Mohon tunggu...
M. Jundurrahmaan
M. Jundurrahmaan Mohon Tunggu... -

veni vidi vici

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pak Hasto, PDIP Itu Sudah Seperti Superbody Diatas Presiden

9 Oktober 2015   13:59 Diperbarui: 9 Oktober 2015   13:59 499
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Semua masalah di negara kita dapat dicanangkan dengan berhasil melalui cara "intelligence creation". Dengan pembentukan karakter yang penuh dengan kepintaran dan juga dengan "creative design", maka semua hal yang memberatkan punggung sang Garuda hilang seketika.

Di tengah-tengah polemik "asap-nya bagian Sumatera", PDIP disibukkan dengan mendorong Jokowi untuk menekenkan revisi UU KPK terbaru yang dinilai dapat "melemahkan" lembaga anti-korupsi tersohor tersebut. Oke, saya menyebutkan "tersohor", mungkin "yang paling dibenci oleh pembuatnya sendiri".

Awalnya saya tak menghiraukan berita seperti ini karena mendengar Istana mendengung terhadap terpilihnya Budi Gunawan sebagai Ca-Kapolri saja sudah sangat menyenangkan. Namun saya ingin menyampaikan sesuatu yang banyak orang tak menangkap dari kejayaan PDIP dalam gebrakan mereka terhadap UU ini.

Tapi artikel ini pula saya tujukan kepada pak Hasto, entahlah; mungkin saya harus menulis langsung kepada bapak pula.

Terutama saya memercayai bahwa KPK dari awal memang bukanlah lembaga superbody. Namun sebut saja Metro TV dapat berkutik ketika saya menyebut bahwa PDIP sendiri sudah seperti parpol superbody diatas presiden. Mengapa demikian?

Terakhir saya menangkap bahwa semua hal yang dikatakan oleh para pejabat sangat dikontrol dengan ketat oleh, entah PDIP atau Kabinet Kerja yang hampir keseluruhannya terdiri dari kader-kader PDIP. Sebut saja jika saya seorang pejabat DPR, maka PDIP mungkin sudah melibas saya balik. Dan mengukuhkan sebuah usulan dari partai untuk disetujui dan dijalankan seketika walaupun pemerintah sendiri tidak menyetujuinya; itu pertanda membantah perintah orangtua partai sendiri.

Apakah begitu mental Nawacita bapak sekalian? [m.jnd]

 

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun