Mengangankan Muhammadiyah yang Inklusi

Perhelatan Muhammadiyah, organisasi yang memiliki pengikut cukup besar di indonesia menarik perhatian khalayak luas di ngeri ini. Tak hanya mereka yang ada di dalam organisasi, melainkan juga yang berada di luar organisasi. Bukan kelas-kelas elit dalam kehidupan sosial, tetapi juga kaum awam dan kelas sosial di bawah garis  kemiskinan. 

Orang tentu tak mengharapkan Muhammadiyah hanya berkutat pada persoalan agama, tetapi juga menyentuh seluruh arena penghidupan masyarakat.

Kita menangkap kehendak besar Muhammadiyah dalam mengabdikan diri kepada warga masyarakat secara luas. Setidaknya semangat kerkemajuan yang terus digaungkan itu menjanjikan perubahan-perubahan yang signifikan. 

Apalagi tema Muktamar ke-48 tahun ini mengusungkan gerakan besar 'Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta.' Sebuah semangat yang membangun harapan di tengah-tengah situasi sosial dan politik saat ini, berbagai prediksi akan menghadapi goncangan ekonomi global, dan pikuk politik nasional menuju tahun 2024.

Muhammadiyah, tentu juga akan mengaitkan gerakan perubahannya dengan berbagai kesepakatan pada tingkat global. Misalnya, isu-isu mengenai perubahan iklim dengan berebagai dampak seriusnya dalam kehidupan bangsa, isu mengenai resesi ekonomi, ancaman perang global, dan kemiskinan dalam skala internasional.

Selain itu, penting juga memasukkan isu mengenai Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang menjadi indikator penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030 ke dalam agenda Muktamar. 

Ada juga isu global lain yang mesti menjadi perhatian organisasi bentukan K. Ahmad Dahlan ini, terkait dengan penguatan peran gender dan pengembangan inklusi sosial yang menjamin adanya keterlibatan semua orang, termasuk berbagai kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan remaja.

Akses Perempuan

Memperhatikan hasil sidang tanwir, dari 39 nama calon pengurus Muhammadiyah, tampaknya semua berjenis kelamin laki-laki yang terindikasikan dari daftar nama yang beredar di media online. Dengan demikian dari 13 nama yang akan diambil dari 39 calaon itu tentu saja mengindikasikan Muhammadiyah belum mempertimbangkan keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah hasil Muktamar ke-48.

Memang semua paham, Muhammadiyah memiliki saya organisasi Aisyiyah yang beranggotakan para perempuan anggota Muhammadiyah. Namun, jika posisi perempuan yang duduk di struktur Muhammadiyah tentu akan memiliki nilai dan cara pandang yang berbeda dalam perumusan-perumusan berbagai keputusan yang akan dikeluarkan Muhammadiyah ke depannya. 

Tidak menutup kemungkinan keputusan organisasi akan menjadi bias gender, dengan absennya perempuan dalam struktur kepemimpjan pusat.

Misalnya, saat akan merumuskan kebijakan organisasi mengenai perubahan iklim akan memiliiki cara pandang terhadap berbagai situasi global terhadap perubahan cuaca ekstrim yang kesemuanya akan memerngaruhi kehidupan perempuan.

Sebut misalnya, ketersediaan air bersih, dan kesehatan reproduksi perempuan yang memiliki perbedaan dengan laki-laki, dan karenanya membutuhkan perhatian yang lebih. Kebijkana ini akan terkait erat dengan penurunan AKI dan AKB di Indoensia.

Selebihnya, soal partisipasi penyandang disabilitas dalam kepemimpinan Muhammadiyah penting mendapatkan peluang. Sehingga mereka akan memberikan pengaruh terhadap kebijakan organisasi dengan menggunakan perspektif mereka sebagai penyandang disabilitas. Hadirnya penyandang disabilitas dalam strurktur organisasi akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengembangan program pendidikan dan kesehatan.

Hadirnya penyandang disabilitas akan menjamin Muhammadiyah akan mendorong adanya kebijakan universal design yang akan memnbuka aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mengkases layanan pendidikan dan kesehatan yang memiliki jangkauan cukup luas sampai ke pelosok negeri, bahkan yang berada di wilayah terluar Indonesia.

Dengan aksesibiltas yang terbuka ini, akan membantu para penyandang disabilitas untuk memperbaiki tingkat pendidikan yang bisa mereka jangkau. Dan pada akhirnya akan memperbaiki tingkat ekonomi mereka dengan terbukanya peluang kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas.

Belum soal masyarakat adat. Seberapa jauh Muhammadiyah memikirkan keterlibatan mereka dalam kepemimpinan organisasi. Masyarakat merupakan kelompok yang selama ini diabaikan oleh banyak kelompok, dan sebagiannya juga menjadi korban dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Mereka tergusur dari tanah mereka sendiri, terbuang dari tempat tinggal dan tanah kelahirannya.

Ketercapaian semangat 'Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta' tentunya harus memperhatikan tiga kelompok rentan selama ini terpinggirkan dari pusaran pembangunan di negeri ini.

Selamat Bermuktamar .....