Permadani Bersejarah dari Timur
Laut China Selatan, laut semi tertutup yang  memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi dan membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan.. Laut ini memiliki potensi yang sangat besar dan strategis.  Membuat laut ini sebagai bagian dari jalur laut internasional untuk kapal dagang dan kapal perang. Jalur ini disebut sebagai "jalan raya maritim" karena besarnya lalu lintas kapal yang melintas di Laut China Selatan.
Kapal-kapal dari Asia Timur, Australia, India, Afrika, dan Eropa, saling berdagang satu sama lain dan melewati jalur perdagangan ini. Hampir sepertiga dari kapal dagang muatan besar dari berbagai negara melewati kawasan penting ini. Selain itu, Laut China Selatan berperan penting  sebagai jalur komunikasi internasional di mana kabel-kabel telekomunikasi melewati laut ini untuk menyambungkan negara-negara ke dalam dunia modern.
Laut China Selatan merupakan arteri perdagangan internasional dan nadi ekonomi modern. Berbagai barang seperti berlian dari Afrika, iPhone dari Vietnam, laptop dari Taiwan, minyak bumi dari Saudi Arabia, gas alam dari Qatar, mobil dari Jerman, dan banyak lagi harus melewati jalur ini untuk sampai ke pasar konsumen. Hal ini semakin menambah strategisnya Laut China Selatan dengan fakta bahwa wilayah ini berada di tengah Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, yang memiliki perkiraan penduduk hampir 4,2 miliar. Laut China Selatan bukan hanya nadi perdagangan internasional, tetapi juga nadi peradaban dunia. Pada tahun 2016, $3,4 triliun dari $16 triliun total perdagangan maritim melewati Laut China Selatan.
Laut China Selatan dikelilingi oleh 7 negara, yaitu Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, dan Taiwan. Negara-negara ini memiliki konflik sengketa atas berbagai wilayah. Seperti kedaulatan kepulauan Spratly, kepulauan Paracel, Scarborough Shoal, dan berbagai perbatasan di Teluk Tonkin. Bagi Indonesia, wilayah di utara kepulauan Natuna juga disengketakan, menjadi fokus utama Indonesia dalam sengketa wilayah ini.
Persengketaan di Laut China Selatan adalah masalah kedaulatan yang harus ditangani dengan tegas oleh Indonesia. Perbatasan laut yang telah ditetapkan dan diakui oleh hukum internasional harus dipertahankan tanpa kompromi oleh Indonesia. ini penting untuk menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan kemauan untuk menjaga kedaulatan lautnya, serta memperkuat posisinya di kancah internasional.
Laut China Selatan: Implikasi Strategis bagi Indonesia
Laut Natuna Utara memiliki signifikansi sejarah bagi masyarakat Melayu di Kepulauan Natuna. Sejak abad ke-19, laut di sekitar Kepulauan Natuna telah menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Riau-Lingga, yang kemudian dikuasai oleh Hindia-Belanda sesuai Traktat London pada tahun 1824. Pada akhirnya, kepulauan ini menjadi bagian dari Indonesia. Fakta ini diperkuat oleh keputusan UNCLOS tahun 1982 yang menetapkan batas wilayah teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif, mengakui wilayah perairan setiap negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, perlu bagi Indonesia untuk menegaskan kembali bahwa Natuna Utara adalah bagian integral dari kedaulatan Indonesia yang didasarkan pada hukum internasional.
Semakin agresifnya klaim Tiongkok terhadap wilayah laut Indonesia, terutama di Laut Natuna Utara, mendorong Indonesia untuk menegaskan posisinya secara tegas. Pemerintah Indonesia telah membuat peta resmi yang menunjukkan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang berada di utara Laut Natuna Utara. Indonesia menegaskan bahwa tidak akan mundur dalam menjaga kedaulatannya, bahkan dalam menciptakan wilayah geografis baru.
