Sistem perpajakan di indonesia memiliki kelemahan bila di akses secara serentak server bisa down atau tidak merespon sama sekali. Serta ada kesalahan dalam pengembalian pajak jika otoritas pajak salah menghitung jumlah pengembalian.
Vitalik Butherin (2024)
Menyampaikan blockchain, Smart contracts di blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi dan memproses pengembalian pajak secara otomatis. Smart contracts juga dalat meminimalisasi kemungkinan pemalsuan data.
Pengadopsian teknologi blockchain indonesia harus memperhatikan tiga aspek yaitu technology, organization, and enviroment (TOE).
Pemerintah harus memahami teknologi blockchain secara mendalam menyiapkan aturan yang memadai, meperhatikan kondisi padar dan industri serta menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Pengutan sistem pajak dengan teknologi blockchain sangat patut di pertimbangkan karena, blockchain dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan andal bila berhasil tidak menutup kemungkinan teknologi blockchain di jadikan alternatif untuk penguatan sistem pajak di indonesia.
