Sukabumi, 24 Maret 2021. Kecamatan Pelabuhan Ratu. Pungli atau Praktik Pungutan Liar kerap terjadi di masyarakat, khususnya pada area wisata. Aksi pungli yang terjadi sering kali dilakukan pada tempat - tempat wisata yang memiliki tingkat keramaian pengunjung yang tinggi. Seperti tempat wisata pantai yang berada di wilayah pelabuhan ratu.
Berdasarkan laporan dari kecamatan pelabuhan ratu, Pungli yang terjadi pada kawasan pelabuhan ratu, biasanya dapat berupa penyalahgunaan lahan parkir, yang memiliki tarif lebih besar daripada biasanya. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), Nomor 12 tahun 2014, bahwa pembayaran parkir yang sudah ditetapkan adalah sebesar Rp 5 ribu untuk sepeda motor, dan mobil seharga Rp 10 ribu.
"Namun berdasarkan sejumlah laporan masyarakat, dan tiket karcis parkir yang di area tersebut, tertulis sebesar Rp 7,5 ribu bagi motor, dan mobil mencapai Rp 15 ribu," ucap Dadang Sujana
Seperti yang dikatakan oleh perwakilan camat dari pelabuhan ratu, Kepala Sub. Umum dan Kepegawaian "tingkat kenaikan harga yang tidak wajar biasanya terjadi pada lahan parkir di area wisata pelabuhan ratu" Ujar Dadang selaku perwakilan dari kecamatan Pelabuhan Ratu. Hal ini tentu akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kepada para wisatawan, dalam menikmati keindahan alam Pelabuhan Ratu. Oleh karenanya pemerintah pelabuhan ratu, memberikan solusi untuk pemecahan masalah pungli, yang kerap terjadi di pelabuhan ratu. Dengan berbagai macam cara, demi mengurangi tingkat aktivitas pungli yang terjadi di masyarakat pelabuhan ratu. Khususnya pada pengguna lahan parkir, yang harus di tertibkan.
Penyebab terjadinya aktivitas pungli yang sering terjadi di area wisata pelabuhan ratu, disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah lokasi yang tidak terpantau oleh pihak kepolisian atau Pemkab Sukabumi, yang terlalu jauh dari lokasi pemantauan. Sehingga posisi pengamanan tidak dapat ditertibkan secara keseluruhan, oleh pihak kepolisian. Hal ini juga disebabkan oleh luas wilayah yang besar, dan tidak tercukupinya personil kepolisian untuk mengawasi setiap daerah wisata yang berada di pelabuhan ratu.
Diketahui bahwa oknum - oknum yang sering kali terlihat pada pungli atau praktik pungutan liar, di area wilayah pariwisata Sukabumi di dominasi oleh suatu organisasi yang tidak memiliki izin dari Pemkab, dalam pengaturan lahan parkir. Sehingga dapat dikatakan organisasi masyarakat ilegal, yang tak terdaftar di pemerintah daerah. Selain organisasi, sebagian kecil dari adanya aksi pungli tersebut, juga terdapat individu yang tidak terikat organisasi, melakukan aksi pungli pada area wisata di pelabuhan ratu. Dengan demikian pemerintah sadar akan kekurangannya dalam mengawasi keadaan wisata sekitar, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Pelabuhan Ratu merumuskan cara untuk menanggulangi permasalahan yang kerap terjadi pada pariwisata di Sukabumi Pelabuhan Ratu tersebut.
Adapun cara menanggulangi aktivitas pungli yang terjadi dari pemerintah adalah dengan mengeluarkan undang - undang, atau peraturan yang mengatur tarif harga parkir. Seperti pada tarif yang sudah ditetapkan pemerintah adalah, sebesar 5 ribu untuk sepeda motor, dan 10 ribu untuk mobil. Sesuai dengan yang tercantum peraturan daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2014. Selain itu pemerintah membuat organisasi masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola pariwisata, yang berada di Pelabuhan Ratu. Organisasi tersebut adalah Relawan Sadar Wisata, Relawan sadar wisata turut andil dalam membantu mengurangi tingkat aktivitas pungli yang kerap terjadi, di wilayah Pelabuhan Ratu.
Dengan dibentuknya Relawan Sadar Wisata Kecamatan Pelabuhan Ratu, diharapkan dapat memberikan dampak positif, bagi perubahan ke arah yang lebih baik pada masyarakat pelabuhan ratu. Adapun peran lain Relawan Sadar Wisata, selain dari membantu menertibkan pungli yang terjadi, adalah untuk memfasilitasi tempat - tempat wisata Pelabuhan Ratu dengan berbagai macam kegiatan. Seperti yang sudah dilakukan oleh Relawan Sadar Wisata, yaitu memberikan edukasi dan bekal ilmu kepada masyarakat sekitar untuk bisa dan selalu menjaga kebersihan, dan keindahan alam Pelabuhan Ratu, yang asri.
Relawan Sadar Wisata hadir sebagai pemberantas oknum adalah salah satu upaya pemerintah, dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan, baik itu dari sudut pandang seorang wisatawan ataupun pada masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan satu langkah besar, dalam menciptakan kebijaksanaan, dari upaya pemerintah untuk menangani permasalahan yang kerap terjadi, di masyarakat Kecamatan Pelabuhan Ratu.
Sebab, jika pungutan liar dan retribusi terus terjadi tanpa penanganan dan pengawasan dari pemerintah yang baik, serta peran masyarakat yang tidak mendukung, maka akan mengakibatkan penurunan tingkat kunjungan pariwisata oleh, masyarakat luas kepada wisata Pelabuhan Ratu. Serta akan mengundang citra buruk pada wisata Pelabuhan Ratu, oleh karenanya, selain dari Relawan Sadar Wisata. Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga citra dan nama baik Pelabuhan Ratu. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan kerukunan yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. Hal ini tentu akan  berdampak baik, kepada masyarakat luar kepada wisata Pelabuhan Ratu.
Dadang Sujana selaku kepala sub. Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Pelabuhan Ratu, berharap bahwa, peran pemerintah dapat mengurangi tingkat aktivitas pungli yang kerap terjadi pada kecamatan pelabuhan ratu. Dengan segala langkah - langkah serta kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, dapat membuahkan hasil, dan menciptakan kedamaian serta kenyamanan pada area pariwisata Pelabuhan Ratu. Demi kemajuan dan kemakmuran wisata serta masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu.
