Puisi Gatot, Perintah Piting, Ada Udang Dibalik Rempang-Ecocity

"Kami mohon kepada bapak untuk menyampaikan bahwa kami tidak mau direlokasi. Dan untuk aparat saya harapkan harus menarik pasukan," pinta seorang warga yang ditemani masyarakat tempatan lainnya. "Kami pun masyarakat Rempang, Galang, tidak mau direlokasi dan tetap mempertahankan hak-hak kami," tutur seorang emak-emak warga warga Sembulang menceritakan langsung kepada tim Komnas HAM, bahwa mereka telah hidup turun temurun di kampungnya bahkan sudah sampai 7 keturunan Sabtu (16/09/2023, sumber BatamNow.com ).

Simaklah puisi karya Denny Januar Ali yang pernah dibacakan oleh Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2015-2017) Jenderal Gatot Nurmantyo. Puisi itu berjudul 'Tapi Bukan Kami Punya'.

..............................

Lihatlah hidup di desa, Sangat subur tanahnya, Sangat luas sawahnya, Tapi bukan kami punya

Lihat padi menguning, Menghiasi bumi sekeliling, Desa yang kaya raya, Tapi bukan kami punya

Lihatlah hidup di kota, Pasar swalayan tertata, Ramai pasarnya, Tapi bukan kami punya

Lihatlah aneka barang, Dijual belikan orang, Oh makmurnya, Tapi bukan kami punya

"Ini tangisan suatu wilayah, dulu dihuni Melayu,  kalau kita tak waspada, suatu saat bapak ibu sekalian, anak cucunya tidak lagi tinggal di sini" ujar Gatot sambil menyimpulkan isi puisi tersebut. Ini fakta tentang kondisi bangsa yang sudah lama terjadi. "Masalah kesenjangan, keadilan sosial ini kan permasalahan turun temurun yang jika tidak kita sikapi secara bijak, maka bisa membawa kita kepada 'air mata'(detiknews).

"Saya ingin menyampaikan oleh-oleh yang paling paten, bahwa hari ini Bapak Presiden menyaksikan penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan bernama Xinyi," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers, Jumat (28/7/2023). Bahlil mengungkapkan, Xinyi merupakan perusahaan industri kaca terbesar di dunia yang menguasai 26 persen pangsa pasar. Ia mengatakan, perusahaan tersebut berkomitmen membangun pabrik di Batam dan Rempang yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 35.000 orang.(Kompas.com)

Dari sinilah awal-mula rangkaian keriuhan di Rempang tanah Melayu itu terjadi. Seperti diketahui Isu relokasi warga Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau terus memanas. Rencananya, kedua pulau ini akan dikosongkan dan diserahkan kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) pada 28 September 2023. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Grha Kepri di Batam Centre, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyatakan perintah pengosongan pulau rempang adalah perintah Pemerintah Pusat,seperti dijelaskannya kepada Tempo.

Pemerintah memberikan hak pengelolaan dan pengembangan lahan Pulau Rempang kepada PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tomy Winata. Pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing. Informasinya, Kelurahan Sembulang menjadi titik awal pembangunan kawasan Rempang Eco-City. Di atas lahan sekitar 2 ribu hektare di Sembulang, ada 3 kampung pemukiman warga yang hendak direlokasi ke di Dapur 3, Sijantung, Pulau Galang di tenggara Pulau Rempang.

