Heru Tak Perlu Menjadi Antitesis Anies

Reformasi telah membalik semua.  Seakan program-program Orde Baru buruk semua.  Seakan-akan kita hidup dari titik nol kembali.  Sehingga banyak hal menjadi berantakan. Banyak hal menjadi buntu.

Ada yang mengatakan bahwa Jokowi antitesis SBY.  Sehingga Anies juga harus berpikiran antitesis terhadap Jokowi jika ingin terpilih menggantikan Jokowi.  Sejarah menjadi terpotong-potong.  Tak ada kesinambungan.

Hari ini Heru Budi Hartono menduduki yang kemarin ditinggalkan Anies.  Heru tak perlu menjadi antitesis dari Anies.  Ada program-program Anies yang memang harus diganti.  Ada program yang cukup ditukikkan. Dan ada juga program yang harus diteruskan.

Meneruskan program Anies yang sudah bagus bukan sebuah cela.  Membongkar program yang belum bagus juga bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai pengabaian.

Yang harus dihindari Heru adalah pengabaian program hanya untuk menunjukkan pendahulunya jelek.  Misalnya saja, jika pada saat Anies gubernur dibangun jalur sepeda, maka Heru tidak perlu membongklarnya dan memulai program dari titik nol.  Program jalur sepeda yang digagas Anies sudah bagus, jika dalam perjalanannya masih ada masalah maka cukup masalahnya yang diselesaikan bukan programnya yang dihentikan atau diabaikan.

Beberapa waktu lalu muncul gagasan tentang perlunya GBHN sebagaimana pernah dilakukan oleh Soeharto.  Ada keunggulan penggunaan GBHN dalam penjalanan sebuah pemerintahan.  Karena, setiap pemerintah akan melalukan program-program yang nyambung.  Tidak ada program yang selalu dimulai dari nol.  Juga tidak ada program yang mendadak berhenti.  Apalagi hanya karena alasan tidak mau menguntungkan presiden sebelumnya.

Memang kesinambungan pembangunan itu sangat diperlukan.  Tanpa kesinambungan, akan banyak hal terbuang percuma.  Mungkin, kita akan membayang pada pembangunan taman yang selalu dibongkar pasang hanya dalam jangka waktu yang tak seberapa.  Sehingga kesannya hanya untuk menghilangkan jejak korupsi.

Jakarta memiliki anggaran paling besar dibanding provinsi lainnya.  Wilayah Jakarta sendiri tidak luas.  Sehingga pemanfaatan anggaran yang besar tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.  Tapi kenapa di Jakrta pula fenomena kekumuhan begitu terhidang di depan mata?

Tidak mungkin membenahi Jakarta hanya dalam waktu sekejap.  Gubernur, siapa pun dia, tak bisa main sim salabim sehingga semua persoalan Jakarta langsung minggat.  Semua harus melalui perencanaan.  perencaan yang cermat.  Karena, mafia anggaran juga selalu menunggu kesempatan.

Sebagai orang yang sudah malang melintang di Jakarta, Heru tentunya tidak asing lagi dengan persoalan Jakarta.  Tidak perlu belajar lagi.  Harus langsung tancap gas.  Teruskan apa yang sudah baik dari Anies, perbaiki yang belum baik.  Tapi jangan abaikan.  Tak perlu menjadi antitesis dari Anies.