Mengenal Hukum Perdata
Karya :Mitchelle Lizen Huang
hukum perdata merupakan hukum publik. Hukum perdata sering disebut juga dengan hukum privat atau hukum perdata.Hukum perdata adalah yang paling umum digunakan saat ini.
Faktanya, hukum perdata berasal dari Eropa. Lantas bagaimana caranya hukum perdata bisa diterapkan di Indonesia? Hal ini bermula pada sekitar tahun 1809-1811 dimana pada saat itu Prancis tengah menjajah Belanda.Â
Prancis selama masa penjajahannya telah mengumpulkan suatu aturan yang kemudian disebut sebagai Code Civil de Francais (masyarakat Eropa menyebutnya Code Napoleon).Â
Akhirnya aturan inipun dianut oleh bangsa Belanda yang menerapkan Code Napoleon sebagai aturan hukum mereka. Pada tahun 1814, Belanda mengkodifikasi aturan hukum mereka menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil).
Ketika Belanda menjajah Indonesia, Belanda juga membuat kumpulan undang-undang.
Hukum perdata Indonesia kemudian diundangkan oleh Indonesia sebagai negara hukum
Indonesia. Hukum perdata masih digunakan sampai sekarang di Negara Indonesia.
Sumber hukum perdata dibagi menjadi 2 yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis didapatkan dari kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dalam kesehariannya, sedangkan sumber hukum tertulis berasal dari banyak sumber. Salah satu sumber hukum tertulis ialah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koopendhel (WvK).
Bidang-bidang pengaturan hukum perdata meliputi hukum perseorangan, hukum keluarga,
Hukum Harta Benda, Hukum Waris, Hukum Pengikatan, Hak Pembuktian, dan Masih banyak bidang hukum lainnya.
Subyek hukum adalah segala sesuatu yang terdapat dalam lingkungan hukum dan dapat digunakan.
Bergantung pada hak/kewajiban yang dimiliki badan hukum dalam hubungannya dengan badan hokum berada di bawah pengaruh. Selanjutnya, badan hukum dibagi menjadi perseorangan dan badan hukum. Dari sudut pandang hukum perdata, sistem hukum perdata terdiri dari empat bagian.
Itu disampaikan. Buku 1, tentang orang 2, buku tentang hal 3, buku tentang kewajiban 4, pembuktian dan kedaluwarsa.
Apa perbedaan antara KUH Perdata dan KUHAP? Hukum Acara Perdata Teoritis Ketentuan hukum yang membantu menjaga keabsahan hukum Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan dari hakim.
KUHAP menjelaskan bagaimana masyarakat menyerahkan perkara kepada hakim (pengadilan).
Bagaimana korban melindungi dirinya sendiri, bagaimana hakim menangani penggugat lalu Bagaimana hakim memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut dan menyelesaikannya secara adil?
Bagaimana keputusan hakim dilaksanakan, dan lainnya. Dengan hak Kewajiban subjek diatur oleh Hukum Acara Perdata dengan semestinya.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata juga mengatur tata cara arbitrase suatu perkara. Bagaimana pengadilan memutuskan kasus tersebut, dan bagaimana Eksekusi putusan pengadilan dapat mengungkapkan maksud para pihak dan membawa kasus ini ke pengadilan. Pemenuhan, pelaksanaan hak dan kewajiban Hukum perdata berlaku untuk subjek yang bersangkutan.