Nantinya, Rempang Eco-City akan fokus dikembangkan ke dalam 7 zona utama. Di antaranya zona industri, zona agro-wisata, zona pemukiman dan komersial, zona pariwisata, zona hutan dan pembangkit listrik tenaga surya, zona margasatwa dan alam, serta zona cagar budaya. Investor China Pengembangan proyek pulau rempang menjadi kawasan ekonomi hijau baru tersebut pertama kali kedatangan minat investasi dari produsen kaca terkemuka asal China yakni Xinyi Glass Holdings Ltd.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan investasi perusahaan asal Tiongkok Xinyi Group untuk pembangunan pabrik kaca di Pulau Rempang, Batam, akan batal jika lahan di kawasan yang ingin dikembangkan tak kunjung tersedia. "Kalau ini tidak selesai maka investasinya akan keluar, mungkin balik lagi ke Malaka. tadinya ini di Malaka, tapi karena Malaka tidak bisa menyiapkan waktu yang mereka mau maka dia ditarik ke Kota Batam. Maka kami hanya punya beberapa hari lagi, tim saya turun terus kita coba menyelesaikan penyediaan lahan 2.000 hektare. Dari kawasan tersebut, rencananya akan dibangun 13 proyek," kata Rudi saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9).

Sebelum Rempang, Xinyi Group sejatinya sudah punya investasi di Indonesia. Pada 2022, Xinyi Group investasi di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Gresik, Jawa Timur. Xinyi meneken perjanjian kerja sama dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) untuk menyediakan berbagai utilitas termasuk listrik, air, gas alam, pengolahan limbah, fasilitas telekomunikasi, internet, serta infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk mendukung pembangunan dan pengoperasian fasilitas produksi kaca KEK JIIPE.

Peluang Xinyi Group hengkang dari Pulau Rempang juga disuarakan Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. Dia bilang, sejumlah negara tengah merayu Xinyi Group untuk minggat dari Pulau Rempang dan berlabuh ke negaranya. "Mereka (Xinyi) datang ke kantor (Kemenko Perekonomian) bertanya mengenai insiden yang ada di Pulau Rempang, kami sampaikan kalau tidak ada masalah, ini hanya soal komunikasi saja," ujar Susiwijono, Kamis (14/9/2023).

Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menduga dikebutnya proyek Rempang Eco City lantaran adanya desakan dari investor China, Xinyi Group.Anthony mengaku miris dengan konflik Rempang yang dipicu penggusuran masyarakat yang melibatkan aparat. Dirinya tak mengharap, masalah ini berkembang menjadi konflik bernuansa SARA. Kalau itu terjadi, maka, bukan investor asing saja yang kabur, pengusaha dalam negeri juga minggat. "Kita kan punya pengalaman 1998-1999. Kebetulan di Rempang itu, investornya asal negara China. Jangan sampai ini berkepanjangan jadi konflik sosial," ungkap Anthony sebuah diskusi daring, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Dia menyampaikan, investor semacam Xinyi sangat sensitif dengan isu ras dan agama yang berujung konflik. Pemerintah pun khawatir hal itu akan berpengaruh pada kelanjutan investasi raksasa pabrik solar panel tenaga listrik tersebut. Kabarnya, sejumlah negara tetangga tertarik menggaet Xinyi untuk investasi di negaranya. Sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand hingga Vietnam dikabarkan membujuk perusahaan asal China itu untuk mengalihkan investasinya.PM Malaysia, Anwar Ibrahim, sangat agresif menarik investor. Apalagi, nilai investasi yang direncanakan Xinyi di Pulang Rempang, cukup jumbo yakni US$11,6 miliar. Atau setara Rp175 triliun.

Kekhawatiran Pemerintah Pusat itulah yang kemudian memunculkan kesan Pemerintah lebih berpihak berpihak pada Investor dalam menjalankan kesepakatan dengan China mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. Demi pembangunan Rempang Eco-city memaksakan masyarakat harus keluar, karena mereka ingin melaksanakan konsep eco city itu secara total dan tidak mau melibatkan masyarakat. Diksi 'pengosongan' digunakan seolah warga kampung-kampung tua melayu yg telah mendiami kawasan itu turun temurun tidak ada harganya di mata pemerintah. Tangisan warga Melayu Rempang di wilayah yang telah dihuni turun tenurun dan mempunyai sejarah yang panjang sama sekali tak digubris.

