Mohon tunggu...
Kang Moenir
Kang Moenir Mohon Tunggu... Lainnya - Berproses menjadi sesuatu

Murid yang masih butuh bimbingan seorang Guru

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Desa "Mengepung" Kota, Strategi Bawaslu Perangi Politik Uang

14 Januari 2022   16:44 Diperbarui: 17 Januari 2022   09:45 272
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pihak pemberi perlu diingatkan karena perbuatan ini bisa diindikasikan tindak pidana pemilu. Sedangkan warga penerima juga harus diingatkan agar tidak mengorbankan hak politiknya dengan imbalan uang. Perlawanan masyarakat terhadap praktik politik uang ini sangat penting untuk memosisikan masyarakat sebagai good citizen dan sebagai kontrol roda pemerintahan.

Pasca deklarasi Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, perlu didorong keterlibatan stakeholder terkait terutama dari pihak pemerintahan desa untuk bersama-sama mendukung dan menjamin kerja-kerja pendidikan politik dapat berjalan maksimal dan terus menerus. 

Beberapa kegiatan lanjutan yang bisa dilakukan antara lain;  Bimtek penguatan kapasitas tim/forum warga sebagai bekal untuk melakukan pendidikan politik di masyarakat;  Aksi Bersama kampanye anti politik uang di setiap kegiatan warga; Khutbah jumat dengan meteri sosialisasi bahaya politik uang; Pemasangan rambu-rambu pengawasan pemilu; Workshop bersama para ahli pemilu dan penyelenggara pemilu untuk memberikan pendidikan terkait bahaya politik uang; Literasi atau pendidikan politik berbasis forum warga seperti di arisan RT/RW, pengajian, dan forum karang taruna dengan komponen materi yang disampaikan yaitu bahaya politik uang dan posisi masyarakat di negara demokrasi. 

Harus diakui, sejauh ini sangat jarang masyarakat Desa mendapatkan pendidikan politik yang baik. Maka, dengan pembentukan Desa Pengawasan maupun Desa Anti Politik Uang ini bisa menjadi langkah awal untuk terbentuknya tim/forum Desa yang selalu memberikan narasi politik positif di masyarakat secara berkala. Kita secara bersama-sama harus bisa mengembalikan Pemilu sebagai proses pelibatan warga negara ke dalam proses pemerintahan berdasarkan komitmen moral-rasional, bukan lagi politik transaksional. Jika masyarakat di desa di seluruh Indonesia bergerak menolak dan melawan praktik politik uang, hal itu akan mampu mengubah wajah demokrasi Indonesia di masa mendatang menjadi semakin baik.

Kalau Mao Zedong memiliki strategi desa mengepung kota dalam menjalankan revolusi di China dan Jack Ma si bos Alibaba menjadikan desa sebagai basis perekonomian digital yang menyulap Hangzhou menjadi pusat ekonomi digital China, maka berharap titik tolak perlawanan terhadap praktik politik uang melalui pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang ini bukanlah hal yang mengada-ada. Sebagaimana kata-kata sakti Bung Hatta tentang desa "Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa".

Salam Awas!!!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun