Pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7/2019), akhirnya menuai pro dan kontra. Sebagian besar masyarakat dan rakyat Indonesia menyambut gembira pertemuan dua tokoh tersebut.
Namun, sebagian yang lain masih belum terima dengan pertemuan yang sangat bersejarah itu. Bahkan, Minggu (14/7/2019) kemarin, Prabowo mendapatkan serangan yang kurang mengenakkan dari Persaudaraan Alumni (PA) 212. Mereka menilai Prabowo kurang beradab.
Kritik pedas itu disampaikan oleh Kadiv Hukum PA 212 Damai Hari Lubis. Â Ia menilai sebenarnya Prabowo sudah menampakkan kurang beradabnya sejak Ijtimak ulama pertama dan disusul pula dengan ijtimak ulama kedua.
Pada ijtimak ulama kedua itu sebenarnya untuk mengajarkan kepada Prabowo bagaimana cara beradab terhadap ulama. Namun saat itu dia tidak konsultasi terlebih dahulu. Ditambah lagi saat bertemu dengan Jokowi pun, Prabowo dinilai tanpa konsultasi atau tabayun dengan PA 212.
Akhirnya, mereka menegaskan tidak lagi bersama Prabowo dan akan kembali dalam satu komando imam besar FPI Rizieq Shihab.
"Maka jelas kami 212 sesuai faktar sejarah, tidak atau bukan tunduk kepada PS melainkan kepada para ulama di bawah imam besar kami, HRS yang ada di Kota Suci Mekah," tutur Damai. (detik.com).
Fakta Ijtimak Ulama
Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa sih PA 212 kok sampai bilang Prabowo kurang beradab?
Jadi begini, pada Ijtimak ulama I yang digelar pada Minggu (29/7/2018), memutuskan nama capres-cawapres pilihan ulama. Saat itu, muncullah nama Prabowo Subianto sebagai capres dan untuk cawapresnya, ada nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad.
Namun faktanya, rekomendasi ini ternyata tak dilaksanakan oleh Prabowo. Pada Kamis (9/8/2018), Prabowo justru mengumumkan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya, bukan pilihan atau rekomendasi dari PA 212, tentunya mereka sakit hati karena usulannya tidak dihiraukan.
Sebulan kemudian, ijtimak ulama II digelar. Meski sedikit sakit hati, akhirnya PA 212 dan golongannya ini mengakui Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai capres-cawapres hasil ijtimak ulama.
