Dua Tahun Presiden Jokowi: Keberhasilan dalam Konsolidasi Politik

Kemarin, 20 Oktober 2016, tepat dua tahun Jokowi dilantik menjadi Presiden RI ketujuh. Ia memenangkan Pilpres 2014 dengan 53% lebih suara, mengalahkan Prabowo Subianto.  

Kalau kita melakukan kilas balik, maka tahun pertama memerintah adalah tahun yang sangat sulit bagi Presiden Jokowi. Waktu itu parlemen (DPR) dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang beranggotakan parpol  oposisi. Sebagian besar tokoh politik nasional  meragukan kemampuannya dalam memimpin Indonesia. Sampai-sampai kemampuannya berbahasa Inggeris pun dipertanyakan.  Pada ujungnya banyak tokoh  yang membuat ramalan bahwa Jokowi akan jatuh pada bulan Oktober 2015.

Partai pendukungnya, PDIP juga tidak sepenuhnya loyal.  Sebagian malah ikut arus besar yang hendak menghentikan Jokowi. Mereka juga menilai  Jokowi tidak layak dan karena tidak memiliki kepemimpinan yang mumpuni. Pada hal penyebab utama sebenarnya adalah ketidak puasan PDIP sebagai partai pengusug utama Jokowi dengan jumlah menteri mereka dalam Kabinet.

Dalam kondisi minus dukungan politik tersebut,  pada bulan pertama pemerintahannya, Jokowi justru dengan berani menghapus sebagian besar subsidi BBM.  Maka Pemerintah menaikkan harga BBM. Presiden Jokowi berdalih, akan menggunakan dana subsidi itu untuk keperluan yang bersifat produktif, ketimbang dihabiskan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif.

Dengan penghapusan dana subsidi BBM tersebut, Presiden Jokowi  mendapatkan dana sekitar Rp 250 triliun yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi dan program  peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat miskin. Presiden Jokowi memandang pembangunan infrastruktur ekonomi sangat mendesak untuk dilakukan, sebagai batu loncatan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Namun Presiden Jokowi menghadapi gelombang protes dari mana-mana. Golongan masyarakat kelas menengah yang punya mobil protes karena merasa sangat terpukul. Penghasilan mereka terkuras untuk pos biaya transportasi yang dulunya disubsidi Pemerintah.  Sementara politisi di KMP mengomporinya dengan kritikan setiap hari dan setiap ada kesempatan.

Kekacauan di bidang politik semakin meningkat pada saat Jokowi hendak melakukan penggantian Kapolri.   Calon Kapolri yang diusulkan ke DPR, yaitu Komjen Budi Gunawan (BG) sudah disetujui. Tapi KPK menetapkan BG sebagai tersangka perwira polisi yang memiliki rekening gendut. Tindakan KPK tersebut dibalas pihak kepolisian dengan menetapkan pimpinan KPK menjadi tersangka pula dalam kasus lain. 

Konflik tersebut menjadi batu ujian kepemimpinan Presiden Jokowi. Timbul pro dan kontra yang tajam. Rakyat yang diwakili oleh para aktifis dan tokoh masyarakat yang kritis berdiri di belakang KPK.  Sebaliknya para tokoh politik, termasuk dari partai-partai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014 mendukung diangkatnya BG menjadi Kapolri. Termasuk pula dalam barisan itu, sejumlah anggota Kabinet dan bahkan Wakil Presiden.

Setelah membiarkan kekacauan politik itu berlangsung selama satu bulan,  Presiden Jokowi memutuskan membatalkan pengangkatan BG, dan menunjuk Komjen polisi Badrodin Haiti menjadi pengganti.  Itulah keputusan Jokowi yang berani, yang sekaligus membungkam para pendukung  BG. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena pengangkatan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden.  Selain itu, Presiden Jokowi memperlihatkan bahwa ia berpihak kepada mayoritas rakyat yang anti korupsi.

Presiden Jokowi menggunakan situasi  kekisruhan politik itu untuk melakukan reshuffle kabinet yang pertama. Menteri-menteri yang kurang loyal dan yang dinilai kurang mampu dicopot. Termasuk pula yang dicopot Menko Polhukam yang terus mendorong Presiden Jokowi untuk mengangkat BG menjadi Kapolri.

Masih terjadi kekisruhan politik dengan kasus “Papa minta Saham” yang melibatkan Setya Novanto,  Ketua DPR-RI, bersama raja mafia minyak Indonesia (Riza Khalid) dan Dirut PT. Freeport Indonesia.  Tapi posisi Presiden Jokowi waktu itu sudah kuat. Dengan membuat pernyataan marah saja, pihak lawan politik di DPR ketakutan. Bahkan Setya Novanto yan terlibat langsung kasus itu menyatakan mundur Ketua DPR.

Kesungguhan, keberanian dan kerja keras Presiden Jokowi dalam melaksakan program pembangunan di berbagai bidang, meski mendapatkan hantaman dari semua penjuru, mulai membuahkan hasil. Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai koalisi partai oposisi mulai goyah. Dimulai dengan PAN yang membuat keputusan sendiri, menjadi partai pendukung Pemerintah. Kemudian, menyusul PPP yang pecah karena konflik internal. Pengurus PPP yang dipimpin Romahurmuzi juga  menyatakan beralih menjadi partai pendukung pemerintah. Terakhir, Partai Golkar yang berhasil menyelenggarakan Munas luar biasa setelah berlarut-larut  berada dalam konflik internal, juga menyatakan bergabung menjadi pendukung Pemerintah.