Tindakan ini memberikan sinyal kepada negara lain bahwa Indonesia serius dalam menjaga wilayahnya, mengingat posisi strategis Laut Natuna Utara dalam perdagangan internasional antara Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Tenggara, serta sebagai jalur utama bagi kapal yang melintasi Selat Malaka dan selat-selat lain di wilayah Nusantara.
Indonesia mengambil langkah tegas untuk mencegah gangguan dari pihak asing, terutama terkait klaim Tiongkok dalam sembilan garis putus-putus yang mengklaim 30 persen wilayah laut Indonesia di Natuna. Sejak 2010, ketegangan meningkat antara pemerintah Tiongkok dan Indonesia terkait masuknya kapal berbendera Tiongkok, yang mengklaim memiliki sejarah memancing di wilayah tersebut sejak zaman kekaisaran Tiongkok. Selain itu, nelayan berbendera Malaysia dan Vietnam juga kerap masuk ke dalam wilayah laut Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Konflik kedaulatan ini menimbulkan polemik yang bisa diungkapkan melalui kutipan dari Saint Augustine:
Dengan tidak adanya keadilan, apakah yang dimaksud dengan kedaulatan selain perampokan yang terorganisir?
Tiongkok secara agresif menanamkan klaimnya di Laut China Selatan dan merugikan negara-negara sekitarnya,  termasuk Vietnam, Filipina dan Malaysia. sejak 1974, Tiongkok sudah berseteru demi Laut China Selatan yang menegaskan klaimnya atas kepulauan Paracel, dilanjutkan pada 1988 memperebutkan Fiery Cross Reef, menyebabkan Vietnam kehilangan tiga kapal dan 72 orang. Selain itu, ditambah dengan Tiongkok yang menguasai pulau Mischief dan jatuh ke ZEE Filipina . Hal ini menggambarkan  konflik kepentingan dari Tiongkok dalam mengafirmasi klaimnya di hampir seluruh wilayah. .
Indonesia berhak secara hukum untuk menjaga kedaulatannya dengan argumen bahwa Tiongkok menggunakan garis demarkasi tanpa bukti peta yang jelas dan tanpa penjelasan yang memadai. Hal ini tidak sesuai dengan hukum internasional. Garis yang dibuat oleh Tiongkok sangat kabur, tidak memiliki definisi yang jelas, dan koordinat geografisnya tidak terhubung dengan baik jika semua garisnya digabungkan. Oleh karena itu, garis tersebut tidak dapat diakui sebagai perbatasan teritorial menurut hukum internasional.Â
Selain itu, klaim Tiongkok atas Laut China Selatan telah divonis ilegal oleh Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA), sementara Indonesia mendasarkan argumen hukumnya pada UNCLOS.
Pertahanan dan pengawasan maritim Indonesia menjadi prioritas untuk mencegah pelanggaran terhadap kedaulatannya. Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) harus bekerja sama dalam mengawasi wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. Meskipun wilayah tersebut mungkin tidak berpenghuni, tetap merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang harus ditegaskan.
Dalam melindungi wilayah maritim Indonesia, kapal-kapal sipil dan kapal-kapal militer yang bertujuan mengancam kedaulatan maritim Indonesia harus dicegah. TNI AL bertugas untuk mencegah kapal-kapal perang asing masuk ke perairan Indonesia, sementara Bakamla bertanggung jawab untuk menghalau kapal-kapal sipil ilegal yang masuk ke perairan Indonesia, karena jumlah kapal sipil ilegal yang masuk jauh lebih banyak daripada kapal perang dari negara lain.Â
Kasus pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah laut Indonesia, khususnya di Laut China Selatan, cukup banyak. Contohnya adalah ketegangan pada tahun 2016 ketika kapal pengawas perikanan Hiu 11 gagal menangkap kapal ikan ilegal KM Kway Fey 10078 asal Tiongkok karena dikawal kapal patroli Tiongkok saat mencuri ikan. Peristiwa lain terjadi pada akhir Mei 2016 ketika KRI Oswald Siahaan menangkap kapal Gui Bei Yu di Laut Natuna. Penangkapan Gui Bei Yu disikapi keras oleh pemerintahan RRT yang menegaskan bahwa kapal tersebut tidak melanggar hukum karena berada di wilayah penangkapan tradisional Tiongkok.Â
Menanggapi respon itu, Presiden Joko Widodo menegaskan kedaulatan laut Indonesia di Laut Natuna dengan mengadakan rapat terbatas di perairan Natuna pada 23 Juni 2016. Hasil rapat menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia dan menunjukkan bagaimana Indonesia secara tegas menegakkan kedaulatan lautnya tanpa menerima kompromi dalam permasalahan kedaulatan tersebut.
