Satu Tanah Air, Satu Bangsa, Kenapa Belum Satu Data?

Sumpah Pemuda akan diperingati pada hari ini, atau setiap tanggal 28 Oktober. Kita semua tahu, berkat tekad membara dari para pemuda seluruh negeri tercetuslah sumpah untuk menjadi satu, bersama. 

Walaupun belum merdeka, tetapi bayangan kemerdekaan sudah di depan mata. Sudah dibayangkan hendak ke mana kita menuju. 

Sebagai generasi penerus, kita wajib bersyukur. Wujud rasa syukur itu antara lain tetap menjaga utuh kesatuan negeri. Jangan sampai tercabik-cabik oleh kepentingan politik sesaat. Jangan sampai menyesal kemudian. 

Jika sudah hampir seabad penyatuan tanah air ini terjadi, kenapa penyatuan data begitu sulit dilakukan. Data selalu saja berubah ubah sesuai dengan kepentingannya. 

Data kemiskinan, misalnya, jika untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan membengkakkan jumlah penduduk miskinnya. Akan tetapi, jika data kemiskinan akan dipergunakan untuk pemberian prestasi, maka data kemiskinan daerah menjadi berkurang berlipat-lipat. 

Data beras saja selalu berbeda antara data BPS dengan data kementerian pertanian. Demikian juga data di kementerian kesehatan. Demikian data di kementerian pendidikan. Demikian data di kementerian dalam negeri. 

Wajar jika banyak kebijaksanaan yang salah arah. Lebih mengerikan lagi jika korupsi datang dari kesimpangsiuran data yang disengaja. Misalnya saja di kementerian sosial. 

Data bukan sekadar data. Data adalah juga penyimpangan. Setiap data ada rupiahnya di sana. 

Jika kita bertekad untuk memberantas korupsi, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah perbaikan data. Regsosek menjadi pintu gerbang dalam melakukan perbaikan data. Setiap periode haris ada perbaikan data. 

Data yang akurat akan menyulitkan para koruptor melakukan aksinya. Mereka tak bisa bermain main dengan angka karena ada angka akurat sebagai rujukan. 

Pencegahan korupsi juga bisa dilakukan dengan baik jika di negeri ini ada data tunggal. Tak ada perbedaan jumlah panen tahun ini antara kementerian pertanian dengan BPS. Sehingga peluang untuk impor sebagai pintu korupsi akan tertutupi. 

Pemutakhiran data dan penunggalan data sudah saatnya dilakukan. Semua kebijakan harus berasal dari data tunggal terbaru. 

Masih ada waktu untuk berbenah. Kalau kita sudah dapat menyatukan tanah air dan bangsa, sudah saatnya data pun disatukan. 

Selamat hari "Sumpah Pemuda".