Akhir-akhir ini masyarakat digemparkan oleh kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta menuju Penajam Paser Utara, yang berlokasi di Kalimantan Timur. Kebijakan ini menuai banyak diskusi dan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia, baik itu yang mendukung maupun yang menolak wacana dari perpindahan ibukota ini. Namun, dalam tulisan ini, saya akan membahas mengapa sepanjang sejarah bangsa Indonesia, dan juga sepanjang Indonesia dijajah Belanda, tidak pernah ada usaha yang signifikan dari pemerintah kolonial maupun Indonesia dalam memindahkan ibukota Indonesia keluar dari Jakarta. Apa yang membuat Jakarta begitu spesial dalam pemerintah pusat Indonesia dan Hindia Belanda?
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.508 pulau. Lima pulau terbesar di Indonesia adalah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jika dibentangkan dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur, Indonesia memiliki panjang sekitar 5.245 kilometer. Jarak ini setara dengan jarak dari London ke Moskow, atau dari Lisbon ke Istanbul.
Indonesia adalah negara yang sangat beragam, dengan lebih dari 700 suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda. Keragaman ini merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Selain suku bangsa besar seperti Jawa, Sunda, Melayu, Batak, dan Minangkabau, masih banyak suku-suku lain yang juga ada di Indonesia. Luas wilayah dan keberagaman ini membuat ibukota dari negara Indonesia harus merepresentasikan keberagaman dari Indonesia, yang mana selama ini Jakarta merepresentasikan hal tersebut.
Indonesia adalah negara yang sangat beragam dan luas sejak zaman dahulu. Kerajaan Majapahit, yang berpusat di kota Trowulan di Jawa Timur, adalah kerajaan yang paling mirip dengan Republik Indonesia saat ini. Kisah ibu kota Indonesia, Jakarta, dimulai pada abad ke-5, ketika ibu kota Tarumanagara dipindah ke Sunda Kelapa, atau nama lama dari Jakarta, dan menjadi pusat perdagangan antara Tarumanagara dan dunia luar. Kemudian, Sunda Kelapa dikuasai oleh Belanda pada abad ke-17. Pemerintah kolonial mengganti nama kota menjadi Batavia, yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan militer Belanda di Indonesia. Kota Batavia semakin berkembang dengan datangnya penduduk dari banyak wilayah di Nusantara dan bahkan seluruh dunia, membuat Batavia menjadi kota metropolitan dan salah satu kota pusat perdagangan di Asia Tenggara. Setelah Indonesia merdeka, nama Batavia diganti menjadi Jakarta yang kita kenal sekarang.Â
Jakarta menjadi ibu kota Belanda selama ekspansi mereka di Nusantara selama 350 tahun, dan kemudian menjadi ibu kota Indonesia hingga tahun 2022. Alasan-alasannya bervariasi, termasuk:Â
- Lokasi Jakarta yang strategis di pesisir utara Pulau Jawa membuatnya mudah diakses oleh transportasi laut dan udara. Hal ini karena Jakarta terletak dekat dengan Selat Malaka dan Selat Sunda, yang merupakan jalur perdagangan utama di Asia Tenggara.
- Infrastruktur yang ada di Jakarta sudah memadai untuk mendukung kegiatan pemerintahan Indonesia dan Hindia Belanda. Jakarta memiliki gedung-gedung pemerintahan, rumah sakit, sekolah, dan pusat bisnis yang memadai. Contoh infrastruktur tersebut adalah:
- Gedung-gedung pemerintahan: Istana Merdeka, Gedung DPR/MPR, dan Gedung Kementrian.
- Rumah sakit: Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Fatmawati, dan Rumah Sakit Pondok Indah.
- Sekolah: Universitas Indonesia.
- Pusat bisnis: Kawasan Mega Kuningan, Sudirman, dan Thamrin.
- Tenaga kerja Indonesia memiliki kualitas yang terampil dan berpengalaman di berbagai bidang, seperti ekonomi, hukum, dan teknologi. Hal ini menopang pemerintah pusat dalam menjalankan keputusan dari Jakarta.
Jakarta kini sudah semakin padat penduduk dan tidak lagi dapat menampung pertumbuhan penduduk. Hal ini ditambah dengan permasalahan lain seperti banjir, polusi udara, dan kemacetan lalu lintas. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat pemindahan ibu kota semakin dibutuhkan dalam upaya mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta dan pemerataan pembangunan yang tidak hanya di Jakarta, namun mulai menyebar ke seluruh Indonesia.Â
Proposal untuk memindahkan ibu kota Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Pada tahun 1919, pemerintah kolonial membentuk sebuah komisi untuk mempelajari kemungkinan pemindahan ibu kota dari Batavia (sekarang Jakarta) ke lokasi yang lebih terpusat dan jauh dari garis pantai. Meskipun komisi ini merekomendasikan pemindahan ibu kota ke Bandung, Jawa Barat, rekomendasi ini tidak pernah diimplementasikan.
Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengusulkan untuk memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat. Namun, proposal ini juga ditolak dan tidak menghasilkan perubahan lokasi ibu kota.
Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur akhirnya terealisasi pada era Presiden Joko Widodo. Ibu kota baru yang bernama Nusantara ini dirancang untuk menjadi kota yang modern, hijau, dan ramah lingkungan. Lokasi yang dipilih untuk ibu kota baru juga memiliki signifikansi yang strategis bagi Indonesia, mengingat lokasinya yang sentral di tengah-tengah Indonesia, yang membuat akses dari ibu kota ke daerah Indonesia yang luas semakin mudah. Lokasi ibu kota baru juga terletak di jalur perdagangan internasional, yang dapat menjadi potensi perekonomian baru di Indonesia.
Namun, ada juga permasalahan yang akan dihadapi dalam pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, antara lain:
- Biaya pemindahan ibukota yang sangat besar.
- Pembangunan infrastruktur penopang ibu kota dari awal di Kalimantan Timur menghadapi banyak kendala, seperti:
- Transportasi umum: IKN masih belum memiliki jaringan transportasi umum yang memadai. Hal ini akan menyulitkan masyarakat untuk mengakses ibu kota baru.
- Kawasan bisnis: IKN juga belum memiliki banyak kawasan bisnis yang berkembang. Hal ini akan menyulitkan masyarakat untuk mencari pekerjaan di ibu kota baru.
- Sekolah: IKN juga belum memiliki banyak sekolah yang berkualitas. Hal ini akan menyulitkan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di ibu kota baru.
- Gedung-gedung pemerintahan: IKN juga belum memiliki banyak gedung-gedung pemerintahan yang memadai. Hal ini akan menyulitkan pemerintah untuk menjalankan tugasnya di ibu kota baru.
Namun, mengingat alasan pemindahan ibu kota, keputusan untuk tetap melanjutkan pemindahan ibu kota semakin dibutuhkan. Ada banyak dampak positif yang dapat dicapai jika ibu kota Indonesia berada di kawasan yang lebih tersentralisir di Indonesia, yang akan melahirkan pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia harus tetap bekerja keras dalam mengatasi semua permasalahan yang akan dihadapi agar pemindahan ibu kota dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana awal.