Penjagaan kedaulatan wilayah Laut China Selatan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai bangsa yang besar, penting bagi kita untuk melihat sejarah agar dapat menata rencana kita sekarang. Indonesia harus memahami bahwa Laut China Selatan sejak dahulu merupakan wilayah di mana pasukan asing masuk ke Indonesia. Contohnya adalah invasi Mongol di Kediri, Jawa pada 1293, serta serangan Jepang ke Hindia Belanda pada 1941, di mana Laut China Selatan menjadi rute utama mereka untuk masuk ke wilayah Indonesia yang padat penduduk seperti Sumatra dan Jawa. Laut China Selatan dan Kepulauan Natuna adalah gerbang masuk Indonesia bagi kekuatan-kekuatan besar dari Asia Timur. Jika sisi pertahanannya tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan malapetaka yang lebih besar bagi Indonesia. Berikut adalah cara untuk melihatnya:
Tiongkok yang berhasil mereformasi ekonominya di bawah Deng Xiaoping pada 1970-an kini menjadi pengimpor minyak terbesar kedua di dunia..Mayoritas minyak yang diimpor berasal dari Timur Tengah dan Afrika pun  harus melewati Selat Malaka. Dilema ini mendorong Tiongkok untuk membangun pos-pos militer dan menerapkan kebijakan agresif di Laut China Selatan, dengan mengabaikan UNCLOS. Hal ini menggambarkan keinginan Beijing untuk mengendalikan jalur perdagangan di sekitar selat tersebut.
Indonesia harus memahami dengan baik bahwa 90% perdagangan Tiongkok melewati jalur strategis Selat Malaka. Selat ini menawarkan rute maritim utama antara Samudra Hindia dan Laut China Selatan, menghubungkan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah dengan negara-negara Indo-Pasifik, terutama negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Seperempat dari barang dunia sepertiga minyak bumi diperdagangkan melewati Selat Malaka . Ini  membuat Laut China Selatan dan Selat Malaka sangat strategis.
Menghadapi Ancaman: Strategi Indonesia di Laut China Selatan
Melihat strategisnya wilayah Laut China Selatan bagi berbagai negara , Indonesia harus memiliki strategi konkret dalam menjaga kedaulatan lautnya. Indonesia perlu mengimplementasikan strategi maritim yang unik dengan memanfaatkan posisi strategisnya. Sebagai contoh, Iran memanfaatkan posisi strategisnya di dekat Selat Hormuz dengan menerapkan strategi militer berbasis Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Strategi ini bertujuan untuk mengendalikan akses di dalam lingkungan operasinya, serta membatasi lawan memasuki wilayah operasional. Strategi ini dinilai sangat efektif dalam menghadapi lawan dengan kemampuan militer yang lebih tinggi.
A2/AD yang harus difokuskan Indonesia adalah Sea Denial, strategi untuk mencegah musuh menggunakan laut. Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan geografisnya di Selat Malaka dan Kepulauan Riau dengan fokus pada ranjau laut, misil anti-kapal, drone, dan kapal selam. Indonesia dapat menaruh ranjau laut di sekitar Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan Kepulauan Riau untuk mencegah jalur perdagangan digunakan oleh pihak musuh dalam kondisi perang. Sehingga, berdampak besar pada perekonomian negara yang berani mengganggu kedaulatan Indonesia.
