Kebijakan tentang Guru yang Tak Pernah Jelas

Apakah kebayang di benak para capres gaji guru honorer atau KKI di DKI Jakarta yang tempatnya mungkin saja hanya beberapa meter dari istana negara?

Saat ini, guru honorer atau guru KKI (guru yang direkrut oleh pemda) masih bergaji UMR. Meskipun dia sarjana, bahkan ada pascasarjana. 

Padahal,  gaji pekerja KKI lain seperti  penyapu jalan atau pembersih sungai yang hanya memerlukan ijazah SMP, atau kalau di sekolah penjaga sekolah atau caraka sekolah yang juga hanya bekerja untuk benda benda mati digaji UMR juga. 

Artinya apa? Artinya,  para pemimpin negeri ini masih abai terhadap pendidikan. Bagaimana mungkin mereka bicara tentang persaingan global dengan kondisi pendidikan yang dikelola asal asalan?

Bagaimana pun juga, bicara kualitas pendidikan jelas tak mungkin dilepaskan dari pembicaraan tentang kesejahteraan guru.  Guru yang hidup dalam himpitan hutang tentu tak mungkin diharapkan mampu mengembangkan diri. 

Guru yang tak mampu mengembangkan diri tentu tak mungkin diharapkan  dapat mengembangkan peserta didik.  Bagaimana guru mampu membeli kuota internet atau membeli buku untuk mengisi ruang pemikirannya?

Anehnya,  Kemendikbudristik malah sibuk dengan aneka aplikasi yang memberatkan guru. Alih-alih berupaya meningkatkan kapasitas guru, malah menjadi monster dengan aneka pekerjaan,  bahkan disertai dengan aneka ancaman. 

Guru profesional yang selama ini dituju oleh Kemendikbudristik juga mendekati gagal total.  Sudah puluhan tahun tetapi tetap saja tak kunjung selesai. Bahkan ada upaya upaya terstruktur untuk menghilangkan program sertifikasi guru karena dianggap membebani. 

Kemudian muncul program baru ambisius melalu Guru Penggerak.  Sebentar lagi program ini juga pasti akan gagal karena tidak pernah jelas sebagai program jangka panjang pengelolaan guru.

Program Guru Penggerak lebih cenderung sebagai program Nadiem Makarim.  Jika Sebentar lagi Nadiem lengser,  tak ada yang bisa menjamin program ini akan diteruskan oleh penggantinya.