Bergabungnya PAN, PPP dan Partai Golkar dalam kubu pendukung Pemerintah di  DPR menjadikan KMP pecah berantakan. Partai oposisi di DPR hanya tinggal Gerindra dan PKS, dengan kekuatan hanya total 113 kursi. Jumlah itu kalah jauh dengan jumlah kursi yang dimiliki  partai pendukung pemerintah, yang mencapai 447 kursi.

Demikianlah, setelah dua tahun berkuasa,  posisi Presiden Jokowi semakin kokoh dalam politik. Ia menjadi politikus paling kuat di Indonesia, dan tidak ada lagi politikus Indonesia yang mampu menyainginya. Hal itu disebabkan selain berhasil menciptakan konsolidasi politik di DPR, Presiden Jokowi berhasil pula dalam melancarkan program-program pembangunan di berbagai bidang. 

Agenda pembangunan infrastruktur ekonomi se Indonesia berjalan relatif tanpa banyak hambatan.  Jalan Tol, jembatan, pelabuhan, bandara, dan bendungan satu persatu selesai dibangun, atau mulai terlihat wujudnya. Begitu juga dalam pembangunan pembangkit listrik.  Di bidang kesejahteraan rakyat, progyam Layanan sosial bidang kesehatan melalui BPJS Kesehatan berhasil dengan baik. Jumlah peserta program telah mencapai 170 juta rakyat yang terdiri dari rakyat miskin melalui KIS dan rakyat biasa melalui program kepesertan mandiri.

Selain itu jajaran Pemerintahan  Jokowi juga relatif bersih dari tindak pidana korupsi. Belum ada menteri yang ditangkap KPK karena terlibat tindak pidana korupsi. KPK juga diberi keleluasaan dalam melakukan tindakan. Maka puluhan pejabat dan anggota DPR ditangkap KPK karena terlibat  korupsi,  sebagian terkena operasi tangkap tangan dalam kasus suap. Dalam hal ini termasuk pula yang terkena OTT Ketua DPD-RI.  

Hasil kumulatif dari semua itu adalah tumbuhnya kepercayaan (trust) kepada Presiden Jokowi.  Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan program tak amnesty. Sebagian besar pengusaha besar dan konglomerat Indonesia berpartisipasi dengan menjadi peserta program tersebut. Jumlah dana yang berhasil masuk  terbesar di dunia, jika dibandingkan dengan Negara-negara lain yang juga melancarkan program tax amnesty.    

Sementara itu di DPR, posisi Pemerintah juga semakin kuat. Setelah dua tahun kepemimpinan Jokowi,  situasi parlemen sebagai pengawas pemerintah menjadi terkendali.  Tidak ada lagi kegaduhan serius akibat tarik-menarik kepentingan antar-kelompok di DPR.  Situasi ini berdampak positif, menghemat energi parlemen khususnya, dan publik pada umumnya. Perhatian DPR tidak perlu tersedot oleh berbagai kegaduhan yang dipicu oleh perbedaan sikap yang muncul di parlemen.

Pada akhir Juli 2016 yang lalu  Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet untuk kedua kali. Sejumlah menteri yang tidak patuh dan punya agenda politik sendiri dicopot. Maka Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi semakin kukuh.  Demikian pula dengan ditunjuknya Sri Mulyani menjadi MenteriKeuangan,  menjadikan posisi Presiden Jokowi semakin kuat.   

Yang terlihat sekarang, wajah Presiden Jokowi yang semakin sumringah. Meskipun demikian ia masih terus disibukkan dengan kunjungan ke sejumlah provinsi untuk melakukan peresmian infrastruktur ekonomi yang selesai dibangun. Ia melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan, serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi rakyat banyak di provinsi itu.

Baru saja Presiden Jokowi berkunjung untuk kali keempat ke Provinsi Papua. Di sama ia membuat keputusan penting dan strategis. Presiden Jokowi menetapkan harga BBM sama di seluruh Papua. Harga premium menjadi hanya sekitar Rp 6.400, per liter dan Solar Rp 5.500 per liter yang berlakudi seluruh SPBU. Dengan demikian, harga BBM di Papua turun drastis, karena harga tidak sama di setiap daerah, bahkan di pedalaman bisa mencapai Rp 100.000 per liter. Tentu saja kebijakan yang diambil Presiden Jokowi disambut hangat oleh rakyat Papua. Sementara rakyat Indonesia lainnya menerimanya dengan legowo.

Masih sangat banyak permasalahan yang harus diselesaikan Pemerintah, sebagai warisan masa lalu berpuluh tahun. Terakhir, Presiden Jokowi melancarkan program Saber Pungli yang merugikan rakyat banyak.  Kelihatannya Pemerintah sangat serius dalam membasmi pungli, yang sudah puluhan tahun meraja lela. Para aparat dan pejabat yang terlibat pungli akan langsung dipecat. Pemantauan dan pengawasan terhadap tindak pungli di seluruh instansi pemerintah yang berfungsi dalam pelayanan publik akan dilancarkan secara terus menerus.

Sekian dulu, Salam

M. Jaya Nasti