Waktunya Menghapus Beberapa Kementerian

Untuk apa ada kementerian sosial? Ketika tak ada malah lebih bagus. Karena kementerian itu justru yang menjadi masalah. Demikian, kiranya kesimpulan yang dapat diambil ketika Gus Dur menghapus kementerian sosial yang waktu itu masih bernama Departemen Sosial. 

Demikian juga keberadaan Kemkominfo yang dulu bernama Departemen Penerangan.  Daripada pusing dengan hoaks dari berakhir dengan definisi hoaks hanya karena pemerintah melalui Kominfo bilang hoaks. 

Tanpa Kementerian Kelautan juga kemungkinan besar kesejahteraan nelayan justru lebih baik. Sehingga, keberadaan KKP dinilai malah menjadi beban. Lalu, untuk apa ada KKP? 

Untuk apa pula ada Kementerian Tenaga Kerja? Sepertinya imbauan tentang ketidaknaikan UMR tahun 2021 justru kurang mencerminkan pembelaan terhadap pekerja. Terus untuk apa ada Kemnaker? 

Guru juga sudah diurus masing-masing pemda. Sekolah juga yang bangun pemda. Kalau cuma ngurusin kurikulum, untuk apa ada Kementerian Pendidikan? 

Kementerian Pertahanan juga untuk apa. Biar saja seperti polisi yang semuanya diatur sendiri. Polisi saja bisa jalan, masa mabes TNI tak bisa? 

Dan tentunya masih banyak lagi kementerian yang lebih baik tak ada deh.  Apalagi kalau kementerian cuma dijadikan jatah jatahan partai. Kalau sudah begini, berarti sudah salah bahkan dari niatnya. 

Seharusnya seorang yang menjadi menteri itu adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri.  Bukan berarti harus orang kaya. Karena justru banyak orang kaya yang belum selesai dengan kekayaannya.  Mereka akan terus menumpuk numpuk kekayaannya hingga liang kubur. 

Kalau sudah selesai dengan diri sendiri, berarti pula sudah selesai dengan urusan partai. Jangan sampai ada kesan yang begitu dalam di hati rakyat negeri ini, bahwa para menteri dari partai itu adalah pengumpul pundi pundi partai. Seorang Menteri bekerja bukan untuk negara dan rakyat nya tapi sudah direndahkan menjadi petugas pencari dana partai. 

Tak ada yang tahu sampai kapan KKP dan Kemensos ditangkap jabatani. Akan tetapi, tetap saja kedua kementerian itu berjalan dengan baik, bahkan mungkin lebih baik justru setelah diduakan. 

Kalau demikian, kenapa gak digabungkan saja. Misalnya, KKP gabung dengan Kementan. Tapi, jika Kementan juga tak dibubarkan karena tak guna juga. Kalau Kementan dibubarkan, bisa gabung dengan kementerian yang ada. 

Kenapa Kemensos ada di bawah Menko Kesra saja? 

Begitu, Pak Jokowi. Sekarang bukan waktu resuffle tapi waktunya untuk Meng efisienkan kementerian. Maksudnya, buang saja atau hapus saja kementerian yang tak guna. 

Kementerian terlalu gemuk. Sehingga penangkapan oleh KPK menjadi waktu untuk menguruskan jumlah kementerian. 

Semoga ada yang dicokok KPK lagi, sehingga usulan saya semakin rasional. Eh  janganlah.