Program BPJS Kesehatan, Keberhasilan Nyata Jokowi di Bidang Kesra

Demikianlah,  sejak Presiden Jokowi memimpin pemerintahan, saya benar-benar tertolong, karena kondisi keuangan saya tidak begitu baik. Selain kepada  Tenaga medis dan para medis yang memberikan perawatan dengan baik dan ramah,  tentunya saya perlu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Beliaulah yang mendorong dan kalau perlu mengancam rumah-rumah sakit yang tidak mau ikut dalam Program BPJS Kesehatan.

Dari bacaan saya, Program BPJS Kesehatan juga menjadi pelaksana program layanan sosial bidang kesehatan bagi rakyat miskin. Sekitar 80 juta rakyat miskin dibayarkan pemerintah iuran bulanannya bagi kepesertaan mereka dalam Program BPJS. Maka setiap tahun tidak kurang dari Rp 35 triliun  harus dikucurkan Pemerintah untuk pelayanan kesehatan rakyat  miskin melalui BPJS.

Mereka disebut sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI). Sedangkan selebihnya, sekitar 90 juta rakyat adalah peserta non PBI, yang membayar iuran bulanan melalui pemotongan gaji dan pensiunan (bagi pegawai negeri, TNI dan Polri, pensiunan serta karyawan swasta) dan rakyat dengan status pekarja mandiri.

Prinsip yang dijalankan BPJS Kesehatan adalah gotong royong. Pada waktu sehat, semua peserta tetap harus membayar iuran bulanan. Uang iuran mereka digunakan untuk menolong peserta lain yang memerlukan pelayanan ksehatan. Sebaliknya pada waktu jatuh sakit, peserta lain yang membantunya, sehingga bisa menggunakan dan mendapatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang tersedia secara gratis.  Itulah prinsip gotong royong yang dijalankan Prgram BPJS Kesehatan.

Saya menyimpulkan bahwa Program BPJS adalah keberhasilan  nyata dan yang pertama dari Presiden Jokowi,  secara khusus untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pada 2018 dan 2019, keberhasilan tersebut, insya Allah akan dapat diakumulasikan  dengan keberhasilan di bidang lainnya. Sekarang sedang berlangsung pembangunan infrastruktur ekonomi di  sebagian besar wilayah Indonesia, sejak jalan tol Jawa,  trans Sumatera, Kalimantan,  Sulawesi dan Papua, tol laut,  waduk dan bendungan irigasi, serta pembangkit tenaga listrik. Selain itu, Pemerintah sedang berusaha melakukan perbaikan di bidang ekonomi secara menyeluruh melalui berbagai paket ekonomi, yang sudah mencapai 13 paket ekonomi dan segera akan disiapkan paket perbaikan ekonomi ke 14 pada 2017.

Sekian dulu, salam Kompasiana

M. Jaya Nasti