Rencana Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto untuk mengembangkan "Desa Tematik" seperti Desa Padi, Desa Jagung dan tematik lainnya sebagai bagian dari upaya ketahanan pangan di Indonesia, patut diapresiasi sebagai langkah inovatif dalam mengoptimalkan potensi desa. Namun, di balik rencana yang menjanjikan tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana komunikasi dan framing pemerintah dapat memengaruhi persepsi publik dan keberhasilan implementasinya. Dalam hal ini, teori Political Public Relations (PR Politik) dan Strategic Framing yang dikemukakan oleh Hallahan K. (2011) dapat menjadi pedoman penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif, memperkuat keterlibatan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program yang akan dijalankan.
1. Political Public Relations: Membangun Hubungan yang Kuat dengan Masyarakat Desa
PR politik berperan penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks "Desa Tematik untuk Ketahanan Pangan," rencana Menteri Desa memerlukan pendekatan yang tidak hanya informatif, tetapi juga partisipatif. Pemerintah harus membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat desa untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program.
PR politik dalam hal ini harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya sampai, tetapi dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat desa. Pendekatan ini dapat menghindarkan adanya kesalahpahaman atau resistensi dari masyarakat terhadap program yang mungkin dianggap asing atau sulit diterima. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) perlu memastikan bahwa masyarakat merasa memiliki "ownership" atas kebijakan tersebut. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan platform media sosial dan interaksi langsung, seperti yang disarankan oleh Hallahan, untuk mendengar umpan balik dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan mereka.
2. Framing Strategis: Menyampaikan Pesan yang Tepat untuk Memperkuat Dukungan
Framing atau pembingkaian adalah strategi komunikasi yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Hallahan menyebutkan bahwa framing adalah alat untuk membentuk persepsi publik melalui penekanan pada aspek tertentu dari suatu isu. Dalam hal ini, framing "Desa Tematik untuk Ketahanan Pangan" akan sangat menentukan bagaimana masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memahami tujuan dan manfaat dari program tersebut.
Penting bagi pemerintah untuk membingkai program ini sebagai sebuah upaya strategis yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Misalnya, framing dapat dilakukan dengan menekankan bahwa desa tematik merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kesulitan akses pangan di daerah-daerah tertentu.
Selain itu, framing dapat dimanfaatkan untuk menampilkan desa tematik sebagai inovasi yang memperkenalkan model pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga mengundang dukungan dari berbagai kelompok, mulai dari masyarakat desa itu sendiri, hingga aktivis lingkungan dan kelompok pemuda yang peduli pada isu-isu keberlanjutan. Pemerintah dapat memanfaatkan konten visual seperti video dokumentasi, infografis, atau cerita sukses dari desa-desa yang sudah menerapkan model ini untuk lebih memperkuat pesan yang ingin disampaikan.
3. Framing Positif dan Pengelolaan Citra Pemerintah
Salah satu tantangan terbesar dalam PR politik adalah mengelola citra pemerintah di mata publik. Program "Desa Tematik untuk Ketahanan Pangan" berpotensi menambah nilai positif pada citra Kemendes PDT jika dikemas dengan framing yang tepat. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menggunakan framing positif dengan menonjolkan keberhasilan program, menghubungkannya dengan kebijakan keberlanjutan, dan menggambarkan hasil jangka panjang yang dapat memperbaiki kualitas hidup di desa.
Framing positif akan memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat desa untuk menciptakan ketahanan pangan yang mandiri. Hal ini akan memberikan citra positif yang tidak hanya mendorong dukungan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pelaksanaan program.
