Upaya menggiring supaya pasangan Risma-Wisnu didukung secara aklamasi sudah pula dilakukan Wisnu ketika mengumpulkan pimpinan parpol di Rumah Dinas Wakil Walikota pada Selasa, 16 Mei 2015. Kecuali PPP, ada 9 parpol turut serta dalam pertemuan tersebut: PDIP, Demokrat, PKB, PKS, Gerindra, Golkar, Hanura, dan Nasdem.
Belakangan, ada Koalisi Majapahit yang beranggotaan 6 parpol memunculkan 4 Calon Walikota-Wakil Walikota Surabaya hasil verifikasi yang dilakukan di kantor DPD II Golkar setempat pada Jumat, 24 Juli 2015. Koalisi Majopahit sudah memverifikasi 4 Cawali dan 4 Cawawali.
Untuk cawali yaitu Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin, Direktur Memorandum Sukoto, Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror Djuraid, dan pengusaha Sutjipto Joe Angga. Sedangkan untuk cawawali adalah pengusaha Basa Alim Tualeka, Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Ahmad Suyanto, Ketua Bidang Seni Budaya DPC Demokrat Surabaya Siswandi, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Surabaya M. Alyas.
Namun, hingga masa pendaftaran berakhir, ternyata Koalisi Majapahit belum mengajukan pasangan calonnya. Menurut sumber, besar kemungkinan Gerindra dan PKS bakal mengusung Dhimam Abror Djuraid dan Sutjipto Angga. Gerindra dan PKS sudah siap untuk mengusung Abror-Angga.
Elektabilitas Risma di Surabaya memang sulit ditandingi, sehingga membuat partai-partai di luar PDI-P masih enggan mengusung calonnya. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mengejutkan menyebut Walikota Tri Rismaharini sebagai figur yang bersih dan cocok sebagai sosok untuk kampanye antikorupsi.
Risma dinilai KPK berhasil membuat sistem transparan di pemerintahannya selama 5 tahun. “Warga susah cari figur dan dia membuat sistem dengan transparan,” kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, di seminar anti korupsi “Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan” di Graha Sawunggaling, Pemkot Surabaya, pada Selasa, 26 Mei 2015.
Risma juga disebut sebagai salah satu inspirator daerah lain guna membangun kota yang bersih. Bayang-bayang kemungkinan Risma-Wisnu "tertunda" mengikuti Pilwali Surabaya 2-15, jelas membuat pasangan calon PDI-P ini getar-getir. Makanya, muncul "gugatan" yang mengarah suara aklamasi parpol tadi.
Karena, jika hingga akhir masa perpanjangan tidak ada yang mendaftar, maka Pilwali Surabaya 2015 akan ditunda pada Pilkada Serentak 2017. Jika memang Pilwali Surabaya 2015 ditunda, dikhawatirkan DPP PDI-P menyodorkan calon lainnya di luar Risma-Wisnu.
Sebab, kabarnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sendiri sebenarnya kurang sreg dengan figur Risma-Wisnu. Ini terlihat dari lamanya rekomendasi DPP PDI-P atas Risma-Wisnu. Ada kemungkinnan yang dicalonkan nanti adalah Indah Kurnia, anggota DPR-RI. Namun, karena elektabilitas Risma masih tinggi di Surabaya, Megawati "terpaksa" mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Risma-Wisnu.
Namun, jika saat perpanjangan ini ternyata masih ada pasangan calon yang mendaftar, Risma-Wisnu sulit ditandingi. Itulah yang kemungkinan saja bisa terjadi. Artinya, setelah mengakhiri jabatannya pada 20 September 2015, maka posisi Walikota Surabaya akan diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) hingga Pilwali Surabaya 2017.
Bola pencalonan kini ada tangan parpol peserta Pilwali Surabaya, bukan KPU Kota Surabaya. Karena, memang yang berwenang mengusulkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya ini adalah parpol. Sehingga, jika Pilwali Surabaya 2015 ini ditunda, itu adalah kesalahan parpol yang tidak siap menghadapi Risma-Wisnu.@
