Mohon tunggu...
M. Jaya Nasti
M. Jaya Nasti Mohon Tunggu... mantan profesional -

Hanya seorang kakek yang hobi menulis agar tidak cepat pikun

Selanjutnya

Tutup

Politik

Rentang Waktu Antara Ali Sadikin dan Jokowi-Ahok

13 Februari 2017   12:33 Diperbarui: 13 Februari 2017   12:43 1126
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Selanjutnya Jokowi-Ahok melanjutkan pembangunan Proyek Enam ruas jalan tol, yang  diwariskan sejak zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Namun kemudian Ahok mengumumkan bahwa tidak ada ada lagi istilah 6 ruas tol. Yang ada adalah integrasi seluruh tol lingkar dalam Jakarta dan dilengkapi dengan jalur bus layang. Pihak swasta menyetujui permintaan mengadakan fasilitas transportasi umum di sepanjang tol.

Program pembangunan berikutnya yang dilancarkan Jokowi- Ahok adalah mengatasi banjir tahunan Jakarta. Pekerjaan  ini diteruskan sendiri oleh Ahok karena Jokowi sudah dilantik menjadi Presiden RI ke-7.  Kegiatan yang dilancarkan Ahok adalah melakukan normalisasi waduk. Ada 5 waduk yang dinormalisasikan seperti waduk Pluit, Pesanggrahan, Rawa Bambu, Rio-rio, Tomang Barat. Bersamaan dengan itu dilakukan penataan sungai-sungai di Jakarta agar tidak menciptakan banjir.

Sungai yang sudah menyempit diperlebar, dan dibersihkan. Untuk itu Ahok melakukan relokasi penduduk yang bermukim di bantaran sungai, memindahkan mereka ke rusunawan-rusunawa  yang dikebut pembangunannya. Ada perlawanan dari rakyat yang tidak mau pindah, tetapi Ahok dengan tegas menggusur mereka.  Sejumlah lokasi yang selama ini ditempati secara illegal digusur, rakyatnya direlokasi, dan lokasi itu dan dikembalikan kepada fungsinya semula.

Hasilnya, Jakarta tidak lagi mengalami banjir besar. Yang ada hanya banjir lokal yang  airnya surut dalam beberapa jam. Selain itu, sungai sungai di sebagian wilayah Jakarta menjadi rapi dan bersih

Jokowi-Ahok secara simultan melakukan reformasi birokrasi dalam Pemda DKI Jakarta. Sebagian besar PNS di lingkungan Pemda DKI dinilai tidak becus bekerja. Untuk itu Jokowi-Ahok melakukan rotasi jabatan. Pada April hingga Juni 2013, Jokowi-Ahok menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.

Meskipun mendapat penentangan dari para pejabat di DKI Jakarta, program lelang jabatan ini berjalan terus. Banyak pejabat yang tidak becus diberhentikan atau dimutasi. Posisi jabatan terus berganti dengan PNS yang memiliki kualifikasi yang lebih baik. Meskipiin demikian, keefektifan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak memuaskan.

Di sela-sela kesibukannya membangun Jakarta, Ahok menyediakan waktu bagi rakyat Jakarta untuk bertemu langsung. Setiap pagi, dari jam 08.00 sampai selesai di teras Balaikota. Ahok sudah ditunggu oleh puluhan rakyat Jakarta yang mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. Setiap laporan dan pengaduan ditanggapi langsung oleh Ahok. Ada yang djanjikan akan ditindak lanjuti segera oleh stafnya, ada yang ditolak karena kasusnya tidak menjadi tugas Pemda untuk menanganinya. Ahok juga tidak segan untuk memarahi rakyat yang ketahuan nakal hendak mengibulinya.

Selain itu Ahok adalah seorang gubernur pemberani. Ia berani menghadapi perlawanan dari hampir seluruh anggota DPRD dan tidak takut dilengserkan. Ia berkai-kali menghadapi ancaman pelengseran oleh DPRD. Ahok juga sangat cermat dalam menjaga APBD Jakarta agar tidak dibobol oleh pejabat atau anggota DPRD yang bermentao “tikus”.  Karenanya Ahok berhadapan dengan banyak penentangan.

Tapi Ahok terus membangun Jakarta. Ia memaksa para developer untuk membangun berbagai fasilitas umum yang mereka janjikan, sebagai bagian dari perjanjian yang mereka buat dengan Pemda DKI. Akibatnya persentase APDB Jakarta yang digunakan masih kurang dari 50%, karena Ahok membangunnya dari dana yang disediakan para developer, bukannya dari APBD.

Yang tidak ketinggalan adalah Ahok yang beragama Kristen membangun banyak masjid. Di antaranya adalah masjid di Balaikota DKI Jakarta, suatu kebutuhan nyata dan didepan mata yang dlupakan oleh para gubernur sebelumnya. Ia juga membiayai banyak penjaga masjid di Jakarta untuk menunaikan ibadah umrah ke Mekkah, suatu kegiatan yang juga tidak terpikirkan oleh para gubernur sebelumnya.

Masih banyak kegiatan pembangunan dan pembenahan yang dilakukan oleh Ahok. Ia melanjutkan rencana pembangunan Jakarta yang sudah ada dan yang dirancang bersama Jokowi sewaktu masih menjadi gubernur. Maka ada pengamat dari UI yang berpendapat bahwa hanya Ahok yang bisa setara atau bahkan lebih baik dari Gubernur Ali Sadikin. Soalnya, Ahok baru 2,5 tahun menjabat sebagai gubernur, sedangkan Ali Sadikin memimpin Jakarta selama 11 tahun.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun