Penguatan Sistem Pajak dengan Teknologi Blockchain

Penguatan Sistem Pajak dengan Teknologi Blockchain

Berita tentang sistem pajak selalu tidak ada habisnya untuk selalu di benahi apalagi di tengah tantangan global dan perubahan ekonomi yang cepat di seluruh dunia. Pemerintah pastinya mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sistem perpajakan mereka. Salah satu teknologi yang potensial yaitu teknologi blockchain, dengan kemampuan teknologi blockchain untuk. Meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi blockchain menjadi kunci untuk memperkuat sistem pajak.

Transformasi digital dalam sistem pajak bukanlah hal baru. Banyak negara telah memulai sistem digital ini, indonesia seharusnya bisa mengambil langkah lebih jauh dengan memanfaatkan teknologi blockchain yang di kenal dengan karena keamanan yang tinggi dan kemampuan untuk menciptakan cataan yang tidak dapat di ubah dan transparan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia juga mengumumkan implementasi teknologi blockchain dalam sistem perpajakan nasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi DJP untuk memodernisasi sistem perpajakan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap administrasi pajak.

Teknologi blockchain

Sistem perpajakan sebenernya sebagai untuk membatu Pelaporan pajak di indonesia dalam upaya pendeteksian secara cepat dan akurat dan lebih mudah terorganisir dan transparan. Oleh karena itu penguatan sistem pajak perlu segera di lakukan.

Dengan implementasi blockchain, DJP akan mencatat semua transaksi pajak dalam jaringan blockchain. Setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak akan diverifikasi oleh jaringan komputer terdesentralisasi, memastikan bahwa data tersebut akurat dan tidak dapat dimanipulasi. Selain itu, penggunaan smart contracts akan memungkinkan otomatisasi dalam penghitungan dan pembayaran pajak, sehingga mengurangi kebutuhan untuk intervensi manual dan meminimalkan kesalahan.

Dr. Michael Dr. Michael Casey, yang juga co-author dari buku "The Truth Machine," percaya bahwa blockchain dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dia menyatakan bahwa teknologi ini dapat membuat proses perpajakan lebih transparan dan efisien, serta mengurangi kesalahan dan penipuan. Casey menekankan bahwa blockchain dapat memberikan audit yang lebih baik dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar.

Singapura telah membuktikannya teknologi blockchain dalam berbagai aspek pemerintahannya, termasuk perpajakan. Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) telah mengeksplorasi penggunaan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data pajak.

Australia juga telah membuktikannya dengan Australian Taxation Office (ATO) telah mengeksplorasi penggunaan blockchain untuk mengelola data perpajakan dan meningkatkan efisiensi. ATO menggunakan blockchain untuk memastikan integritas data transaksi dan memantau kepatuhan pajak.

Tutup celah manipulasi sistem perpajakan

Sistem perpajakan di indonesia memiliki kelemahan bila di akses secara serentak server bisa down atau tidak merespon sama sekali. Serta ada kesalahan dalam pengembalian pajak jika otoritas pajak salah menghitung jumlah pengembalian.

Vitalik Butherin (2024)

Menyampaikan blockchain, Smart contracts di blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi dan memproses pengembalian pajak secara otomatis. Smart contracts juga dalat meminimalisasi kemungkinan pemalsuan data.

Pengadopsian teknologi blockchain indonesia harus memperhatikan tiga aspek yaitu technology, organization, and enviroment (TOE).

Pemerintah harus memahami teknologi blockchain secara mendalam menyiapkan aturan yang memadai, meperhatikan kondisi padar dan industri serta menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Pengutan sistem pajak dengan teknologi blockchain sangat patut di pertimbangkan karena, blockchain dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan andal bila berhasil tidak menutup kemungkinan teknologi blockchain di jadikan alternatif untuk penguatan sistem pajak di indonesia.