Dilema UU Cipta Kerja atau Omnibus Law terhadap Para Pekerja, Buruh, dan Juga Inkonstitusional Bersyarat

 Sebagai gantinya, pengusaha hanya diwajibkan mempunyai planning penggunaan TKA, sebagaimana tertuang pada Pasal 81 poin 4 UU Ciptaker yg membarui Pasal 42 UU Ketenagakerjaan menjadi: 

 "Setiap pemberi kerja yg mempekerjakan energi kerja asing harus  mempunyai planning penggunaan energi kerja asing yg disahkan sang pemerintah pusat", suara UU Ciptaker. Kemudian, pemerintah pula mempersempit cakupan jabatan yg tidak boleh diduduki sang TKA. Sebelumnya, hal itu diatur pada Pasal 46 UU Ketenagakerjaan yg berbunyi apabila TKA

tidak boleh menduduki jabatan yg mengurusi personalia & jabatan-jabatan eksklusif yg diatur menggunakan keputusan menteri. Namun, pemerintah menghapus pasal tadi melalui pasal 81 poin 8 UU Ciptaker. Pemerintah hanya melarang TKA menduduki jabatan yg mengurusi personalia. Itulah beberapa problem dari disahkannya UU Cipta Kerja terhadap para pekerja dan juga buruh. 

Memang sangat memprihatinkan perihal tersebut yang secara tiba-tiba diketok palu. Anggota Komisi IX DPR RI angkat bicara soal pembahasan UU Cipta Kerja.  "Pembahasan UU Cipta Kerja cenderung dipaksakan dan dibahas secara kilat sehingga tidak transparan dan banyak menabrak beberapa aturan main dalam proses pembentukannya", tutur Anggota Komisi IX DPR RI. 

Ini akan merugikan bagi para pekerja seluruh Indonesia. Namun, dilain hal itu UU ini pun membuka peluang sangat besar bagi tenaga kerja asing (TKA) meski tenaga kerja lokal sendiri masih sulit mendapat kerja dari negaranya sendiri.

 Bukan hanya itu, Mahkamah Konstitusi telah memutus Inkonstitusional tentang Undang-Undang Cipta Kerja dengan bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa lahirnya UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang jelas, baku, dan sistem zat perundang-undangan. 

Selain beberapa perubahan ejaan dan Presiden, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa, bertentangan dengan prinsip pendidikan hukum dan peraturan, proses pengesahan UU No. 11 Tahun 2020  tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Itu harus dinyatakan sebagai hambatan formal. 

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mampu memahami persoalan obesitas regulasi dan duplikasi hukum, serta selain memberlakukan undang-undang ketenagakerjaan, omnibus yang bertujuan mempercepat investasi di Indonesia dan memperluas kesempatan kerja, kami mendesak pemerintah untuk mengadopsi undang-undang tersebut. Kami mengeluarkan aturan implementasi dan menerapkannya pada tingkat praktis.

 Oleh karena itu, Mahkamah menilai UU No. 11 Tahun 2020 telah dinyatakan inkonstitusional dengan syarat untuk menghindari ketidakpastian hukum dan mencapai efek yang lebih besar. Putusan inkonstitusionalitas bersyarat ini diambil karena Mahkamah Konstitusi perlu menimbang antara syarat formal pembentukan undang-undang 

dengan undang-undang yang juga memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dan juga mempertimbangkan tujuan dari dibuatnya UU Cipta Kerja.