Demokrasi Berpengaruh terhadap Kesejahteraan?

Ada banyak upaya untuk mengukur model korelasi antara kedua variabel tersebut, khususnya yang bersifat kuantitatif. Kerja sama antara Bappenas RI dengan the United Nations Development Program (UNDP) menghasilkan model pengukuran bertajuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). 

Setelah berkutat selama kurang lebih tiga tahun dalam memformulasi model pengukuran ini, tahun 2009 IDI dipublikasikan. Ada tiga indikator utama yang diukur, yakni aspek kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, serta kelembagaan politik.

Merujuk pada data yang dirilis BPS RI, sejak 2016 hingga 2018 (tiga tahun terakhir), IDI mengalami peningkatan. Pada 2016 IDI berada pada angka 70,9, kemudian naik menjadi 72,11 pada 2017, hingga berada pada posisi 72,39 pada 2018. Ada fenomena menarik yang bisa dipelajari dari publikasi IDI ini. Pada rentang 2009-2013, IDI berada pada level di bawah 70 (<70), tetapi pada 2014-2018 angkanya sudah bergerak naik menjadi di atas 70 (>70). 

Secara keseluruhan, merujuk pada tingkat IDI dari 2009-2018, demokrasi Indonesia bisa dikatakan berada pada level 'sedang'. Dengan berkiblat pada model ini, maka secara sederhana konklusi yang bisa ditarik adalah butuh penguatan pada tiga indikator tersebut agar kualitas demokrasi bisa melejit naik, tidak lagi berada pada level 'sedang'. 

Lantas bagaimana model ini bisa menjelaskan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan? Bukankan demokrasi adalah alat, bukan tujuan? Demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk demokratisasi kebijakan untuk menguatkan tiga indikator yang diukur pada hakikatnya merupakan variabel antara untuk menuju objektif yang sebenarnya.

Merealisasikan kesejahteraan

Dengan menggunakan IDI sebagai 'dahsboard' demokrasi, langkah selanjutnya yang bisa ditempuh adalah mencari model pengukuran lain yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menemukan relevansinya. Model pengukuran ala IDI harus disandingkan dengan model pengukuran IPM. 

Inilah yang diharapkan dapat membentuk model komprehensif dalam menautkan antara demokrasi dan kesejahteraan. IPM sendiri pada hakikatnya merupakan model pengukuran kuantitatif yang diproduksi oleh BPS RI untuk menakar kinerja pembangunan di suatu kawasan berdasarkan tiga faktor dasar, yaitu kapasitas dasar penduduk yang meliputi umur panjang dan kesehatan, tingkat pengetahuan, serta level kehidupan masyarakat yang layak.

Secara teknis ketiga faktor tersebut akan diturunkan menjadi beberapa indikator yang akan diukur lebih jauh mencakupi angka harapan hidup, angka melek huruf, lama rata-rata sekolah, serta kemampuan daya beli. Meskipun diakui bahwa terminologi kesejahteraan sangatlah luas, setidaknya penetapan beberapa indikator tersebut dapat menjadi batasan yang proporsional dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya langkah teknis yang dilakukan adalah melakukan analisa mendetil dan kasus per kasus untuk setiap wilayah di Indonesia. Dari analisa tersebut dimungkinkan untuk diperoleh gambaran yang utuh perihal korelasi antara demokrasi dan kesejahteraan di Indonesia, baik Indonesia secara holistik, maupun bobot masing-masing daerah.

Realitas Indonesia hari ini bisa dikatakan sangat menantang. Kita sudah memasuki era 22 tahun pasca reformasi. Globalisasi juga semakin bermetaformosis dalam bentuk yang paling canggih, tidak dapat kita hindari! Pola relasi antarbangsa juga semakin menukik ke arah bipolarisme yang mana satu dua negara saat ini sedang melebarkan hegemoni masing-masing.