Mohon tunggu...
Mohammad Syarrafah
Mohammad Syarrafah Mohon Tunggu... Penulis - Penulis

Pernah belajar di TEMPO memungut serpihan informasi di jalanan. Bisa dihubungi di email: syarraf@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kompas "Turun Gunung", Rekonsiliasi Segera Terwujud

3 Juli 2019   07:55 Diperbarui: 3 Juli 2019   08:23 163
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Jokowi dan Prabowo berpelukan/Instagram @prabowo

Headline Harian Kompas Selasa (2/7/2019) kemarin, memang menyita perhatian banyak pihak. Koran yang sangat fenomenal ini seakan "turun gunung" untuk mendukung dan mendorong rekonsiliasi para peserta Pilpres 2019, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Setidaknya, ada dua judul headline yang diturunkan dalam laporan itu. Jika ditarik benang merahnya, kedua judul itu sejatinya satu tema, yakni PR Jokowi-Amin setelah ditetapkan pemenang Pilpres 2019, termasuk mendesaknya rekonsiliasi.

Judul pertama, Harian Kompas memuat wawancara khusus antara Pemred Kompas Ninuk Mardiana Pambudy dengan Presiden Jokowi. Saya ulang, Pemrednya langsung yang turun wawancara khusus.

Redaksi memberinya judul: "Jokowi: Kita Terbuka dengan Siapa Pun yang Ingin Bersama-sama". Tulisan dalam judul pertama ini bentuknya tanya jawab yang intinya Presiden Jokowi memastikan akan terbuka dengan siapapun yang ingin bersama-sama, yang ingin bekerja sama memajukan negera ini, karena ini negara besar dan persoalannya banyak.

Sebagai pemenang, memang selayaknya Jokowi merangkul pihak-pihak yang berseberangan. Saya kira, itu sudah dilakukan berkali-kali. Namun, hingga saat ini pihak Prabowo-Sandi yang seakan masih enggan untuk melakukan rekonsiliasi.

Oleh karena itu, Harian Kompas pun mengeluarkan jurus keduanya berjudul: "Penyatuan Butuh Langkah Konkret" dengan sub judul yang lebih jelas: "Contoh dari elite dibutuhkan untuk menyatukan kembali masyarakat yang terbelah karena pemilu. Penguatan kembali ideologi pancasila juga mendesak dilakukan".

Di judul kedua ini, Kompas kembali mendesak rekonsiliasi dan yang paling dibutuhkan adalah langkah konkret dari rekonsiliasi itu. 

Salah satu langkah konkret yang ditawarkan adalah contoh dan teladan dari para elite politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebab, jika para elite politik dan para tokohnya sudah bergandengan tangan, maka ke bawah sangat mungkin untuk bisa bergandengan tangan.

Desakan rekonsiliasi itu bukan hanya desakan dan opini semata. Namun, Litbang Kompas langsung melakukan jajak pendapat pada 26-27 Juni 2019. 

Dari 545 responden di 16 kota besar di Indonesia, 84 persen menyatakan, menyatukan kembali masyarakat yang terbelah pada pemilu lalu menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Inilah hebatnya Kompas, pasti lengkap dengan data dan penelitiannya.

Presiden Jokowi pun ternyata memiliki langkah-langkah untuk menyatukan masyarakat yang terbelah-belah. Salah satunya dia memastikan bahwa akan memperhatikan seluruh daerah dan rakyat Indonesia. 

"Jadi, tidak ada yang namanya daerah kalah (di pemilu) tidak diperhatikan. Jangan sampai ada rasa seperti itu," tegas Jokowi. (Kompas-2/7/2019).

Selain rekonsiliasi, jajak pendapat Kompas juga menunjukkan, penguatan Ideologi Pancasila harus segera dilakukan oleh Jokowi. Sebanyak 79,1 persen responden mengatakan penguatan Ideologi Pancasila mendesak atau sangat mendesak untuk dilakukan.

Dalam hal ini, Jokowi pun ternyata sudah mengantisipasinya dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Nah, kini sudah saatnya BPIP tampil menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dari dua judul tersebut, sangat jelas sekali framing yang dibangun oleh Kompas, yaitu desakan rekonsiliasi dan pentingnya rekonsiliasi demi keutuhan NKRI. Dalam hal ini, Kompas sedang menjalankan salah satu fungsinya sebagai media massa yang harus menjadi mobilisasi.

Menurut Mc. Quail (pakar komunikasi), fungsi mobilisasi media massa adalah media massa memiliki tanggung jawab atau tujuan untuk menyebarkan informasi dan mengampanyekan berbagai hal dalam bidang ekonomi, politik, negara, agama, dan permasalahan lain yang penting di masyarakat agar masyarakat tergerak untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Perilaku tertentu yang dimaksud Kompas dalam laporan kali ini adalah rekonsiliasi.  

Sejauh ini, saya masih yakin bahwa tidak hanya Kompas saja yang melakukan fungsi mobilisasi semacam ini. Tapi juga banyak media massa lain yang juga terus mendorong semua pihak, terutama Jokowi dan Prabowo untuk segera melakukan rekonsiliasi. 

Salah satu media yang juga framingnya selalu mengkampanyekan untuk rekonsiliasi adalah Harian Jawa Pos. Bahkan, di hari yang sama, Selasa kemarin, Jawa Pos menurunkan laporannya saat berbincang dengan Andre Rosiade, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi.

Dalam laporan yang berbentuk tanya jawab itu dipastikan bahwa Prabowo sudah ada rencana untuk melakukan rekonsiliasi dengan Jokowi. 

Namun, karena kesibukan keduanya, akhirnya sampai saat ini masih mencari waktu yang tepat untuk mempertemukan kedua tokoh ini. Bahkan, Andre juga merencanakan setidaknya pada Bulan Juli ini kedua tokoh nasional tersebut sudah harus dipertemukan.

Akhirnya, gayung pun bersambut. Ajakan untuk melakukan rekonsiliasi yang selalu disampaikan oleh Jokowi kini sudah disambut baik oleh kubu Prabowo. Mereka pun sudah ada rencana untuk bertemu. Kini saatnya kita tunggu rekonsiliasi itu.

Demi NKRI, wajib hukumnya kita rekonsiliasi!!!  

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun