perusahaan-perusahaan pertanian yang tentunya sangat mungkin bersentuhan langsung dengan petani dan atau dunia pertanian.

Tag line ST2023 Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani, tentunya sangat tepat dan sejalan dengan semangat penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Dengan data yang berkualitas dari ST2023 tentunya akan menghasilkan pijakan-pijakan yang kokoh dalam penyusunan rencana strategis penanggulangan kemiskinan. Regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan mendasarkan pada data yang berkualitas, pastinya akan semakin memicu cepatnya penanggulangan kemiskinan. Data-data ST2023 yang berkualitas juga akan semakin meningkatkan ketepatan intervensi, bantuan dari pihak swasta dengan CSRnya.

Kesuksesan ST2023 Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani merupakan kesuksesan guna tercapainya kemiskinan ekstrem nol persen di 2024.

Wallahualam….