Mohon tunggu...
HADI
HADI Mohon Tunggu... Foto/Videografer - +62

+62

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Menilai Rencana Demo Ojek Online pada Pembukaan Asian Games

20 Juli 2018   21:08 Diperbarui: 20 Juli 2018   21:23 399
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Asian Games akan segera berlangsung kurang dari sebulan lagi. Segala persiapan sudah dilakukan untuk menyukseskan perhelatan olahraga terbesar se-Asia ini. Tidak hanya pemerintah, baik pihak swasta, mahasiswa, pelajar, dan banyak unsur lainya yang terlibat dalam perhelatan akbar tersebut. Mendekati dibukanya Asian Games pada 18 Agustus mendatang, persiapan semakin digencarkan, namun tidak hanya persiapan untuk menyukseskan saja yang digencarkan tetapi ada pihak- pihal tertentu yang menunggu moment tersebut.

Salah satunya adalah dari Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) yang menaungi anggotanya yang berprofesi sebagai ojek online. Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) rencanannya akan memanfaatkan moment pembukaan Asian Games 2018 dengan menggelar aksi demo sebagai media agar aspirasi mereka dapat didengar pemerintah bahkan bisa tersampaikan hingga luar negri. 

Tuntutan utamanya adalah mendesak pemerintah untuk segera menetapkan batas tarif ojek online sebelum pembukaan Asian Games dilaksanakan. Ribuan pengemudi ojek online akan menggelar aksinya di Jakarta dan di Palembang apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Setidaknya ada beberapa dampak negatif bagi Indonesia apabila aksi demo tersebut tetap dilangsungkan. Sebagai negara penyelenggara, Indonesia sangat rawan terhadap kritik dunia. Hal tersebut karena pada saat Asian Games berlangsung maka konsentrasi media asing juga tertuju pada Indonesia. Bahkan sebelum Asian Games berlangsung sudah mulai banyak wartawan dari media asing yang sudah meliput di Indonesia guna memberikan refrensi tempat hingga refrensi kuliner khas Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, dampak yang diharapkan oleh Indonesia atas Asian Games tentu bukan berasal dari harga tiket atau jumlah tiket pertandingan yang terjual saat event berlangsung. 

Jika kita hanya mengandalkan pemasukan berasal dari tiket event akan sangat mustahil modal yang kita keluarkan dapat tertutup. Lebih dari itu, dampak tidak langsung lah yang diharapkan oleh Indonesia. Kuliner, budayam pariwisata, bahkan diharapkan kita dapat terpromosikan dalam bidang perekenomian yang pada akhirnya dampak tidak langsun tersebut dapat meningkatkan eksistensi Indonesia di dunia dalam berbagai bidang. Terlebih saat ini Indonesia juga tidak bisa mengharapkan pemsukan yang berasal dari biaya viasa pasca penerapan kebijakan bebas visa bagi hampir seluruh negara di Dunia.

Kembali ke rencana demo oleh ribuan bahkan ratusan ribu driver ojek online, tentu hal tersebut dapat mencoreng wajah Indonesia di kancah internasional. 

Disisi lain tidak hanya pemerintah yang dirugikan atas hal tersebut tetapi juga akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia atas labeling yang diberikan oleh warga dunia. Namun, ada baiknya pemerintah dan driver ojek online mampu menemukan win-win solution agar tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah juga harus mampu memperhatikan tuntutan driver ojek online karena bagaimanapun juga saat ini ojek online bukan hanya profesi yang dilakukan oleh segelintir orang, tetapi sudah meluas dengan jumlah yang cukup besar.

Operator ojek online juga memiliki beban moral yang besar, karena sebagai operator mereka seharusnya mampu koorperatif dengan pemerintah dan juga para mitranya (Driver). Karena dalam beberapa kali aksi demo yang dilakukan oleh para driver ojek online operator seolah hanya berperan sebagai penonton ataupun supporter. 

Ketika ada kebijakan pemerintah yang menguntungkan operator maka operator akan menonton dan seolah memberi sorakan dukungan kepada pemerintah, namun sebaliknya apabila ada kebijakan pemerintah yang merugikan operator ojek online menjadi suporter dan menyorakan dukungan terhadap driver. Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan khususnya juga harus secepatnya merumuskan peraturan yang mendetail terkait ojek online, bukan hanya peraturan yang bersifat universal yang dalam pelaksanaanya bahkan belum di atur sehingga tidak efektif bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun