PJJ Berlanjut, Jangan Lupakan Anak-anak Kurang Mampu

Mas Menteri bertindak cepat. Sudah diputuskan untuk melanjutkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring hingga kondisi sudah betul betul memungkinkan. Keselamatan anak anak adalah segalanya. 

Belum banyak daerah yang masuk zona hijau. Kemungkinan besar hanya beberapa daerah di luar Jawa. Karena kota kota besar di luar Jawa pun sudah banyak yang zona kuning, bahkan beberapa zona merah. 

Setelah pelaksanaan PJJ sekitar tiga bulan, seharusnya sudah ada kajian yang mendalam tentang pelaksanaan PJJ tersebut. Jangan sampai kesalahan yang sama akan terjadi di masa mendatang. 

Persoalan jaringan memang sudah banyak sekali dikeluhkan. Karena banyak daerah yang harus melaksanakan PJJ tetapi jaringan internet bisa diakses kalau siswa naik ke bukit terlebih dahulu. 

Hanya saja , karena hal ini berkaitan dengan instansi lain, koordinasi harus lebih ditekankan. Daerah daerah yang melaksanakan PJJ tapi internet masih kadang-kadang, harus segera dilakukan pembenahan. 

Hal lain yang dikeluhkan selama PJJ adalah beban muatan materi yang terlalu berat.  Materi kurikulum yang seharusnya untuk kondisi tatap muka, tak mungkin dipaksakan dalam kondisi darurat pembelajaran daring.  Harus ada kurikulum khusus atau perampingan materi kurikulum yang ada hingga beban muatan tak terlalu membebani para siswa. 

Belum terdengar ada upaya untuk hal ini. Padahal waktu pembelajaran baru akan segera dimulai di minggu ketiga bulan Juli ini. Jangan sampai guru dibikin bingung antara menyelesaikan beban kurikulum dengan menyederhanakan materi dengan kondisi darurat saat ini. Mas Menteri sering mengatakan bahwa guru boleh merumuskan materi esensial, tapi orang orang dinas kadang ngeyel dengan materi yang ada di kurikulum. Akhirnya, guru yang disalahkan dari semua sudut. 

Persoalan yang lebih krusial adalah nasib anak anak yang kurang mampu.  Jika hanya tak punya pulsa, dana BOS dapat dipakai, walaupun di banyak sekolah beljm dilakukan juga dengan alasan aturan pelaporan belum jelas sehingga takut terkena pasal pidana di kemudian hari. Akhirnya, meski harus dipaksakan oleh orang tua, persoalan pulsa sudah dapat sedikit tertangani oleh mereka sendiri karena birokrasi tak pernah mau bergerak cepat. 

Anak anak kurang mampu di Jakarta saja banyak. Orangtua di PHK sehingga tak ada pemasukan. Kadang HP yang dipunyai pun melayang.  Apalagi jika orang tuanya memang sudah menganggur dari sebelum pandemi ini. Mereka tidak memiliki alat komunikasi nya. Padahal, tak mungkin melakukan PJJ jika tak ada minimal HP. 

Sekolah juga tak mungkin membelikan mereka HP, membelikan pulsa saja ribet.  Mereka benar-benar tak belajar selama PJJ. Jumlahnya tak banyak. Tapi, hampir ada satu orang di setiap satu kelasnya.