5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).
Analisa Kasus Lembaga Pengawas di Indonesia
JAKARTA --- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kinerja badan dan lembaga pengawasan harus lebih efektif ke depan.
Menurutnya, Indonesia memiliki lembaga pengawas yang begitu banyak seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Kejaksaaan, Kepolisian, dan KPK. Semua lembaga tersebut dikatakan Jusuf Kalla atau JK, ikut mengawasi anggaran pembangunan negeri ini. Namun. di sisi lain, masih banyak ditemukan penyelewengan yang berdampak negatif pada pembangunan.
"Jadi dari segi pengawasan tidak kurang tapi harus ada sinkronisasi. Kalau mau dihubungkan pengawasan, kalau KPK makin banyak pasiennya artinya pengawasan tidak efektif. Efektif itu kalau berkurang," ujarnya saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi nasional pengawasan internal pemerintahan 2018 di kantor pusat BPKP, Selasa (17/7/2018). Dia pun menekankan, ke depan khususnya di daerah perencanaan anggaran harus lebih baik. Sehingga, efek positifnya bisa terasa dalam mengatrol pertumbuhan ekonomi.
Hal itu diungkapkan JK bukan tanpa alasan. Selama ini anggaran pemerintah setiap 10 tahun tumbuh 100%. Ironisnya, pertumbuhan ekonomi hanya ada di kisaran 5%. "Tentu antara lain karena anggaran rutin kita termasuk belanja barang tumbuh lebih tinggi ketimbang pembangunan.
Artinya kita harus rencanakan yang baik. Sehingga tumbuh anggaran belanja dan efeknya lebih tinggi kepada bangsa ini sehingga dapat dinikmati dan beri efek berkualitas ke kita semua," ujarnya
SolusiÂ
Semua lembaga bekerja dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan birokrasi yang bersih
Adanya sinkronisasi antara satu lembaga pengawas dengan lembaga pengawas lainnya.
Memberikan konsultasi terhadap instansi yang bersangkutan sehingga dalam proses operasionalnya dapat mencegah terjadinya segala macam kesalahan atau error.
