Ahok Memberikan Gaji dan Upah yang Layak

Salah satu prestasi Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta adalah meningkatkan secara sangat signifikan  penghasilan para PNS dan tenaga honorer non PNS di DKI Jakarta. Dengan meningkatnya penghasilan para PNS dan tenaga honorer, Ahok ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta, menjadi semakin baik.

Sebagai contoh, petugas honorer kebersihan di DKI Jakarta diberi gaji setara dengan UMP. Dulu mereka mendapat upah hanya Rp 600 ribuan per bulan. Sekarang mereka menerima Rp 2.2 juta. Mereka bersyukur atas perbaikan penghasilan mereka sejak Gubernur DKI dijabat oleh Ahok.

Peluang menjadi petugas kebersihan honorer itu lalu disambar  para pengangguran dan pembantu rumah tangga laki—laki. Mereka melamar ke kantor kelurahan.  Soalnya Ahok mempekerjakan petugas honorer kebersihan  melalui kantor kelurahan setempat. Yang memenuhi syarat diterima dan sesuai jumlah yang ditetapkan Pemprov.  Sebagai petugas kebersihan, setiap pagi mereka sudah bekerja, membersihkan jalan, memotong rumput di pinggir jalan dan gang, serta membersihkan gorong-gorong.  Maka seluruh kelurahan di Jakarta menjadi bersih dari sampah-sampah.

Para guru yang berstatus PNS di DKI Jakarta menikmati penghasilan yang tinggi sejak Ahok menjadi wakil gubernur, sekitar Rp 20 jutaan setiap bulan.  Selain menerima gaji dan tunjangan kompetensi guru, mereka juga mendapatkan tunjangan dari Pemprov. DKI Jakarta. Demikian juga dengan para guru honorer, selain mendapatkan honor dari sekolah, mereka mendapatkan tunjangan honor dari Pemprov. DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per bulan.  Mereka mendapatkan penghasilan minimal Rp 4 juta per bulan.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp 700 miliar untuk honorer guru dan tenaga kependidikan non PNS agar sesuai dengan UMP. “Ya menurut kami alokasi anggaran sebesar itu sudah ideal. Ini adalah program unggulan yang diarahkan Pak Gubernur", kata Kepala Disdik DKI Jakarta, Sopan Andrianto.

Sementara itu di Kabupaten Bogor yang hanya berjarak 50 km dari Jakarta, seorang guru honorer di sekolah dasar hanya menerima honor Rp 550.000 per bulan, dan tunjangan daerah yang jumlahnya hampir sama. Penghasilan mereka kurang  dari separo penghasilan petugas kebersihan di Jakarta.

Para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mendapatkan  gaji yang paling besar di seluruh Indonesia. PNS yang terendah saja mendapat  gaji sekitar Rp 12 juta jauh lebih tinggi dari gaji pegawai di perusahaan swasta. Para camat diberi gaji sekitar Rp 30 jutaan. Sedangkan Camat mendapatkan Rp 40 jutaan.

Tetapi Ahok mengharuskan mereka untuk bekerja yang benar, tidak lagi bermalasan,  tidak memeras rakyat  dan tidak korupsi. Kalau ketahuan melakukan perbuatan terlarang, Ahok tidak pandang bulu, mereka dicopot dari jabatan, distafkan, dirotasi atau dipecat, sesuai kesalahan  yang mereka perbuat.

Tentu saja dengan peningkatan gaji dan upah bagi PNS dan tenaga honorer tersebut, Ahok mengharapkan pelayanan kepada rakyat semakin membaik.  Untuk memastikan pelayanan kepada rakyat sudah berjalan dengan baik, Ahok menyediakan nomor  SMS untuk mengadukan langsung masalah pelayanan yang mereka alami. Pada umumnya, SMS yang masuk akan segera ditindak-lanjuti oleh Ahok melalui staf atau dinas-dinas terkait. Selain itu, Ahok juga membuka diri untuk menerima pengaduan masyarakat  secara langsung di Balaikota DKI setiap pagi. Puluhan orang sudah antri untuk berbicara langsung dengan Ahok pada saat ia datang dari rumah.

Situasi dan iklim kerja yang diciptakan Ahok itu menyebabkan para pegawai dipacu untuk bekerja optimal dan tidak lagi memeras rakyat. Sekarang  rakyat Jakarta  mendapatkan pelayanan di seluruh kantor dinas dan suku dinas sampai kelurahan yang semakin membaik. Mereka mendapatkan pelayanan secara cepat, beberapa jam harus selesai  dan umumnya gratis.

Kantor kelurahan secara fisik juga berubah. Tidak ada lagi antrian di loket.  Mereka mendapatkan nomor antrian dan menunggu gilliran dengan duduk di atas kursi sofa,  layaknya pelayanan yang disediakan di kantor-kantor bank swasta.