Saeni, seorang pedagang warung tegal (warteg) di Kota Serang, Banten kebagian rezeki nomplok. Ibu itu ibarat mengalami “sengsara membawa nikmat. Sebagai pedagang kecil, ia membuka wartegnya di siang hari bulan Ramadan. Lalu datanglah Satpol PP melakukan razia terhadap pedagang makanan. Warteg bu Saeni terkena razia. Seluruh lauk pauk yang hendak dijualnya disita petugas. Bu Saeni menangis. Orang membayangkan, ia menangis kaena menderita kerugian. Selain tidak mendapatkan uang untuk makan keluarga, ia juga tidak punya uang untuk belanja bahan makanan yang akan dijual besok hari.
Tapi seorang netizen mengunggah foto warung Bu Saeni yang menangis karena terkena razia Satpol PP. Ia mengajak para netizen untuk membantu meringankan penderitaan Bu Saeni dengan mengirimkan uang ke rekeningnya. Dalam sekejap, datanglah sumbangan untuk Bu Saeni. Setelah 5 hari, sumbangan yang terkumpul mencapai Rp 265 juta. Presiden Jokowi sendiri ikut menyumbang Rp 10 juta secara langsung. Mendagri Tjahjo Kumolo juga ikut menyumbang. Sebagian uang terkumpul diputuskan untuk juga dibagikan kepada pedagang makanan yang terkena razia. Bu Saeni mendapatkan bagian terbesar, yaitu Rp 175 juta.
Kasus Satpol PP Serang yang melakukan rasia dan perampasan makanan yang dijual para pedagang, akhirnya menjadi polemik Benarkah para pemuasa harus dihormati dengan cara melarang pedagang makanan berjualan? Lalu muncul pendapat bahwa orang-orang puasa semestinya juga menghormati orang-orang yang tidak puasa.
Banyak yang berpendapat bahwa orang-orang yang berpuasa harus dihormati oleh yang tidak berpuasa. Pendapat itu bukan hanya datang dari para ulama, tetapi juga telah menjadi kebijakan Negara, dalam hal ini sebagian besar Pemerintah Daerah, yang bahkan diatur dalam melalui Perda.
Anehnya, tindakan razia itu umumnya hanya ditujukan kepada pedagang kecil, seperti warteg dan warung sejenisnya. Satpol PP tidak berani merazia restoran besar berbau asing, seperti KFC dan Pizza Hut dan Hokben. Mereka aman-aman saja, cukup menutup jendela restoran dengan kain terpal, agar tidak terlihat di luar. Itulah salah satu bentuk ketidak adilan yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini Pemda, terhadap rakyatnya.
Yang menjadi soal adalah, mengapa orang-orang berpuasa harus dihormati. Pada hal kebijakan itu mengakibatkan sebagian rakyat miskin yang berprofesi sebagai pedagang makanan tidak bisa mencari nafkah selama satu bulan penuh. Lalu mereka mau makan apa? Mereka terpaksa berutang kepada rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.
Pada hal orang yang tidak berpuasa sebenarnya cukup banyak. Ada orang yang tidak puasa karena larangan dari ajaran Islam sendiri, seperti perempuan yang lagi haid. Ada yang dibolehkan tidak puasa karena sakit dan dalam perjalanan. Ada muslim yang tidak puasa karena memang tidak berpuasa, dan orang-orang non muslim.
Saya sendiri berpendapat bahwa suasana berpuasa sebagaimana kita menjalani hidup pada hari-hari biasa, tanpa rekayasa. Hakekat dari berpuasa adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki diri menjadi orang yang lebih bertakwa, sebagaimana firman Tuhan, “la’allakum tattaquun” (akhir dari ayat QS/2:183).
Oleh sebab itu, puasa haruslah dimaknai sebagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan diri mencegah godaan hawa nafsu rendah. Karenanya melalui puasa, setiap muslim melatih diri untuk tidak tergoda dengan kenikmatan duniawi (hedonism), mengejar kekayaan secara tidak halal, dan meraih kekuasaan secara curang.
Sebagai hasil dari berpuasa, orang muslim menghentikan segala perbuatan munkar dan maksiat. Oleh sebab itu, seharusnya sehabis berpuasa, para koruptor akan berkurang, dan para politisi dan kader parpol akan semakin jujur dan amanah.
Untuk itulah, untuk menjadikan puasa efektif diperlukan faktor penggoda, seperti warung makan dan restoran yang buka di siang hari, dan rumah-rumah kenikmatan duniawi seperti hiburan malam dan panti pijat. Pada waktu itulah, pelatihan menahan godaan hawa nafsu menjadi penuh tantangan dan ujian.