Menurut tulisan Nathan Freler dari CSIS, tantangan Anti-Akses (A2/AD) bertujuan untuk mencegah tentara musuh masuk ke medan asing atau menggunakan ruang bersama global secara efektif. Dalam istilah militer, ini berarti menolak hak pangkalan, pementasan, transit, dan terbang secara menyeluruh. Instrumen A2 mencakup kemampuan jarak jauh seperti rudal balistik, kapal selam, senjata pemusnah massal, serta aset ruang angkasa dan rudal siber ofensif. Sedangkan AD memberikan hambatan besar bagi ahli strategi musuh untuk masuk dan beroperasi efektif di medan perang. Ancaman AD yang mematikan muncul dari jarak dekat dan efeknya meningkat jika pasukan musuh masuk ke medan perang atau medan yang tidak menentu untuk operasi gabungan. Strategi ini mempersulit musuh untuk membangun kehadiran efektif di wilayah atau kepentingan musuh. Tantangan AD ini sangat mematikan dan dapat menyerang kerentanan musuh di lima ranah utama: udara, laut, darat, ruang angkasa, dan ruang siber.
Penguatan kapabilitas kapal laut kita juga harus dipertimbangkan, mengingat A2/AD sangat efektif dalam mencegah musuh menggunakan laut kita. Namun, untuk memenangkan peperangan, kita harus menghancurkan ancaman tersebut dengan baik. Kita tidak harus memiliki teknologi paling mutakhir, tetapi kita hanya perlu mencontoh dari negara lain. Contohnya adalah permainan perang Amerika Serikat bernama Millennium Challenge 2002. Perang itu mendemonstrasikan bahwa kekuatan laut Amerika Serikat yang lebih unggul bisa dikalahkan oleh Iran yang lebih lemah.Â
Bagaimana caranya? Pihak Iran menggunakan taktik lama dengan bergantung pada komunikasi menggunakan pengendara motor untuk mengirimkan pesan ke pasukan di medan tempur dan sinyal cahaya gaya Perang Dunia II untuk meluncurkan pesawat tanpa komunikasi radio. Pihak AS melumpuhkan radar Iran, namun Iran berhasil mengelabui pertahanan AS dengan meluncurkan lebih banyak rudal jelajah daripada yang bisa ditangani oleh pertahanan AS. Dalam waktu 10 menit, tim Iran berhasil menghancurkan sebagian besar armada AS dengan serangan bunuh diri yang dilakukan menggunakan kapal cepat yang sarat dengan bahan peledak dan sulit dideteksi oleh tim AS. Karena permainan ini memalukan bagi AS, mereka mengubah peraturan permainan agar pada akhirnya mereka yang menang.
Namun, apa pelajarannya? Indonesia dapat memanfaatkan apa yang kita punya saat ini. Tidak perlu yang paling canggih; selama dapat digunakan secara cerdik, maka dapat memberikan dampak besar bagi musuh yang lebih kuat. Sejarah juga membuktikan demikian. Contohnya, pada Perang Rusia-Jepang 1905, Perang Vietnam 1957-1975, Invasi Afghanistan oleh Uni Soviet dan kemudian Amerika Serikat dengan sekutunya adalah gambaran penting dari bagaimana pihak yang lebih besar belum tentu bisa mengalahkan pihak yang lebih kecil. Perlunya strategi yang cerdik agar dapat mencegah musuh yang lebih besar mengganggu dan memastikan kedaulatan wilayah Indonesia.
Dukungan internasional harus menjadi kunci bagi Indonesia agar kedaulatan kita dapat terjamin. Mengingat sepanjang sejarah, kemenangan pihak yang lebih lemah dapat terjamin dengan adanya dukungan internasional, atau setidaknya dukungan dari pihak-pihak kuat dalam ranah internasional. Contohnya adalah Jepang dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Mereka sebelumnya memiliki aliansi dengan Britania Raya sejak tahun 1902, yang diperbarui dua kali pada tahun 1905 dan 1911. Perjanjian ini membantu Jepang dalam menentang kekuasaan Rusia di Asia. Meskipun Inggris tidak ingin bermusuhan dengan Rusia, kolaborasi dengan Jepang memberikan Jepang kesempatan untuk memenangkan Perang Rusia-Jepang tahun 1905.
