Pendidikan adalah pondasi pembangunan suatu bangsa. Di dalamnya, guru berperan sebagai agen perubahan utama yang membentuk generasi masa depan.Â
Namun, ketika pemerintahan menjadi pelit terhadap guru dan menganggap dana pendidikan sebagai pengeluaran daripada investasi, berbagai akibat negatif mulai muncul.Â
Dalam konteks ini, penelitian dan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang kurang memprioritaskan guru dan pendidikan dapat berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Penurunan Kualitas Pendidikan
Pemerintahan yang pelit terhadap guru cenderung membatasi dana yang dialokasikan untuk pendidikan. Ini bisa mengakibatkan kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan pelatihan yang memadai bagi para pendidik, memperbaharui kurikulum, serta memperbaiki fasilitas sekolah.Â
Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pendidikan secara keseluruhan, menghasilkan lulusan yang kurang siap menghadapi tuntutan dunia modern.
Ketidakpuasan Guru dan Stagnasi Profesionalisme
Ketika pemerintah tidak menganggap guru sebagai aset berharga, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di antara para pendidik. Insentif finansial yang minim, kurangnya kesempatan pengembangan profesional, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat memicu stagnasi dalam kemajuan profesional guru.Â
Akibatnya, banyak guru yang merasa tidak dihargai dan mungkin kehilangan motivasi untuk memberikan yang terbaik bagi siswa mereka.
Kurangnya Inovasi dan Kreativitas dalam Pembelajaran
Ketika dana pendidikan dianggap sebagai pengeluaran biasa, kemungkinan inovasi dalam proses pembelajaran menjadi terhambat. Guru yang tidak memiliki akses ke sumber daya atau pelatihan yang memadai mungkin cenderung menggunakan metode pengajaran konvensional yang tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa yang beragam.Â
Hal ini bisa menghambat perkembangan kreativitas dan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.
Kesenjangan Pendidikan yang Semakin Besar
Kebijakan pemerintah yang tidak memadai dalam hal pendidikan dapat memperkuat kesenjangan pendidikan yang sudah ada. Sekolah di daerah-daerah terpencil atau berpendapatan rendah mungkin akan menderita lebih banyak akibat dari kekurangan dana pendidikan.Â
Akibatnya, kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas dan peluang kesuksesan akan semakin membesar antara siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda.
Ketidakberlanjutan Pembangunan Sosial dan Ekonomi
Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menganggap dana pendidikan sebagai pengeluaran daripada investasi, pemerintah dapat menghambat perkembangan jangka panjang suatu negara.Â
Generasi yang kurang terdidik akan cenderung menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang lebih besar, menghambat potensi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial.
Dalam rangka membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya saing, pemerintah harus memperlakukan pendidikan dan guru sebagai investasi utama. Ini melibatkan peningkatan alokasi dana, pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberian insentif yang memadai kepada para pendidik, serta peningkatan akses terhadap pelatihan profesional.Â
Hanya dengan cara ini, masyarakat dapat meraih manfaat maksimal dari potensi pendidikan sebagai motor penggerak perubahan yang positif.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H