Menyoal Wapres JK sebagai Pengusaha

Sedangkan di tempat lain Presiden Jokowi, Menko Polhukam, dan Menko Maritim masih kukuh menyatakan bahwa perpanjangan kontrak baru bisa dibahas pada 2019, di mana Freeport sudah siap dengan sejumlah tawaran yang menguntungkan Indonesia.

Sikap pragmatis JK selaku pengusaha kembali ditunjukkannya dengan membela keluarganya Aksa Mahmud dan Erwin Aksa yang melakukan pertemuan dengan Chairman of Board Freeport-McMoran James R Moffet alias Jim Bob. Pertemuan itu dianggap sebagai indikasi adanya peran Kalla untuk mencari keuntungan dalam proses renegosiasi kontrak.

JK bersikap permisif dan membela keluarganya yang melakukan pertemuan. JK mengatakan pertemuan antara keluarganya dengan Bos Freeport-McMoran itu berdasarkan Bisnis to Bisnis semata, sehingga tak perlu ada yang dicurigai dari pertemuan tersebut.

"Itu kan pertemuan bisnis to bisnis, boleh saja. Apa yang salah? Kita kembali ke zaman kuno kalau pengusaha tidak boleh ketemu pengusaha?" kata JK, ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jumat (18/12/2015).

Jadi dalam urusan bisnis perusahaan yang terkait dengan dirinya, JK bersikap sangat pragmatis. Ia tidak mempedulikan azas kepatutan. Siapa yang percaya bahwa Aksa Mahmud dan Erwin bisa berbicara dengan big boss Freeport dan mau datang jauh-jauh ke Jakarta kalau bukan karena mereka berdua adalah keluarga JK dan perusahaan yang mereka pimpin adalah juga milik JK. Siapa yang percaya Jim Bob datang ke Indonesia bukan dalam urusan kasak-kusuk agar kontrak PT. Freeport Indonesia dipastikan akan diperpanjang?

Jadi, Indonesia memerlukan UU yang mengatur para pejabat tinggi di Indonesia yang juga menjadi pengusaha. Masalahnya pejabat tinggi dengan orang “sebaik” JK saja masih bersikap mendahulukan dan mementingkan perusahaannya dari pada urusan rakyat. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika pejabat tinggi itu memiliki riwayat sebagai pengusaha/konglomerat hitam yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi, pengemplangan pajak, pembiaran kewajiban kepada rakyat dan sebagainya.®