A. DEFINISI HUKUM TATA NEGARA
Konstitusi adalah bidang hukum yang mengkaji asas dan norma yang tertulis ataupun yang hidup dalam realitas norma adat negara yang berkaitan dengan:
1. Konstitusi yang berisi kesepakatan perundingan bersama dari komunitas orang-orang yang berjuang untuk hidup bersama di negara ini
2. Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya.
3. Mekanisme hubungan antar institusi
4. Prinsip hubungan antara otoritas negara dan warga negara.
Keempat unsur dalam definisi hukum tata negara tersebut di atas, pada intinya adalah hakikat konstitusi itu sendiri sebagai objek utama kajian hukum tata negara (constitutional law).
B. RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA
Ruang Lingkup Hukum Tata Negara adalah Struktur negara sebagai organisasi yang mencakup wilayah, rakyat, perkara hukum, jaminan kebebasan hak asasi manusia, pengakuan internasional, dan lembaga-lembaga negara dengan adanya ketentuan batas kewenangan dari kewenangan satu lembaga dengan kewenangan lembaga lainnya.
C. Â BEBERAPA HAL YANG DIATUR OLEH HUKUM TATA NEGARA
Hukum tata negara mengatur struktur negara sebagai organisasi. Negara sebagai organisasi memiliki lembaga-lembaga negara yang dibatasi kekuasaannya dengan mengatur tugas dan wewenangnya yang dituangkan dalam konstitusi. Konstitusi dibuat. oleh pemerintah bersama rakyat untuk kepentingan bersama, sehingga kekuasaan keduanya juga dibatasi didalam aturan konstitusi agar tidak ada yang memiliki kekuatan absolut
D. ILMU HUKUM SEMAKIN POPULER SEIRING PERKEMBANGAN ZAMAN
Alasan semakin lama ilmu hukum semakin popular karena banyak khasus yang terjadi, dan hukum sendiri menjadi peranan penting bagi manusia sebagai pemberi makna atas kehidupan Manusia serta menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial kehidupan bermasyarakat.
E. KONSTITUSI DIBUAT OLEH NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYATNYA
Ada dua macam konstitusi yaitu :
1) Konstitusi tertulis
2) Konstitusi tak tertulis.
Pendiri-pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan seluruh arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan undang-undang dasar 1945 sebagai "Revolutie Grondwet" yang memiliki gagasan revolusi indonesia yang berjiwa nasional dan sosial demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara indonesia dimanapun dia berada dan warga negara asing yang berada di indonesia. Dengan demikian, walaupun pada saat itu UUD 1945 masih memuat 37 singkatan, UUD 1945 sudah memenuhi tiga dokumen ketatanegaraan yang disyaratkan oleh ketentuan umum Ajaran Konstitusi.
Konstitusi perlu lebih stabil daripada produk sah lainnya, karena Konstitusi negara pada dasarnya adalah hukum dasar tertinggi, termasuk masalah administrasi nasional. Jadi kesimpulannya adalah konstitusi dibuat oleh pemerintah untuk keluasan dalam suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.