Sikap Pemerintah yang memaksakan kehendak dan terkesan  sangat tergesa-gesa menimbulkan tanda tanya di publik. Kenapa tidak berpikir untuk menschedule ulang?  Kenapa menggunakan diksi harus dikosongkan? Apa yang disembunyikan oleh Pemerintah? Kenapa Pemerintah tidak Transparan apa saja yang dimaksud proyek 'Eco-City, apakah hanya pabrik kacasaja?

Konsep ecocity pertama kali diajukan pada tahun 1975 dengan terbentuknya organisasi nirlama bernama Urban Ecology yang didirikan oleh sekelompok arsitek dan aktivis visioner termasuk Richard Register di Berkeley, California. Melanjutkan pengalaman ini, Register menciptakan istilah "ecocity" dalam bukunya tahun 1987 "Ecocity Berkeley: Building Cities for a Healthy Future." Selanjutnya  pada tahun 1992 Richard Register mendirikan Perusahaan nirlaba bernama Ecocity Builders.

Berikut adalah definisi kerja yang lebih panjang dari Ecocity Builders dan tim penasihat International Ecocity Framework & Standards (IEFS):

Ecocity adalah pemukiman manusia yang meniru struktur dan fungsi ekosistem alami yang mampu menopang dirinya sendiri. Ecocity memberikan kelimpahan yang sehat bagi penduduknya tanpa mengonsumsi lebih banyak sumber daya (terbarukan) daripada yang dihasilkannya, tanpa menghasilkan lebih banyak limbah daripada yang dapat diasimilasi, dan tanpa menimbulkan dampak buruk bagi dirinya sendiri atau ekosistem di sekitarnya. Dampak ekologis yang dialami penghuninya mencerminkan gaya hidup yang mendukung planet bumi; tatanan sosialnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan, keadilan, dan kesetaraan yang wajar.

Dapat disimpulkan bahwa Konsep ecocity  justru mengandung prinsip silahkan berinvestasi tetapi masyarakatnya tidak boleh terpinggirkan, Harus mencerminkan prinsip prinsip dasar keadilan dan kesetaraan. Lalu Mengapa Pemerintah dalam pembangunan kawasan Rempang Eco-City tetap memaksakan masyarakat keluar, memaksa pulau rempang dikosongkan? Bahkan memberi deadline? Ada apa gerangan?      

Pengamat Kebijakan Publik Gigin Pradianto mengungkapkan bahwa ada nama Erick Thohir dan Luhut Binsar disebut ada dibalik penggusuran Kampung Tua Rempang. Menurut Gigin Pradianto, penggusuran Kampung Tua Rempang tak lepas dari bisnis pribadi dari dua Menteri Kabinet Jokowi. Dalam akun TikToknya, menjelaskan keterlibatan nama Erick Thohir dan Luhut Binsar. Menurut Gigin adanya jejak Erick Thohir dan Luhut Binsar dalam penggurusan Kampung Tua Pulau Rempang membuat pemerintah serta Panglima TNI all out turun tangan (sumber DISWAY.ID).

Baru baru ini beredar pernyataan Panglima TNI Sumber yang memberi instruksi 'Piting' Warga Rempang yang Ngeyel, pernyataan Panglima TNI Yudo Margono di media sosial tersebut buntut kericuhan Pulau Rempang. "Ini berarti sudah masuk ke ranah pidana. Ya kalau seperti itu, ya nanti kita berikan. Sambungnya menjelaskan, ini sebenaranya tugas kepolisian, namun bila kepolisian tidak mampu, baru TNI yang maju. "Ya kan TNI-nya umpanya, masyarkatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000. Satu 'meting' satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu. Tahu dipiting nggak? ya itu dipiting aja satu-satu," sambungnya menjelaskan (tvonenews.com).

