Orde Baru juga pernah menyebut pemindahan ibukota, namun ke salah satu kecamatan di Bogor, yaitu Jonggol. Entah mengapa ibukota mau dipindah ke sana. Pasca reformasi, Presiden BJ Habibie juga pernah mewacanakan kemungkinan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Sidrap, Sulawesi Selatan. Alasan Habibie, daerah ini juga bisa dianggap berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Lalu tahun 2012 Andrinof Chaniago pakar kebijakan publik juga pernah menyampaikan kajiannya tentang pentingnya pemindahan ibukota ke Kalimantan Tengah. Kemudian tahun 2017 mantan menteri Bappenas ini kembali mendorong adanya kajian pemindahan ibukota.Â
Antara lain ia mengatakan di sebuah media, bahwa ibu kota baru harus bisa menjadi kota berkelas dunia yang disiapkan untuk ratusan tahun ke depan. "Kita selama ini hanya tinggal di kota warisan kolonial. Akibatnya, pembangunan dan perkembangan kotanya secara sporadis dan tambal sulam.
Jokowi di tahun 2017 itu (saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur) menyebut ada tiga tempat atau tiga provinsi yang tengah dikaji sebagai ibu kota negara RI untuk menggantikan Jakarta.Â
Tiga tempat tersebut masih belum disebutkan, karena dikhawatirkan harga tanah di tempat itu akan melambung. Namun menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tempat yang sedang dikaji sebagai ibu kota baru berada di tiga provinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Salah satu alasan pemindahan ini adalah untuk menghindari risiko bencana alam, sebagaimana disampaikan oleh ketua Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Ini disampaikan juga oleh Moeldoko kemarin 1 Mei 2019.
Kritik terhadap rencana pemindahan ibukota ini tentu bermunculan. Beberapa mengkritik seolah rencana ini hanya untuk mengurangi risiko hidup di Jakarta, seperti kemacetan yang semakin parah, banjir yang masih memerlukan biaya besar dan lain-lain. Nampaknya tak ada kritik yang substansial terhadap rencana mengurangi risiko bencana gempa besar di Jakarta.
Perkiraan biaya pemindahan ibukota adalah sekitar 400 T lebih. Sedangkan gubernur Jakarta, Anies Basweda menyebut angka 500 T lebih untuk perkiraan biaya menyempurnakan Jakarta yang sudah kelebihan beban. Nampaknya jika pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan, maka beban dari aktivitas pemerintahan dan yang terkait akan berkurang. Dilihat dari angka ini, pemindahan ibukota ke Kalimantan masih lebih murah daripada biaya menyempurnakan Jakarta. Bahkan pemmindahan ini memiliki keuntungan lain, seperti menghidupkan wilayah Kalimantan secara keseluruhan dan untuk jangka panjang. Tentu juga menyelamatkan pemerintahan pusat dari ancaman bencana gempa besar yang bisa melumpuhkan.
Rencana besar yang penting ini tentu tak akan berhasil jika tanpa didukung oleh DPR. Namun, tampaknya hal ini sudah dihitung oleh Jokowi. Setidaknya komposisi parlemen berdasarkan quick count Pemilihan Legislatif 2019, partai yang mendukung pemerintah diperkirakan sekitar 60 persen kursi di DPR.
Apakah kita akan mempertahankan pemerintahan pusat di Jakarta yang terancam gempa besar? Atau apakah kita akan bernasib seperti pemprov Sulawesi Tengah yang lumpuh setelah dihantam gempa besar dan tsunami?
M. Jojo Rahardjo
