Komposisi susunan menteri kabiner kerja Jokowi jilid II telah rampung disusun. Jokowi memastikan 55 persen menterinya berasal dari professional dan 45 persen lainnya berasal dari partai politik.
Dalam hal ini, Jokowi menggaris bawahi bahwa yang mendapatkan jatah 45 persen itu adalah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Koalisi ini merupakan gabungan dari 10 partai politik yang berjuang bersama-sama memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu.
10 partai itu adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan PKPI.
Lantas, bagaimana nasib partai nonkoalisi yang berkeinginan bergabung dalam pemerintahan?
Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab mengingat beberapa waktu terakhir ini ada beberapa partai politik nonkoalisi yang melakukan manuver politik, mungkin supaya bisa diperhatikan Jokowi dan diberi jatah jabatan.
Nampaknya, Jokowi sudah memberikan sinyal terkait dengan jawaban pertanyaan tersebut. Mantan Wali Kota Solo ini mengisyaratkan bahwa "menolak" partai nonkoalisi untuk bergabung ke pemerintahan apabila hanya untuk meminta-minta jabatan. Jika sinyal ini benar, maka berarti kabinet kerja jilid II resmi tanpa koalisi 02 atau partai pendukung Prabowo-Sandi.
Sinyal atau isyarat Jokowi itu dilempar ketika menjamu Pimpinan Redaksi media yang diundang ke istana pada Rabu (14/8/2019). Sebagaimana dikutip dari katadata.co.id, pada saat pertemuan itu, Jokowi menjelaskan bahwa dengan dukungan 10 partai di Koalisi Indonesia Kerja, dia sudah mendapatkan suara sebesar 62 persen.
Jika ditambah lagi dengan suara Gerindra, Demokrat dan PAN, maka pasti jumlahnya tambah besar. Bahkan, jika ditambah PKS sekalian, maka jumlahnya bisa-bisa 100 persen. Bagi Jokowi, dukungan suara 62 persen sudah cukup untuk menjalankan pemerintahan. Hal itu dibandingkan dengan pengalaman Jokowi memimpin Solo dan DKI Jakarta beberapa tahun lalu.
Oleh karena itu, bergabung atau tidaknya Partai Gerindra, Demokrat dan PAN ke dalam koalisi pemerintahan, tentu tidak "ngefek" bagi Jokowi, terutama dalam hal pembentukan kabinet kerja jilid II. Karena, susunan kabinetnya sudah final dan Jokowi seakan tidak perlu dukungan suara lagi.
Akhirnya, tiga partai ini pun harus gigit jari untuk masuk di kabinet kerja jilid II.
Demokrat dan PAN Dukung Jokowi Tanpa Syarat