Gigin menjelaskan bahwa penggusuran Kampung Tua Rempang tak lepas dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di perairan Batam. Kenapa Rempang musti dikosongkan?  Karena tidak saja  daratan, lautnyapun akan mereka kuasai untuk proyek PLTS terapung di perairan sehingga Kampung Tua Rempang dan nelayan tidak akan bisa tinggal dan melaut di seluruh kawasan pulau Rempang. Pembangkit listrik tenaga surya apung (Floating Photovoltaic System) adalah serangkaian panel surya yang dipasang di atas struktur apung di atas perairan.

Rata-rata luas lahan yang dibutuhkan untuk per 1 megawatt (MW) mencapai 1-4 hektar, tergantung pada teknologi yang digunakan. PT MEG diketahui diberikan hak pengelolaan lahan mencapai 17.000 hektare yang mencakup seluruh pulau rempang hingga perairannya. Padahal luas daratan/lahan yang dihitung untuk menetapkan uang wajib tahunan (UWT) hanya16.583 hektare, selisih tersebut kemungkinan besar seluruh garis pantai dan perairannya turut dikuasai. Jika nantinya daya listrik tersebut akan dieksport ke Singgapura dengan kapasitas 600 MW dari Pulau Bulan (Batam) melalui kabel bawah laut. Maka luas  perairan yag akan dipakai antara 600 hingga 2400 hektar.

Proyek PLTS ini merupakan konsorsium perusahaan Indonesia antara Adaro Group mulik keluarga Thorhir yang di bawahi oleh Boy Thohir, kakak kandung dari Erick Thohir dengan perusahaan lainnya. Ada juga TBS Energy Utama milik Luhut Binsar Pandjaitan serta Medco Group dibawah Salim Group dan keluarga Panogoro. Sedangkan dari Singapura adalah Cable Corporation yang merupakan perusahaan pengelola asset (sumber DISWAY.ID).

Jika kita runut ke belakang, semua persoalan ini bermula dari Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Chengdu, China, Dalam rangka merayakan Sepuluh tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia-China pada 27-28 Juli 2023 lalu. Pertemuan tersebut atas inisiatif Presiden Xi Jinping. Kota Chendgu dipilih agar Presiden Jokowi terkesan dengan pembangunan kota, infrastruktur jalan dan kemegahan bangunan terluas didunia."Presiden Xi Jinping sangat cerdas karena mengetahui ambisi Presiden Jokowi ingin memiliki IKN namun belum punya investor dan tata kota barunya," kata Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulisnya Minggu (30/7/2023).

Bak gayung bersambut, rupanya  sihir Xi Jinping langsung bekerja sehingga presiden tidak perlu pikir panjang langsung menandatangani  8 kesepakatan baru dengan China Meski tanpa kehadiran para Menteri Koordinator Kebijakan Ekonomi, Menteri Keuangan dan Bappenas. Dalam kesempatan yang sama Jokowi juga menjadi saksi penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan bernama Xinyi, perusahaan industri kaca terbesar di dunia. Menurut pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute, Achmad Nur Hidaya yang dituturkannya di RMLO.ID, delapan Kesepakatan Ekonomi Xi Jinping-Jokowi baru tersebut perlu dilihat dengan cermat karena pengalaman sebelumnya kesepakatan ekonomi dengan China telah melahirkan banyak persoalan ekonomi dan social.

Ada tiga kehati-hatian Indonesia dalam kesepakatan ekonomi dengan China tersebut:
Pertama, kehati-hatian dalam menjaga stabilitas kawasan, pemerintah harus tetap kritis dan berhati-hati dalam mengelola dukungan China terhadap Indonesia dalam kepemimpinan ASEAN. Pastikan bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia tidak terkompromi. Kedua, Pemerintah harus lebih terbuka dan transparan dalam menyajikan bukti konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama dengan China. Diperlukan kajian yang mendalam untuk menghindari potensi risiko yang mungkin timbul dari kesepakatan bilateral. Ketiga, Pemerintah harus memastikan bahwa kemitraan dengan China memberikan keuntungan ekonomi dan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Prinsip kesetaraan dan kepentingan nasional harus dijunjung tinggi agar keuntungan dari kemitraan ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.