Banyak orang yang sepertinya beranggapan Jokowi adalah manusia setengah dewa yang mampu menciptakan perubahan dalam sekejap. Pada hal Jokowi adalah manusia biasa. Lalu banyak yang kecewa setelah harga BBM dinaikkan yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya. Banyak rakyat yang menyesal telah memilih Jokowi. Yang kecewa itu terutama, adalah rakyat golongan menengah-bawah yang hanya kebagian dampak kenaikan harga BBM dengan naiknya harga barang kebutuhan pokok. Lalu mereka dikompori oleh politikus busuk dari KMP yang menginginkan Jokowi bisa dilengserkan.
Sedangkan rakyat yang termasuk golongan sangat miskin justru bersyukur telah memilih Jokowi. Mereka adalah golongan rakyat yang menerima pengalihan subsidi BBM dalam bentuk KIS, KIP dan KKS. Para pemegang KKS menerima Rp 100 ribu sebulan yang diterimakan setiap dua bulan sekali. Mereka gratis berobat melalui KIS atau Jamkesmas dan anak-anak mereka mendapat biaya bersekolah melalui KIP.
Tidak banyak yang menyadari bahwa Presiden Jokowi sangat cerdas. Presiden-presiden terdahulu menaikkan harga BBM hanya sekedar untuk menurunkan subsidi BMM yang semakin membesar dan menjadi beban keuangan negara.
Tetapi Presiden Jokowi membuat kebijakan pengalihan dan kemudian penghapusan subsidi BBM, agar pemerintah mempunyai dana yang cukup besar untuk menolong rakyat yang sangat miskin dan untuk melancarkan pembangunan infrastruktur ekonomi.
Sekarang Presiden Jokowi bersama kabinet kerjanya mempunyai dana tidak kurang dari Rp 250 triliun yang segera akan digunakan untuk berbagai tujuan tersebut. Itu pulalah sebabnya Presiden Jokowi terlihat sangat pemurah dalam memberikan bantuan kepada rakyat yang terkena bencana alam dan sebagainya.
Dengan keleluasaan fiskal tersebut, maka Presiden Jokowi dengan mudah melakukan improvisasi. Misalnya semula bendungan yang akan dibangun hanya 30 buah. Tetapi karena ada poternsi dan kebutuhan di berbagai daerah, maka jumlahnya dinaikkan menjadi 49 bendung yang akan dibangun selama 5 tahun pemerintahan Jokowi. Dengan demikian, Presiden Jokowi yakin swasembada pangan akan dicapai dalam 3 tahun saja.
Presiden Jokowi menargetkan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35 ribu MW untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh Indonesia. Presiden Jokowi juga akan membangun 2 kilang minyak baru, masing-masing dengan kapasitas 500 ribu per hari agar Indonesia tidak lagi mengimpor BBM. Pada hal pembangunan kilang minyak terakhir dilakukan masih pada era Presiden Soeharto. Pada hal tidak dibangunnya kilang minyak selalu dikait-kaitkan dengan koneksi erat antara penguasa dengan mafia migas.
Presiden Jokowi membatalkan proyek jembatan selat Sunda dan kereta api cepat Jakarta- Surabaya, menggantinya dengan pembangunan kereta api trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang akan dimulai pada tahun ini juga. Perihal pembangunan kereta api tersebut dijelaskan Presiden pada acara pertemuan dengan kepala daerah se Kalimantan.
Semua rencana di atas dikerjakan Jokowi dan para menterinya dalam jangka waktu hanya 100 hari. Tentunya diperlukan waktu untuk merealisasikannya. Sekarang Presiden Jokowi sedang menunggu persetujuan DPR bagi APBN-P. Setelah itu, barulah berbagai program pembangunan dapat dimulai pengerjaannya sesuai dengan tertib kenegaraan.
Dalam bidang politik, Presiden Jokowi juga telah menunjukkan kehebatannya mengatasi perseteruan dengan KMP. Gonjang ganjing politik mulai reda. Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang nyinyir mulai mengurangi kritikannya. Golkar yang semula menjadi pilar KMP mulai mendekat kepada Jokowi. Prabowo sudah melunak dan tidak ingin mengganggu Jokowi dalam menjalankan kebijakannya yang sangat pro rakyat. Bahkan SBY melarang para bekas menterinya mengkkritik kebijakan Presiden Jokowi.
Prsiden Jokowi juga telah membuktikan ia tegas dan berani. Ia memerintahkan AL menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan. Ia memerintahkan Jaksa Agung untuk mempercepat eksekusi para terpidana mati narboba, termasuk sejumlah WNA. Jokowi juga tidak khawatir dengan adanya penarikan duta besar Brazil dan Belanda. Bujukan PM Australia tidak diacuhkannya.
Memang ada hambatan yang ditemui Presiden Jokowi dalam urusan politik dan hukum. Presiden Jokowi terlihat tidak tegas menyikapi pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Tetapi masalah itu sebenarnya bersifat internal KIH, partai-partai pendukung Jokowi sendiri, khususnya PDIP dan Megawati. Sebagai orang dengan budaya Jawa, Jokowi tidak terbiasa berkata “tidak”. Karenanya terlihat ia tidak tegas dan ragu-ragu. Tetapi Presiden Jokowi cukup cerdas dengan membentuk Tim 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah sepuh dan mumpuni. Presden Jokowi menggunakan tangan mereka untuk menghadapi KIH dan DPR dalam mencarikan solusi terbaik.
