Banyak pertanyaan yang sebenarnya memerlukan jawaban Jokowi terkait pencapresannya. Tentu tidak semua perlu dijawab. Namun ada tudingan lawan-lawan politiknya yang memerlukan jawaban segera agar tingkat popularitasnya tidak tergerus. Satu tudingan yang sangat keras dan menusuk adalah Jokowi sebagai capres boneka dari Megawati.  Tetapi Jokowi berkelit, ia  merasa belum waktunya untuk memberikan jawaban, karena kampanye capres belum dimulai. Dia hanyalah capres PDI-P yang belum dinyatakan KPU sebagai capres resmi dan sah dalam Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014.
Jokowi adalah gubernur Jakarta  yang diusung oleh PDI-P. Namun, memasuki musim Pemilu 2014, PDI-P mempunyai agenda sendiri yang lebih besar. Selain memenangkan Jokowi menjadi Presiden, PDI-P juga ingin memenangkan Pileg lebih 35% kursi di DPR, agar pemerintahan yang dipimpin Jokowi tidak keropos. Kelihatannya PDI-P yang sangat yakin akan memenangkan Pemilu 2014, akan  menerapkan strategi, menguasai mayoritas sederhana di DPR dengan membentuk koalisi beranggotakan sedikit partai tapi kompak dan selalu seiring sejalan. Koalisi banyak parpol yang dibentuk SBY memberikan pelajaran.Ternyata parpol anggota koalisi menjalankan politik bermuka dua, yang justru menghambat kebijakan dan program kerja Pemerintah.
Untuk itu semua,  PDI-P memerlukan banyak uang. Dalam urusan inilah, Jokowi bisa terseret-seret oleh kepentingan PDI-P dalam mendapatkan dana dari berbagai sumber, termasuk kalangan pengusaha kelas kakap. Tentunya para pengusaha kakap hanya mau memberikan sumbangan dana jika mereka yakin akan mendapatkan imbalan berupa proyek-proyek pemerintah yang menguntungkan mereka.
Demikianlah, hanya sehari setelah Megawati bertemu dengan 60 pengusaha kelas kakap, Megawati mengumumkan pencapresan Jokowi. Hal itu bisa ditafsirkan bahwa para pengusaha sudah memberikan komitmen untuk memenangkan Jokowi dan PDIP. Sebaliknya, dapat pula ditafsirkan, Megawati telah memberikan janji-janji kepada para pengusaha untuk mendapatkan akses dan kemudahan dalam menggarap peluang dan potensi bisnis di Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi , setelah kelak terpilih menjadi Presiden.
Pertemuan para pengusaha dengan Megawati tersebut memang diinisiasi dan dimaksudkan untuk mengajak para pengusaha memberikan sumbangan dana kepada PDI-P. Menurut laporan Majalah Tempo, ada 70 pengusaha yang diundang tetapi yang sempat hadir 60 orang.  Salah satu yang hadir adalah Prayogo Pangestu. Akan tetapi, Jokowi yang sangat diharapkan para pengusaha untuk hadir pada pertemuan itu ternyata tidak datang. Konon setelah berkonsultasi dengan penasehat politiknya, Jokowi memutuskan tidak hadir. Tentu saja ketidakhadiran Jokowi mengundang kekecewaan para pengusaha.
Di sini kita bisa melihat ada indikasi bahwa Jokowi tidak mau diposisikan sebagai capres boneka oleh Megawati dan PDI-P. Jokowi memang memperlihatkan loyalitas yang tinggi kepada Megawati dalam banyak hal. Tetapi ternyata dia mampu menyaringnya, tidak semua kemauan Megawati diikutinya. Dia sudah mendapat pengalaman pahit dengan praktek transaksi politik. Ia dikecewakan oleh perilaku tim sukses dan pengusaha yang mendukungnya dalam Pilgub Jakarta pada 2012. Proyek pengadaan bus Trans Jakarta yang sebagiannya bermasalah adalah karena memberi kesempatan kepada anggota tim suksesnya ikut mengerjakan proyek itu. Begitu pula dengan pembangunan monorail yang macet karena mempercayakannya kepada perusahaan swasta yang pemiliknya adalah pendukung pendanaannya pada Pilgub Jakarta.
Dalam situasi demikian, tentunya bagi Jokowi diam adalah emas. Kita bisa memahami mengapa ia tidak mau memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang menusuk, apakah dia benar capres boneka. Kita perlu arif untuk  memahami jawabannya dari tindakan yang dilakukannya.
Ciawi 28 Maret 2014