Contoh lainnya adalah bagaimana Indonesia dapat memenangkan perang kemerdekaannya melalui bantuan internasional, dalam bentuk pengakuan ataupun bantuan dari negara-negara besar dan organisasi internasional. Perang atau persengketaan tidak dimenangkan semata di medan tempur, tetapi yang terpenting dimenangkan di meja perundingan. Indonesia telah memenangkan argumentasi di meja internasional bahwa kita secara sah mengikuti aturan dari UNCLOS dan sah dalam kedaulatan laut kita. Di sini, Tiongkok tidak memiliki kuasa legalitas. Indonesia lebih unggul dalam hukum internasional, dan jika terjadi eskalasi konflik mengenai sengketa ini, Indonesia akan mendapatkan simpati internasional yang lebih besar dibandingkan Tiongkok.
Dengan pertimbangan ini, Indonesia dapat memanfaatkan dua aspek penting dalam menjaga kedaulatannya: pertama, pertahanan melalui penegakan hukum oleh Bakamla dan pengamanan oleh TNI AL terhadap ancaman dari negara lain di wilayah laut Indonesia; kedua, taktik yang cerdik untuk mengakali lawan yang jauh lebih kuat. Selain itu, Indonesia juga harus memperluas diplomasi internasionalnya untuk mendapatkan dukungan kuat dari dunia internasional dan menghindari intimidasi dari pihak-pihak yang ingin mengganggu kedaulatan Indonesia di wilayah Laut China Selatan. Dengan demikian, Indonesia dapat menegaskan posisinya di dunia internasional sebagai negara yang mampu mempertahankan kedaulatannya di udara, laut, dan darat, yang semuanya adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dipertahankan.
Footnote
Anglo-Japanese Alliance | Russo-Japanese War, Imperialism & Diplomacy. (1998, July 20). Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/Anglo-Japanese-Alliance
Gatra, S. (2023, October 5). Geopolitik Laut Natuna Utara dalam Konteks Politik Luar Negeri Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2023/10/05/08471471/geopolitik-laut-natuna-utara-dalam-konteks-politik-luar-negeri?page=all
IPDForum. (2023, October 26). ‘Malacca Dilemma’ a major security challenge for PRC. Indo-Pacific Defense Forum. https://ipdefenseforum.com/2023/10/malacca-dilemma-a-major-security-challenge-for-prc/
Sengketa Laut China Selatan dan Ancaman Kedaulatan Indonesia – Kompaspedia. (2024a, April 23). Kompaspedia. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sengketa-laut-china-selatan-danancaman-kedaulatan-indonesia#:~:text=Laut%20China%20Selatan%20merupakan%20persilangan,sepuluh%20negara%20sehingga%20rawan%20sengketa.
Sengketa Laut China Selatan dan Ancaman Kedaulatan Indonesia – Kompaspedia. (2024b, April 23). Kompaspedia. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sengketa-laut-china-selatan-danancaman-kedaulatan-indonesia#:~:text=Laut%20China%20Selatan%20merupakan%20persilangan,sepuluh%20negara%20sehingga%20rawan%20sengketa.
Zenko, M. (2015, November 5). Millennium Challenge: The Real Story of a Corrupted Military Exercise and its Legacy. War on the Rocks. https://warontherocks.com/2015/11/millennium-challenge-the-real-story-of-a-corrupted-military-exercise-and-its-legacy/
Freier, N. (2016, April 8). The Emerging Anti-Access/Area-Denial Challenge.Â
Meeting the anti-access and area-denial challenge. (n.d.). https://csbaonline.org/uploads/documents/2003.05.20-Anti-Access-Area-Denial-A2-AD.pdfÂ
